petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
BPD Bali uji operasional sistem penerimaan Pungutan Wisman******
Tahapan-tahapan sesuai dengan proses yang Pemprov Bali dan kami sepakati, secara teknis kami sudah siap
Denpasar (ANTARA) - BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melakukan uji operasional sistem penerimaan Pungutan Wisatawan Mancanegara (Wisman) sebelum diberlakukan mulai 14 Februari 2024.
“Tahapan-tahapan sesuai dengan proses yang Pemprov Bali dan kami sepakati, secara teknis kami sudah siap,” kata Direktur BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pengujian tersebut berkaitan dengan sejumlah modul dan fitur untuk transaksi penerimaan Pungutan Wisman.
Ia menyebutkan uji operasional yang sudah dilaksanakan di antaranya terkait sistem proses transaksi (TPS) dan keamanan, kemudian penebalan pengujian sistem informasi pembayaran untuk pengguna dan perbankan (front and backend) dan termasuk dasbor terkait Pungutan Wisman itu, serta Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) dan Pengujian Integrasi Sistem (SIT).
“Semuanya lancar. Saat ini kami menyiapkan tes operasional yang dilakukan seperti mekanisme kami di perbankan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan pembayaran Pungutan Wisman itu di antaranya dapat dilakukan melalui sistem Love Bali pada laman lovebali.baliprov.go.id sebelum tiba atau sebelum memasuki pintu kedatangan di Pulau Dewata.
Baca juga: GIPI Bali gandeng konsulat asing sosialisasi pungutan wisman
Baca juga: Kedubes Inggris dukung sosialisasi pungutan wisman di Bali
Pada laman itu, wisatawan asing terlebih dahulu mengisi data di antaranya nomor paspor, nama, alamat surat elektronik atau e-mail, dan tanggal kedatangan.
Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan di tempat lainnya yakni melalui pintu kedatangan wisatawan asing di bandara atau di agen di kapal pesiar, akomodasi, agen perjalanan wisata dan daya tarik wisata.
Sedangkan instrumen pembayaran nontunai Pungutan Wisman itu yakni dengan kartu kredit dan kartu debit yang saat ini ada empat jaringan pembayaran (principle) internasional yakni master card, Visa, American Express dan JCB.
Kemudian ada sistem pembayaran berbasis kode bar atau QRIS, dan virtual accountGerbang Pembayaran Nasional (GPN) serta uang elektronik berbasis chip.
Sementara itu, untuk kanal pembayaran nontunai dilakukan melalui mesin transaksi elektronik (EDC), mobile dan internet banking serta anjungan tunai mandiri (ATM).
Pemprov Bali sebelumnya menunjuk BPD Bali sebagai bank persepsi yang menampung Pungutan Wisman sebesar Rp150 ribu per orang mulai 14 Februari dan pungutan itu nantinya masuk ke rekening kas daerah yang dikelola BPD Bali.
Baca juga: Menparekraf tegaskan pungutan wisman ke Bali untuk penanganan sampah
Baca juga: Pemprov Bali gandeng maskapai penerbangan edukasi pungutan wisman
Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.
"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).
Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.
Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres
Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.
Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.
Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.
Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.
Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU
Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.
"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres
Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.
Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.
“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.
Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.
“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.
Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.
Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun
Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******
sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari
Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.
Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.
"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.
Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji
Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.
"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.
Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU
BEI tetapkan libur perdagangan bursa di hari pencoblosan Pemilu******Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan libur perdagangan bursa pada hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Sehingga, terdapat tiga hari libur perdagangan bursa sepanjang bulan Februari, termasuk tanggal 8 dan 9 Februari 2024 yang memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili.
“Maka dengan ini diumumkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari libur bursa,” ujar Direktur Utama BEI Iman Rachman di Jakarta, Selasa.
Perubahan kalender libur bursa tahun 2024 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-33/PM.122/2024 tanggal 5 Februari 2024, perihal tanggapan terkait Permohonan Arahan terkait Penetapan Hari Libur Bursa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Baca juga: IHSG Selasa dibuka menguat 31,53 poin
Peraturan ini juga berdasarkan pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional,".
Selain itu, juga merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Nomor 21 Tahun 2022;
Iman menjelaskan, perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2024 dapat ditetapkan kemudian apabila terjadi perubahan kegiatan kliring pada kalender operasional Bank Indonesia (BI), atau adanya pengumuman pemerintah mengenai perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.
“Libur Bursa akan ditetapkan kemudian apabila kegiatan kliring ditiadakan oleh BI atau karena adanya pengumuman pemerintah mengenai peniadaan kegiatan kerja pada suatu hari tertentu,” ujar Iman.
Dengan total tiga hari libur, sepanjang Februari 2024 akan terdapat 18 hari perdagangan bursa, serta sepanjang tahun 2024 akan ada 239 hari perdagangan bursa.
Baca juga: IHSG ditutup melemah ikuti bursa saham kawasan Asia
Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.
"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.
Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.
Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.
"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023). Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Kemenperin: Indonesia kuasai 1,25 persen pangsa pasar kerajinan dunia******
Market share ekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan Indonesia menguasai 1,25 persen pangsa pasar penjualan produk-produk industri kerajinan di dunia.
“Saat ini, Indonesia memegang market sharesekitar 1,25 persen dari pangsa pasar kerajinan dunia,” kata Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Alexandra Arri Cahyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Alexandra, industri kerajinan merupakan salah satu sektor industri yang berperan menyumbang ekspor. Data TradeMap.org pada September tahun 2023 menunjukkan total nilai ekspor kerajinan Indonesia ke dunia mencapai 603,956 juta dolar AS.
“Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke negara Eropa mencapai 129,182 juta dolar AS," ucap Alexandra.
Sementara itu, lanjut Alexandra, tercatat bahwa negara tujuan ekspor kerajinan Indonesia paling tinggi antara lain Belgia, Belanda, dan Jerman, khususnya untuk komoditas travelling bags, basketwork, tableware, dan kitchenware.
“Peluang industri kerajinan Indonesia dapat berkembang lebih besar,” katanya.
Menurutnya, industri kerajinan Indonesia juga berpotensi tumbuh positif karena didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan kemampuan perajin dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk kerajinan dan dekorasi yang unik.
Industri kerajinan Indonesia, lanjut Alexandra, juga diproyeksikan dapat mempengaruhi ekonomi nasional karena sentra industri kerajinan tersebar di seluruh provinsi, yakni dengan penghasil utama kerajinan berasal daerah Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
“Oleh karena itu market shareekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh, dengan potensi pasar dalam dan luar negeri yang cukup besar, serta perkembangan industri Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.
Sebelumnya, Kemenperin memfasilitasi 10 industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan lokal mengikuti pameran ternama kelas dunia, yaitu Pameran Ambiente di Messe Frankfurt, Jerman, pada 26-30 Januari 2024.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan 10 IKM untuk ikut serta dalam Pameran Ambiente 2024. Para penerima fasilitas tersebut, yaitu Grandis Home, Bana Andaru Nusantara, Yogya Indo Global, Jawa Classic, Alam Cipta Karya, Hasibuan Design, Abbacraft Multi Kreasi, Art Classic Indonesia, Indorisakti, dan Siji Lifestyle.
Reni mengungkapkan dengan pameran tersebut para pelaku IKM berhasil mendapatkan penawaran produk dari para pembeli potensial yang berasal dari Asia, Eropa, maupun Amerika dengan nilai permintaan mencapai 457 ribu dolar AS dan nilai penawaran sebesar 775 ribu dolar AS.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pameran Ambiente membantu meningkatkan ekspor industri kerajinan dan home decor,” kata Reni.
Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS Baca juga: Kemenperin gelar pelatihan operator sewing dan servis sepeda motor Baca juga: Kemenperin bangun fasilitas produksi obat bahan alam
Aktor ikonik Namkoong Won meninggal pada usia 90 tahun******Jakarta (ANTARA) - Aktor Namkoong Won, bintang film ikonik tahun 1960-an - 1970-an, meninggal di rumah sakit pada hari Senin (5/2) waktu Korea Selatan dalam usia 90 tahun, kata keluarganya dikutip dari Yonhap, Rabu.
Dia telah berjuang melawan kanker paru-paru untuk waktu yang lama di Asan Medical Center, Seoul.
Memulai debutnya di layar perak dengan "When the Night Comes Again" (1959), aktor ini meraih puncak kesuksesannya dengan "The Red Scarf" (1964) dan "Woman of Fire" (1971). Dia tampil dalam total 345 film, termasuk karya terakhirnya, "L'amour" (1999).
Baca juga: Aktor Korsel Yoo Ah-in akui gunakan ganja
Baca juga: Buntut kasus narkoba, aktor Korsel Lee Sun-gyun mundur dari drama baru Disebut sebagai "Gregory Peck" dari Korea karena penampilan baratnya yang tampan dan dia menjadi aktor populer tahun 1960-an dan 1970-an, bersama dengan Shin Seong-il, Shin Young-kyun, dan Choi Moo-ryong.
Selama era itu, dia memenangkan penghargaan film utama, termasuk aktor pendukung terbaik di Buil Film Awards, penghargaan bintang populer di Blue Dragon Awards, dan aktor terbaik di Daejong Film Awards.
Pada tahun 2016, aktor yang nama aslinya Hong Gyeong-il ini menerima Orde Jasa Budaya Eungwan, kelas kedua tertinggi dari dekorasi budaya Korea Selatan, dari pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap perkembangan budaya pop nasional.
Dia meninggalkan istri, putra, dan dua putri. Namkoong adalah ayah dari Hong Jung-wook, mantan anggota parlemen dan pendiri serta ketua produsen makanan berbasis tanaman, Organica.
Baca juga: Aktor veteran Korsel Byun Hee-bong meninggal dunia
Baca juga: Lee Byung-hun aktor terbaik di Asian Film Awards
Puan sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu******
kuorum telah tercapai ... pimpinan dewan membuka rapat paripurna
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sebanyak 196 anggota DPR RI menyatakan izin untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, atau beberapa hari menjelang Pemilu 2024.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, menurut Puan, ada sebanyak 95 orang anggota yang hadir secara fisik. Dengan demikian, lanjutnya, ada 291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
"Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Masa Persidangan III dalam Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung relatif singkat. DPR tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusional di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Puan mengatakan pada masa sidang kali ini DPR memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan Pemilu 2024 supaya sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut dia, inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh kebebasan dan sesuai hati nurani.
Baca juga: Ketua DPR: Pembahasan lanjutan revisi UU Desa selesai pemilu
"Negara tidak boleh mengurangi hak rakyatnya. (Rakyat) Harus diberi ruang kebebasannya untuk memilih sesuai hati nuraninya," kata Puan.
Sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga kini, lanjutnya, semua pihak menyaksikan kemeriahan kampanye, di antaranya pemasangan spanduk dan baliho demi menarik simpati masyarakat. Seluruh anggota DPR pun larut dalam kemeriahan tersebut, kata Puan.
Bagi rakyat, menurut dia, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidup mereka lebih sejahtera dan lebih nyaman.
Dia pun mengumumkan bahwa hingga 4 Maret 2024, para anggota DPR memasuki masa reses bertepatan dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, yang berlangsung pada 15 Februari hingga 20 Maret.
"Marilah kita kerja bersama untuk menegakkan Pemilu 2024 sesuai amanat konstitusi. Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia," ujar Puan.
Baca juga: Ketua DPR RI minta produsen makanan di Klaten perhatikan kemasan
《dewa99 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara rumus togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dewa99 slot》bab terbaru。