slot new member bonus 100 330Jutaan kata 619061Orang-orang telah membaca serialisasi
《rajaspin》
Belanja di Transmart Pakai Allo Paylater Aja, Bisa Bayar Belakangan******
Mau belanja di Transmart tapi khawatir uang bulanan enggak cukup? Tenang aja, ya!
Soalnya, di Transmart bisa belanja sekarang, bayar nanti. Caranya, bayar belanjaan pakai Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.
Lihat Juga :![]() |
Nantinya, kamu bisa bayar kembali tagihan belanja itu pada akhir bulan alias setelah gajian datang. Jadi enggak perlu khawatir kalau uang bulanan enggak cukup.
Selain itu, bayar belanja di Transmart pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon tambahan sebesar 20 persen.
Diskon tambahan ini bisa didapat jika belanja di pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale yang digelar pada Minggu (1/10).
Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai Transmart di seluruh Indonesia.
Nah, kalau belanja pas Transmart Full Day Sale, dijamin transaksi belanjanya akan lebih hemat dari hari biasa. Soalnya, Transmart tebar banyak diskon seharian.
Diskonnya berlaku untuk aneka produk, mulai dari pangan segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.
Wah, semakin hemat deh! Makanya, jangan lupa mampir ke gerai Transmart terdekat untuk belanja di Full Day Sale pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya!
![]() |
Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******
Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.
Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.
"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).
Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.
"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.
Lihat Juga :Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang |
Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.
"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.
Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.
"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.
Lihat Juga :Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi |
"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."
Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.
"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.
Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.
Lihat Juga :Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia? |
Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.
"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.
Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.
"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.
Lihat Juga :Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi |
Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.
Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.
"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.
Label:starxo88 daftar、skintoto、slotgacor 88
Terkait:olympus88、ahli slot gacor、mpo222、77 king slot、situs pinjol resmi、tempat kredit hp tanpa dp、game pragmatic play、tangkas slot、mpo138、kampung slot
bab terbaru:btv168(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi saksi hidup dari gempuran social commerceseperti TikTok Shop di Indonesia.
Pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (12/9), kala itu para pedagang nampak sepi pengunjung.
Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela.
"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.
Jeritan Soleh itu pun sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Sepekan pasca Soleh menuturkan keluh kesahnya, Teten mengunjungi pasar tersebut.
Kunjungan di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9) juga disambut protes para pedagang pakaian.
Lihat Juga :![]() |
Terpantau di lantai LG Pasar Tanah Abang, para pedagang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.
Anton, salah seorang pedagang yang memasang kardus itu, mengaku sangat rugi gara-gara TikTok Shop. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.
"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton.
Ia mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun, kini mendapat Rp2 juta saja sudah berat.
Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas polemik TikTok Shop yang membunuh UMKM pada Selasa (26/9).
Sejumlah menteri yang dipanggil Jokowi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ratas dengan Jokowi membahas perdagangan digital. Ia berkata tak hanya TikTok Shop yang dibahas dalam rapat.
Anehnya, Wishnutama Kusubandio menghadiri ratas tersebut. Ini terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.
Lihat Juga :![]() |
Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, ia tak paham Wishnutama datang sebagai apa.
"Ada (Wishnutama), ada. Saya tidak tahu sebagai apa, tetapi yang jelas dia diundang," ujar Bahlil.
Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.
"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.
Mendag Zulhas resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).
Zulhas menegaskan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.
Lalu, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi.
"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerce seperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan digratiskan Presiden Joko Widodo sampai pertengahan Oktober 2023 ini usai diresmikan pada Senin (2/10).
Kepastian gratisnya tiket kereta cepat bernama Whoosh ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mendampingi Presiden Jokowi di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur.
"Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," kata Luhut hari ini.
Bagi yang ingin menjajal kereta cepat gratis, diharuskan untuk mendaftar di situs resmi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yakni kcic.co.id. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan masyarakat kudu mengantongi tiket bila ingin menaiki Whoosh.
"Tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan dan yang masih tersedia," kata Emir.
"Setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan Kereta Cepat Whoosh dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegalluar," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirkembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan MES untuk periode kedua, yakni masa jabatan 2023-2028 atau 1446-1448 Hijriah.
Sebelumnya, Erick menjadi ketua umum MES untuk periode 2021-2023.
Pemilihan Ketua Umum MES dilakukan oleh tim formatur setelah menerima banyak masukan dari para pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama perihal komitmen terhadap organisasi dan keberlanjutan peran MES dalam usaha pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
"Dipilihnya kembali Pak Erick Thohir tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang dari seluruh tim formatur, salah satunya mengenai komitmen dan tanggungjawab beliau yang harus melanjutkan kembali legacy berbagai program kerja MES yang telah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang", papar Iggi.
Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan, terutama kepada dirinya sebagai ketua umum.
"Saya merasa belum puas dengan kinerja yang kita lakukan saat ini karena banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri", papar Erick membuka sambutannya.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMPilihan Saham Berpeluang Cuan Awal Bulan Ini |
Erick mengatakan ada dua momentum yang tidak mudah untuk dimaksimalkan apabila tidak dijadikan perhatian bersama melalui berbagai terobosan dan inovasi oleh seluruh pihak.
"Dari berbagai riset global, pada tahun 2040, Indonesia diindikasi tidak lagi menjadi negara muslim terbesar dunia karena berpotensi disalip oleh Pakistan dan India", ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem "Rumah Syariah" melalui peningkatan dan perluasan akses kepemilikan rumah bagi guru, pengajar, perawat, dan golongan masyarakat yang kurang mampu dengan skema syariah.
"Saya berharap ini menjadi catatan besar, yang ingin membuat perbaikan itu. Kita harus punya rumah syariah. Di rumah itu kita bisa menyusun program dan sistem, tim dan database. Hal ini untuk mendukung kehadiran kebijakan yang nyata" ungkap Erick.
Ia juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat mengekspansi produk keuangan syariah untuk masuk ranah global. Saat ini, Erick menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) telah masuk sebagai 12 bank syariah terbesar di dunia.
"Keberpihakan menjadi keharusan. Kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh tapi kesenjangan terus terjadi. Di situlah kita (MES) hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi" kata Erick.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempermudah aksesibilitas pengusaha daerah terhadap pendanaan dalam pengembangan usaha.
Lebih lanjut, Erick berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah juga turut mendukung program untuk meningkatkan sistem keuangan dan perekonomian syariah.
[Gambas:Video CNN]
Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing Rp7,77 triliun keluar dari Indonesia dalam sepekan ini, yaitu pada 25 September hingga 27 September 2023.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan triliunan modal asing itu keluar paling banyak lewat penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7,86 triliun. Namun, masih ada modal asing yang masuk via Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Berdasarkan data transaksi 25 September-27 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun. Terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar SBN, jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp2,16 triliun di SRBI," rincinya dalam keterangan resmi, Jumat (29/9).
Di lain sisi, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 28 September 2023 menjadi 91,84 basis point (bps). Angka ini naik dibandingkan catatan per 22 September 2023 sebesar 87,69 bps.
Sedangkan imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik ke 6,92 persen per hari ini. Lalu, yieldsurat utang AS (US treasury) 10 tahun naik ke level 4,575 persen.
"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutup Erwin.
[Gambas:Video CNN]
Shopee angkat suara terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti TikTok Shop.
Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mendukung ekosistem perdagangan tersebut.
"Karena Shopee memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk selalu membantu dan mengutamakan UMKM," kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).
Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui sejumlah program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee di 10 kota, Program Bimbel Shopee, dan beberapa program lainnya yang membantu UMKM bisa naik kelas.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.
Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.
Lihat Juga :![]() |
"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).
Ia juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.
Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.
"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.
Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil di Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.
Lihat Juga :![]() |
Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.
Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.
"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.
Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.
Lihat Juga :Cerita Tangan-tangan Pekerja IKN Garap Proyek Ibu Kota |
"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.
Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.
"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.
Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.
"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.
Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.
"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.
[Gambas:Video CNN]
《rajaspin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,sistem cicilan kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rajaspin》bab terbaru。