slot gacor131

Cerita Aneh dari Azeroth

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

dewa serigala liar

Mentan Jamin Stok Beras Aman Sampai Maret 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras aman sampai Maret 2023. Berdasarkan data yang diterima, stok beras kelebihan 3 juta ton dari kebutuhan.

Ia mengungkapkan data tersebut sudah berdasarkan pencocokan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS),standing cropdan laporan daerah mengenai stok beras pada Januari, Februari, dan Maret 2023.

"Alhamdulillah, sesudah mencocokan semua data ini, kemudian kami faktualisasi dengan laporan 17 provinsi dan tanggapan dari masing-masing kadis dan gubernur, ternyata hasilnya oke. Katakanlah dalam Januari-Maret kurang lebih ada overstockkita tiga juta karena kurang lebih 12 juta ton hasil panen yang ada sekarang ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/2).

Melihat hal itu, ia memastikan stok saat ini yang aman sampai Maret akan bertambah lagi setelah panen raya berlangsung.

"Ingat sampai dengan Maret itu bukan puncak panen loh, puncak panen kita Maret-April-Mei berarti berjalan kesana masih panjang," terangnya.

Ia menjelaskan selama ini data yang digunakan Kementan adalah data verifikasi dari sejumlah pemantauan yang kemudian disampaikan BPS sebagai lembaga negara dalam mengurus data Indonesia.

"Tentu saja rujukan utama yang kita pakai adalah data BPS. Tetapi data satelit yang kami miliki juga membackup. Oleh karena itu hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada, dan ternyata data standing crop kita dengan data yang dari BPS kurang lebih oke," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok beras Indonesia defisit selama enam bulan terakhir.
Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Khusus untuk Januari, produksi beras diperkirakan hanya 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Pedagang Curiga Ada Motif Pemilu******

Pedagang pasar mencium keanehan di balik kelangkaan Minyak Goreng Minyakita di pasar belakangan ini.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/1).

Ia karena itu mendesak pemerintah segera mengatasi masalah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," tegasnya.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," tambahnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Atas kondisi itu, Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras yang bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Pasalnya, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Jokowi: ASEAN Harus Berkontribusi Besar Jaga Perdamaian Indo******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan agar negara-negara di ASEAN memiliki posisi yang penting untuk kawasan Indo-Pasifik, baik dari segi keamanan hingga ekonomi.

Jokowi menegaskan tiga hal utama dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pertama, ASEAN harus relevan dan penting. Ia ingin negara-negara Asia Tenggara tetap relevan terhadap kepentingan rakyat, kawasan, dan juga dunia.

"Kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar," katanya di Jakarta, Minggu (29/1).

Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan impian Presiden Jokowi untuk menjadikan ASEAN penting di kawasan Indo-Pasifik. Retno mengatakan Jokowi ingin ASEAN tetap memainkan peran sentral.

"Kami ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral, sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai Indo-Pasifik," jelasnya.

Retno menilai bahwa selama ini Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis, di mana juga terjadi rivalitas sengit antarnegara. Dengan begitu, Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin ASEAN menjadi lokomotif untuk menggerakkan Indo-Pasifik agar tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Lihat Juga : Jokowi: ASEAN Masih Dianggap Relevan di Tengah Krisis Ekonomi Global

Ia menilai Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek keamanan, tetapi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 akan mendekati Indo-Pasifik dari berbagai aspek penting lain.

"Kami ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerja sama pembangunan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, flagship event kita akan ada ASEAN Indo-Pasifik Forum," ungkap Retno.

Menlu RI itu menuturkan akan ada 4 kegiatan utama dalam forum tersebut. Pertama, terkait dengan creative economy. Kedua, digital economy for sustainable development goals (SDGs). Ketiga, business and investment summit.

Selanjutnya Retno menegaskan bakal ada pembicaraan terkait infrastruktur.

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Airlangga Bantah B35 Ganggu Pasokan Sawit Buat Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan programB35tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

Pernyataan tersebut seakan membantah tudingan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal B35 penyebab Minyakita langka.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (31/1).

Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl. Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sekaligus Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan pentingnya mengetahui pembagian penggunaan minyak sawit untuk energi dan sektor lainya.

Lihat Juga : Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik

Ia menegaskan pihaknya mencari keseimbangan, terutama di tengah proyeksi produksi sawit RI yang diramal semakin meningkat.

"Sebetulnya kalau sektor energi itu kira-kira berapa sih yang 'boleh dipakai' dari produksi sawit? Kan ini juga penting kami mendapatkan pemahaman itu," katanya.

"Jangan sampai misalkan nanti kalau ada situasi sulit untuk penyediaan keperluan lain, minyak goreng misalkan. Ini kan harus kami seimbangkan dari sekarang agar tidak memberikan dampak kepada penyediaan minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi lebih mahal," imbuhnya.

Meski tak secara gamblang merinci soal Minyakita, ucapan Airlangga dan Dadan hanya berselang sehari setelah tudingan Mendag Zulhas yang mengklaim B35 sebagai salah satu penyebab kelangkaan Minyakita yang diluncurkan pemerintah Juli 2022 lalu.

Dalam program B35, pemerintah memang meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35, tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Mendag Zulhas juga menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah. 

Menurutnya, jatah DMO sawit untuk minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan. Menanggapi kelangkaan ini, jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Kelangkaan Minyakita terjadi menjelang akhir Januari ini. Kalaupun ada di pasaran, harganya melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN