77gacor

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Naruto: Aktor Terbaik

Buruh Minta Ada Upah Sektoral Supaya Gaji Industri Kerupuk******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan upah minimumsektoral selain dengan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ada dalam menentukan penghasilan pekerja.

Menurutnya, upah sektoral dibutuhkan sebab tiap sektor usaha tak bisa disamakan. Misalnya perusahaan mobil tak bisa disamakan dengan perusahaan kerupuk.

"Masa pabrik kerupuk sama pabrik Toyota dengan pabrik Panasonic upahnya sama. Kan kelewatan. Maka selain upah minimum, harus ada upah minimum sektoral," ujar Said dalam konferensi pers daring, Jumat (25/11).

"Nggak ada itu, di negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih berbagi, yang kurang jangan berlebihan kita mintanya," tuturnya.

Said meyakinkan nantinya upah sektoral di kabupaten/kota ataupun provinsi bisa bersama-sama dihitung dengan mengikutsertakan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.

"Kalau sektoral, pakai besaran dong, ya mobil lebih besar daripada pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan perbankan lebih besar dari teknologi. Saya sangat setuju upah minimum sektoral dihidupkan kembali," tegasnya.

Saat ini, para buruh sedang menunggu pemerintah mengumumkan upah minimum 2023 yang bakal dilakukan Desember besok. Dalam proses penetapan upah minimum itu, pemerintah akan merujuk aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Lewat permen itu, pemerintah memberikan batas maksimum kenaikan upah sebesar 10 persen. Meski demikian, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk menggugat permen itu ke Mahkamah Agung.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

PTDI Sebut 10 Pesawat N219 Berpotensi Dibeli Kemhan pada 2023******

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengungkapkan pesawat N219 buatan perusahaan itu berpotensi untuk dibeli sebanyak 10 unit oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023.

Pada 3 November lalu, perusahaan pelat merah ini telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak 11 unit pesawat N219 dari PT Karya Logistik Indotama.

"Potensi kontrak lainnya di tahun 2023 adalah sebanyak 10 unit dari Kementerian Pertahanan RI/TNI AD dan 3 unit versi Amfibi dari Provinsi Kepulauan Riau," kata Direktur Produksi PTDI Batara Silaban dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2022 seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/11).

"Adapun pesawat N219 dapat dimaksimalkan pemanfaatannya baik di sektor militer, sipil, maupun komersial," ucapnya.

Pada acara IDF 2022 ini Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia, sebagai bentuk dukungan untuk keberlanjutan project-projectpesawat terbang, baik berupa produksi maupun pengembangan, khususnya pesawat N219.

"Kita menyongsong Indonesia sebagai industri dirgantara bisa mendorong sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia, ini adalah poinnya," kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan.

Ia menyebut beberapa poin terkait master plan yang dituntut adalah produk nyata.

"Bagaimana kita bisa menjadi negara perindustrian untuk pesawat turboprop khususnya pesawat penumpang dengan kapasitas di bawah 100 pax, dan kita sudah mulai dengan N219, yang sebentar lagi akan disusul dengan N219 Amphibi yang diharapkan bisa menjadi pesawat untuk jembatan udara, konektivitas pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Waskita Jual 5 Ruas Tol Tahun Ini, Termasuk Pemalang******

PT Waskita Karya(Persero) bakal menjual atau mendivestasikan (melepas aset) dari lima ruas jalan tol nya pada 2022. Salah satunya Tol Pemalang-Batang untuk mengurangi beban utang.

Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya Septiawan Andri Purwanto mengatakan kemitraan strategis yang diusung BUMN konstruksi tersebut akan dilakukan dilakukan hingga 2025 nanti.

Salah satunya, ruas tol Cimanggis-Cibitung atau Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). "Jadi ada lima ruas, kalau boleh saya sebutkan, tol Pemalang-Batang, Depok-Antasari, Pasuruan-Probolinggo, hingga Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)," ujarnya, dilansir Antara, Senin (14/11).

"Dengan harapan ruas tol tersebut bisa kita selesaikan dan dilihat seberapa jauh lalu lintas harian rata-ratanya sesuai dengan perencanaan di awal, sehingga kita punya keyakinan jalan tol tersebut bisa kita lakukan kemitraan strategis," papar Septiawan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno menyebut kemitraan strategis terhadap lima ruas tol akan mendorong dekonsolidasi utang perusahaan sekitar Rp23 triliun.

"Kalau dari proyeksi lima ruas tol ke depan, kami proyeksikan akan terjadi dekonsolidasi utang di Waskita yang mencapai sekitar Rp23 triliun. Sejak 2021 sampai dengan tahun ini, Waskita sudah berhasil melakukan dekonsolidasi kurang lebih Rp18 triliun," terang Wiwi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat memuji upaya transformasi yang dilakukan Waskita Karya. Menurutnya, upaya tersebut telah berada di jalur yang tepat, sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi.

Erick optimistis Waskita Karya bisa mencapai target transformasi tahun 2025 mendatang, yaitu pertumbuhan market cap dua kali dan EBITDA tiga kali.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.