link slot mudah maxwin

slot menang besar 271Jutaan kata 239050Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot mudah maxwin》

Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar. 

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu. 

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik. 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Logistik pemilu di Pulau Belakangpadang Batam diangkut pakai ambulans******

Batam (ANTARA) - Pengiriman logistik Pemilihan Umum 2024 di Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sedikit berbeda dibanding lainnya karena diangkut menggunakan ambulans, mobil jenazah, sepeda motor roda tiga bak terbuka hingga truk pengangkut sampah.

Camat Belakangpadang Yudi Admajianto di Batam, Kamis, mengatakan penggunaan kendaraan tersebut karena hanya transportasi itu yang tersedia dan yang biasanya digunakan untuk mengangkut logistik pemilu.

"Di Pulau Belakangpadang ini memang beda dalam pendistribusian logistiknya. Di sini kami hanya memiliki dua mobil ambulans, dua mobil jenazah, satu truk sampah, dan Tossa (motor roda tiga bak terbuka) ada tiga unit untuk mengangkut logistik ke gudang PPK," ujar Yudi.

Baca juga: KPU Batam jadwalkan distribusikan logistik ke wilayah 3T selama 2 hari

Ia menjelaskan dari gudang KPU Kota Batam menuju Pulau Belakangpadang, logistik pemilu diangkut menggunakan tiga unit kapal milik Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Berdasarkan data, terdapat 74 TPS di Pulau Belakangpadang yang tersebar di enam kelurahan, dengan jumlah pemilih tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.310 orang.

Yudi menjelaskan Pulau Belakangpadang memiliki sekitar 164 pulau dengan 44 di antaranya adalah pulau berpenghuni.

"Jadi, ada satu pulau namanya Pulau Pelampung. Di sana ada enam orang pemilih, itu mereka nanti pada hari H pencoblosan harus menyeberang ke Pulau Labun karena di sana yang ada TPS," ujar dia.

Baca juga: KPU Batam pastikan pendistribusian logistik Pemilu rampung 12 Februari

TPS di Pulau Belakangpadang masing-masing tersebar di Kelurahan Pulau Pemping sebanyak empat TPS, Kelurahan Pulau Kasu (13 TPS), Kelurahan Pulau Terung (3 TPS), Kelurahan Sekanak Raya (22 TPS), dan Kelurahan Tanjungsari (19 TPS).

Selain itu, selain kendala transportasi, Yudi juga mengungkapkan kesulitan jaringan internet masih menjadi kendala di beberapa pulau.

"Ada sekitar empat sampai lima pulau yang warganya masih kesulitan mengakses internet, seperti Pulau Kepala Jeri, Pulau Pecung, dan Pulau Sarang," kata Yudi.

Baca juga: KPU Batam pastikan keamanan distribusi logistik Pemilu melalui Silog

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bcaqq、mega888、sultanslot365

Terkait：prakmatic、rmk828、jpwin88、slot yang lagi gacor、pola maxwin slot、vegashoki、aster88、link slot terbaru gacor、jam gacor pragmatic 2023、bibit168 slot

---

---

bab terbaru：jitu78（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08