erek erek 05 2d

Siswa Lurus A

Cerita Bahlil soal Anggaran Benahi Investasi Rp800 M Ditolak Kemenkeu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission(OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

"Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi," sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ia menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil," kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik 'titip duit' dalam urusan mengurus izin usaha.

"Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis," jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat menjadi dewa

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Buwas Jamin Penyaluran Bansos Beras Bebas Mafia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) berasbebas dari mafia.

Jaminan ia berikan karena memang penyaluran 10 kilogram (kg) beras per bulan itu akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Nanti tugasnya Satgas Pangan, saya sudah koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

"Itu yang bertanggung jawab kontrol pasar juga harus menandatangani, mereka bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi," ucap Buwas.

Bansos beras sendiri dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini. Bansos itu dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima sebanyak 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.

Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Apalagi, harga beras sudah naik sekitar 5-6 persen di Agustus kemarin.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8) lalu.

Adapun total anggaran untuk bansos beras ini mencapai Rp8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

IHSG Diproyeksi Lanjut Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (5/9) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi bullish. Akan tetapi tetap perlu diwaspadai karena IHSG bisa saja melemah untuk menguji kembali support 6.920 selama tetap berada di bawah level 7.005.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bullish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga melihat IHSG bakal lanjut menguat pada hari ini.

William menilai pergerakan IHSG sedang mencoba untuk dapat menembus kembali ke level di atas 7.000 yang pernah dicapai beberapa waktu sebelumnya.

"Salah satu faktor penunjang adalah jelang rilis data perekonomian cadangan devisa serta mulai kembalinya arus capital inflow," kata William.

Ia menilai meski ada peluang koreksi minor tapi tetap dapat terus dimanfaatkan oleh investor mengingat dalam jangka panjang IHSG masih dalam kondisi uptrend.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.888 dan resistance 7.082 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, ITMG, TLKM, BBRI, AKRA, ASII, TBIG, dan KLBF.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Menhub Akui Banyak Pihak Salah******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut banyak pihak saling menyalahkan dalam memberantas polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ia menyebut semua orang sekarang pasti selalu mengecek smartphone sebelum beraktivitas di Jakarta untuk melihat bagaimana kualitas udara. Budi pun melakukan hal serupa.

"Ya Jakarta sudah begitu. Celakanya itu yang paling merah (polusi udara terburuk) di BSD, Lubang Buaya, dan Bantar Gebang. Itu bisa alibi bukan transportasi, ternyata industri. Tapi lupakan itu, kita tetap konsentrasi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi memang salah-salahan," ujarnya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Budi menegaskan KLHK punya data soal industri penyumbang polusi dan dirinya mengantongi sumbangsih transportasi.

Budi lantas menyinggung soal pengenaan masker yang kini kembali marak, padahal pandemi covid-19 sudah reda. Ia menyebut sekarang masyarakat menggunakan masker untuk menangkis polusi udara.

"Tadi saya tanya ajudan, gimana? Jakarta merah semua (kualitas udara buruk). Saya mau kasih tahu, transportasi itu kontributor terbesar, 50 persen dari transportasi. Lalu, dari 50 persen itu, 60 persennya itu motor, tapi kita kan susah mau cutitu motor tiba-tiba enggak boleh," tuturnya.

Oleh karena itu, Budi menyebut transportasi massal menjadi pilihan untuk mengurangi polusi udara. Ia menegaskan kadar polusi udara akan naik terus jika pemerintah tak segera mengintervensi.

Selain itu, salah satu cara intervensi pemerintah lainnya adalah hilirisasi nikel. Itulah yang membuat Budi tak senang jika kebijakan Indonesia direcoki Amerika Serikat hingga Uni Eropa (UE).

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa. Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada development nikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judge kita gak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," tegas Budi.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu enggak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]