gacormania 728Jutaan kata 148072Orang-orang telah membaca serialisasi
《info link slot gacor》
Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******
Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.
Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.
BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.
Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).
BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).
Lihat Juga :ANALISISPemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah! |
"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).
Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.
"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.
"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.
Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.
"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.
Lihat Juga :Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati-hati Ekspansi |
Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.
Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.
Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.
Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
Lihat Juga :Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan |
"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.
Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.
"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.
Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.
Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.
Lihat Juga :Aturan Baru Jokowi, 11 Bahan Pangan Pokok Akan 'Dikuasai' Negara |
Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.
Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.
"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.
Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.
Lihat Juga :Daftar 11 Bahan Pokok yang Akan 'Dikuasai' Negara |
"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.
Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.
"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.
Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.
"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.
Lihat Juga :Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan |
Luhut soal Kepastian Investasi Elon Musk di RI: Nanti Dengar di G20******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepastian investasi Teslamilik pengusaha Elon Muskdi RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.
"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).
Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement(NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.
Sebelumnya, Luhut sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.
Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.
Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.
Lihat Juga :![]() |
Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, minat perusahaan dan pabrikan otomotif dunia ke Indonesia untuk ikut membangun ekosistem baterai kendaraan listrik sangat tinggi.
Ia menuturkan investor tersebut di antaranya LG dari Korea Selatan, CATL dari China, Foxconn dari Taiwan, BritishVolt dari Inggris, hingga BASF dan VW dari Jerman.
Di sisi lain, Bahlil juga sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal AS, Ford, untuk menjajaki kerja sama di sektor serupa.
(ryn/sur)Label:hokiselot、betshelter、rtp angsa4d
Terkait:okto88、rtp goltogel、cara mendapat uang di shopee、kredit barang online tanpa ribet、tafsir mimpi 64、asiabet338、angka jitu buat sidney hari ini、keuntungan pakai kredivo、server thailand depo 10k、erek88
bab terbaru:pinjol ilegal yang mudah cair(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan diperpanjang hingga Surabaya.
Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam.
"Kereta cepat juga begitu membangunnya kok Jakarta-Bandung ya, banyak kok-nya gitu, tapi kalau kita yakin bahwa akan kita bangun Jakarta-Surabaya, bayangkan 4 jam," katanya dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation, dikutip dari detik, Jumat (28/10).
"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi.
KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di empat stasiun, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).
Lihat Juga :Cadangan Beras Menipis, Bulog Bakal Beli Beras Petani Harga Berapa Pun |
Kendati demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, datang dari lonjakan biaya.
Dalam proposal penawaran yang disampaikan Pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar.
Namun berdasarkan hitungan terbaru KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB US,9 miliar atau Rp28,5 triliun.Dengan pembengkakan itu, anggaran pembangunan yang dibutuhkan naik jadi Rp118,5 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi.
Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.
"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).
Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.
"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.
Lihat Juga :LAPORAN KHUSUSKaum Muda dan Sejuta Topan Badai PHK Startup |
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.
Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.
"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).
Lihat Juga :Jepang Siapkan Bansos Rp3.100 T untuk Redam Inflasi dan Angkat Yen |
Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.
Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.
[Gambas:Video CNN]
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (1/11).
Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi investor akan mencermati beberapa data ekonomi yang akan dirilis. Selain itu, investor cenderung bakal konservatif jelang penetapan suku bunga The Fed.
"IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal, candlestick membentuk long white body mengindikasikan potensi penguatan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat November ini laporan kinerja emiten pada kuartal III masih akan terus hadir ditambah jelang rilis data perekonomian berupa inflasi yang diperkirakan akan berada dalam kondisi stabil.
"Tentunya dapat menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini, sehingga pergerakan IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas," katanya.
Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.
Lihat Juga :Modal Ventura di China Ajukan Pailit |
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, INDF, ICBP, ASRI, PWON, CTRA, BSDE, HMSP, dan GGRM.
IHSG menguat ke level 7.098 pada Senin (31/10). Indeks saham menguat 42,85 poin atau plus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,01 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOMmengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.
Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus menegaskan bahwa seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.
"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," katanya, Senin (31/10).
Yarindo Farmatama mengklaim seluruh bahan pembuat obat sudah diperiksa dengan baik sesuai standar penjamin mutu.
"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.
Obat sirop produksi perusahaan tersebut bahkan diklaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal akut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Lihat Juga :Uang Rp20 Ribu yang Viral di India Sudah Ditarik BI |
Kendati, PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Namun, mereka masih menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar.
Vitalis lantas menyinggung BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.
"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.
"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers, Senin (31/10).
"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," imbuh Penny.
Lihat Juga :Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X |
Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.
Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.
BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.
Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).
BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).
Lihat Juga :ANALISISPemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah! |
"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).
Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.
"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.
"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.
Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.
"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.
Lihat Juga :Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati-hati Ekspansi |
Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.
Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.
Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.
Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
Lihat Juga :Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan |
"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.
Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.
"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.
Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.
Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.
Lihat Juga :Aturan Baru Jokowi, 11 Bahan Pangan Pokok Akan 'Dikuasai' Negara |
Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.
Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.
"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.
Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.
Lihat Juga :Daftar 11 Bahan Pokok yang Akan 'Dikuasai' Negara |
"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.
Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.
"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.
Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.
"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.
Lihat Juga :Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) KotaBandung meminta perajintahu dan tempe tak melakukan aksi mogok. Pasalnya, stok kacang kedelaidi Kota Bandung aman dan terkendali.
"Seluruh anggota perajin tahu tempe yang masuk ke Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kota Bandung berjumlah 576 orang sudah mendapatkan subsidi harga kacang kedelai sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai dari bulan April," kata Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah di Balai Kota Bandung, Jumat (28/10).
Elly menuturkan, Bulog juga telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penyalur untuk subsidi tersebut.
Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu masih menanjak. Dari sebelumnya berkisar Rp11.000-Rp12.000 per kg, naik menjadi Rp12.800-Rp13.000 per kg.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Disdagin telah berdiskusi dengan pihak Bulog Cabang Bandung dan pengurus Kopti Kota Bandung semasa aksi mogok pertama yang tidak jadi dilaksanakan.
"Hasil kesepakatannya, Kopti Kota Bandung tidak akan mogok. Untuk kali ini pun Ketua Kopti Kota Bandung telah mengeluarkan surat resmi pada kami yang menyatakan jika mereka tidak akan ikut mogok produksi," ujarnya.
Lihat Juga :Luhut Pede Kereta Cepat Operasi Medio 2023, Isu Biaya Bengkak Kelar |
Ia menyayangkan jika para perajin tahu dan tempe mogok berproduksi. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan subsidi kacang kedelai tanpa membatasi jumlahnya.
"Berapapun kebutuhan kacang kedelai para perajin tahu tempe di Kota Bandung itu akan terus dipenuhi. Biasanya per bulan kita butuh 3.000 ton kacang kedelai. Kalau lebih pun tidak masalah," katanya.
Menurut Elly, kondisi ini tak hanya dialami perajin tahu tempe di Kota Bandung, tapi juga seluruh dunia. Apalagi bagi negara yang mayoritas kebutuhan kacang kedelainya berasal dari impor.
"Ini bukan permasalahan di Indonesia saja, tapi juga sedunia. Karena kita impor kacang kedelainya dari Kanada dan Amerika Serikat. Biaya logistik, harga kacang kedelai, prosesnya juga menjadi faktor naiknya harga," tuturnya.
Lihat Juga :Jepang Siapkan Bansos Rp3.100 T untuk Redam Inflasi dan Angkat Yen |
Sehingga, Elly mengimbau agar para perajin tahu tempe di Kota Bandung tetap berproduksi seperti biasanya tanpa perlu khawatir dengan stok kacang kedelai. Sebab, jika seluruh perajin melakukan mogok produksi, maka akan banyak pihak yang terkena dampaknya.
"Kalau mogok produksi itu khawatirnya jadi berdampak ke produk kuliner lainnya. Apalagi Kota Bandung ini kan kota kuliner ya. Banyak jajanan yang bahannya dari tahu tempe seperti batagor, kupat tahu, gehu, dan pusat oleh-oleh di Kosambi seperti cemilan tempe kan akan berdampak juga," katanya.
Elly menjelaskan, jika para perajin tahu tempe mengalami kendala, Pemkot Bandung sangat terbuka untuk menerima aspirasi.
"Silakan disampaikan saja kepada pemerintah jika ada kendala, kita selesaikan bersama, sehingga tidak perlu ada mogok produksi," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《info link slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek 60Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《info link slot gacor》bab terbaru。