123 slot online

badai setan

Menhub Beber Rencana Alihkan Penerbangan dari Husein ke Kertajati******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi membeberkan rencana memindahkan seluruh rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Rencana itu dilakukan demi menghidupkan kembali 'denyut nadi' bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Namun, proses rencana tersebut kini masih dalam proses koordinasi dengan pihak terkait.

Lihat Juga : Daftar Biaya Haji Indonesia di Semua Embarkasi Tahun 2023

Budi mengatakan pihaknya kini tengah berupaya dengan melakukan koordinasi dan bergerak secara perlahan.

"Sehingga insyaallah, memang kita akan lakukan perlahan setelah lebaran mungkin akan ada intensifikasi pesawat jet di sini, tetapi kita masih memberikan propeller untuk satu tahun hingga nantinya pindah semua," ujar dia.

Selain bermaksud menggeliatkan Bandara Kertajati, rencana perpindahan itu juga diyakini akan membukakan pintu manfaat bagi para pengais rezeki di wilayah Jawa Barat.

Rute tersisa di Bandara Husein

Lebih jauh, dia menjelaskan, rute penerbangan di Bandara Husein yang masih tersisa hanya diisi dengan pesawat skala VVIP maupun pesawat baling-baling.

Sementara, seluruh pesawat komersial ekonomi semuanya sudah ada di Bandara Kertajati Majalengka.

"Husein secara keselamatan relatif sudah memiliki risiko. Jadi kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, Walikota sedangkan di sana nanti masih bisa melayani penerbangan VVIP, baling-baling, tapi kalau ekonomi akan dipindahkan ke sini," ucap Budi.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengaku siap jika perpindahan rute penerbangan resmi dilakukan. Sebab selama ini, bandara yang digadang-gadang terbesar kedua setelah Soekarno Hatta, Tangerang, itu bisa dikatakan siap dari segi infrastruktur dan kapasitas.

"Jadi tadi juga mungkin teman-teman sudah lihat ya presentasi dari kepala bandara, bahwa run way-nya sudah 3 ribu meter, lebarnya sudah 60 meter, yang mana sangat layak untuk one body," kata Awaludin.

"Kemudian, kondisi runway seperti itu membuat penerbangan internasional sangat terbuka dan itu harapan kita semua," imbuhnya.

Lihat Juga : Bandara Kertajati Layani AirAsia ke Kuala Lumpur Mulai 17 Mei 2023

Penerbangan umrah

Pada kesempatan sama, Direktur Utama PT BIJB Kertajati Muhammad Singgih menyampaikan agenda terdekat Bandara Kertajati, rencananya akan ada penerbangan ibadah umrah. Penerbangan itu, merupakan yang kedua kalinya layanan umrah, setelah sebelumnya dilakukan pada November 2022.

"Kan (umrah) sudah jalan dua kali, waktu bulan November, dan sekarang tinggal jalan aja. Untuk tanggal 15 (April) besok kan (maskapai) Lion ya, untuk umrah. Kemudian di tanggal 9 Mei (2023) rencananya juga Garuda," kata Singgih.

Baca berita lengkapnya di sini.

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Tanda Naga di Langit Berbintang

Andre Rosiade Buka Kemungkinan Impor KRL Bekas Jepang Jika Mendesak******

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi GerindraAndre Rosiade mengatakan wacanaimpor KRL bekas dari Jepang boleh saja dilakukan asalkan kondisinya mendesak.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo yang memastikan bakal tetap mengimpor 10-12 trainset untuk 2023, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Andre, impor itu sah-sah saja dengan kondisi yang mendesak. Apalagi, ia sendiri sudah merasakan langsung kepadatan penumpang saat mencoba menggunakan KRL beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan pihaknya juga mendapat desakan dari masyarakat untuk mencari solusi dari polemik impor KRL tersebut. Ia pun sempat mencoba langsung naik KRL dari Stasiun Rawa Buntu menuju Palmerah. Meski itu bukan jalur padat, Andre menilai kepadatan tetap terjadi.

Lihat Juga : Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang

Keputusan untuk tetap impor KRL bekas Jepang memang disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat di Komisi VI DPR hari ini.

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya.

Tiko mengatakan sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan INKA membahas hasil audit BPKP. Hasilnya, pemenuhan gerbong KRL dilakukan dengan berbagai macam sumber dari 2023-2025.

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa di-retrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Ia menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Kronologi Tupperware Bisa Diambang Krisis hingga Berencana PHK Pekerja******

Perusahaan multinasional Tupperwareberencana memangkas jumlah pekerjanya demi menghemat uang operasional.

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

Kapal Gratis Sandar di Pelabuhan Ciwandan******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan insentif berupa pembebasan biaya bagi seluruh kapal di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang selama periode mudik 2023.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pada periode mudik tahun ini, pemerintah memang meminta pihaknya membuka kedua pelabuhan tersebut untuk melayani pemudik khusus motor.

"Semua biaya kepelabuhan kita bebaskan, mulai dari jasa tunda, pandu, tambat dan biaya bongkar muat," ujarnya dalam media gathering, Rabu (12/4).

"Jadi ini untuk kedua rute itu memang dibebaskan," imbuhnya.

Adapun untuk periode lebaran ini, Pelabuhan Ciwandan bahkan menyediakan lahan parkir seluas 8.000 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 sepeda motor dan 100 truk. Diharapkan dengan berpindahnya layanan sepeda motor ke Ciwandan bisa mengurangi kemacetan di Merak.

Selain itu, Ciwandan juga sudah sangat siap melayani para pemudik baik dari kondisi infrastruktur yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sampai fasilitas di pelabuhan.

Untuk fasilitas di pelabuhan semua akan disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), terutama sarana prasarana tambahan seperti toilet dan tempat istirahat. Sebab, fungsional pelabuhan sudah diberikan secara gratis.

"Kapal Roro khusus motor akan pindah dari Merak ke Ciwandan. Kita siapkan ada fasilitas ruang tunggu, toilet, kantin, kesehatan yang sudah disiapkan dengan baik. Nah yang sediakan teman-teman dari ASDP," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara