megabandar

Sistem penurunan peti harta karun

Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit******

Indonesia adalah salah satu negara penghasil produk kelapa sawitterbesar di dunia. Tak heran jika banyak pengusaha di dalam negeri yang tajir melintir dari bisnis tersebut.

Apalagi, pada tahun lalu harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) melambung ke titik tertinggi di pasar internasional. Tentu ini makin membawa berkah bagi para pengusaha yang ada di bidang ini.

Lantas, siapa saja taipan Indonesia yang memperoleh kekayaan dari kelapa sawit?

Tak hanya kelapa sawit, perusahaan ini juga mengelola komoditas perkebunan lainnya seperti budidaya karet, tebu, dan tanaman lainnya.

Mengutip data orang terkaya Forbes terbaru, saat ini Anthony Salim menduduki posisi kelima sebagai konglomerat terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai US,5 miliar atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).

2. Susilo Wonowidjojo

Susilo memang dikenal sebagai pengusaha sigaret dan rokok terkenal yakni Gudang Garam. Namun siapa sangka, sumber kekayaannya juga mengalir dari kelapa sawit melalui PT Matahari Kahuripan Indonesia alias Makin Group.

Perusahaan tersebut juga mengangkat nama Susilo menjadi orang terkaya ke-14 di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai US,5 miliar atau setara Rp52,5 triliun.

3 Taipan Lainnya yang Kaya Berkat Sawit

Keberuntungan membakar langit

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Pelukis Buku One Piece

Heru Budi Beri Waktu 3 Bulan ke Bos Baru TransJakarta Benahi Layanan******

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mematok target tiga bulan mesti ada peningkatan layanan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kepada direktur utama (dirut) baru M. Kuncoro Wibowo.

Setelah tiga bulan, Heru akan mengevaluasi kerja Kuncoro sesuai target yang ia berikan.

"Ya harus ada peningkatan, targetnya tiga bulan ke depan. Nanti ditagih lagi ya tiga bulan ya," ujar Heru di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Kuncoro ditunjuk menjadi dirut Transjakarta menggantikan Yana Aditya. Ia dipilih karena memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan penggantian tersebut adalah bagian dari upaya dan strategi yang dilakukan para pemegang saham untuk melakukan penyegaran dalam jajaran pengurus PT TransJakarta.

Fitria menjelaskan pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan mengangkat Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama.

Selain itu, Bambang Eko Martono juga diangkat sebagai Komisaris.

Ia menyebut penggantian direktur utama, komisaris utama, dan anggota komisaris dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 11 Januari 2022.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Profil Bandara Bali Utara, Ditendang dari PSN Hingga Diamuk Megawati******

Bandara Internasional Bali Utara menjadi perhatian usai rencana pembangunannya diamuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain diamuk Mega karena dianggap hanya buang-buang duit, Bandara Bali Utara juga ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Bandara Bali Utara tersebut?

Saat itu, Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti Made Mangku mengatakan pembangunan bandara memerlukan lahan sekitar 1.400 hektare hanya untuk runwaysaja, sedangkan 260 hektare lainnya untuk kebutuhan aero city.

Ambisi pembangunan bandara ini bahkan terlihat dari data yang disampaikan PT BIBU Panji Sakti, yang mengklaim proses pembangunan bakal membuka 240 ribu lapangan pekerjaan dan menambah 2,2 persen pendapatan bagi perekonomian Bali.

Mangku mengklaim sudah menggandeng sejumlah investor asing untuk mewujudkan bandara internasional baru di Pulau Dewata tersebut. Ada investor dari Kanada yang mengerjakan runwaybandara, investor Belarus yang mengerjakan aero city, serta investor dari Korea Selatan yang menggarap bangunan bandara.

Pembangunan Bandara Bali Utara yang direncanakan di atas laut itu sempat terkendala penerbitan izin penentuan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan.

Pada Desember 2018, Menhub Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, serta bertemu Gubernur Bali Wayan Koster.

Kala itu, Budi menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Bandara di Bali Utara ini harus kolaborasi dan saling mengisi untuk mendukung pariwisata.

"Kami upayakan bandara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan premium sedangkan bandara di Bali Utara ini untuk penerbanganlow cost carrier(LCC)," ucap Budi saat itu, dikutip dari situs resmi Kemenhub, Selasa (17/1).

Lihat Juga : Cara Ikut Program Magang Magenta BUMN di Kantor Erick Thohir

Budi menjelaskan lokasi yang direncanakan untuk dibangun Bandara Bali Utara tersebut tidak mempunyai kendala berarti dalam hal pembebasan lahan. Hal tersebut dikarenakan lahan yang akan digunakan merupakan tanah adat milik desa.

Pengembang lantas mengusulkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara dengan menyiapkan desain rencana pembangunan bandara melalui pendekatan yang relevan dengan kesesuaian tata ruang wilayah, aspek operasi dan keamanan penerbangan, serta aspek finansial, teknis, dan lingkungan.

"Kami mengajukan usulan desain rencana pembangunan Bandara Bali Utara di lepas pantai sebagairunway, didukung area daratan yang telah diperhitungkan dari sisi operasional keamanan bandara dan bebas dari situs budaya desa adat dan pura dalam hal ini menerapkan konsep kehati-hatian dalam pengalokasian tanah daratan yang relatif terbatas", jelas Direktur Utama BIBU Kinesis Indonesia Iwan Erwanto dalam keterangan resmi.

Sementara itu, lahan seluas 370 hektare yang ditinjau Menhub Budi Karya bakal dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sedangkan sisanya seluas 50 hektare akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih.

PT BIBU Panji Sakti juga menggandeng perusahaan asal China bernama China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) yang merupakan anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp Ltd (CSCEC) untuk menggarap proyek tersebut.

Selain itu, BIBU juga menggandeng kontraktor lokal, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT WIKA.

Pada pertengahan 2022, proyek ini ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini menjadi satu dari delapan proyek yang ditendang dari PSN karena kesulitan mencari investor.

"Kami keluarkan karena dukungan masyarakat nggak kuat, juga kajiannya lambat atau misalnya harus mencari mitra yang nggak gampang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Juli 2022 lalu.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah pemerintah menghapus proyek Bandara Bali Utara dari PSN. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujarnya usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali, Juli 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]