daftar link slot paling gacor

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

cara pinjol tanpa rekening

PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan******

Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial

Jakarta (ANTARA) - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari holdingBUMN Danareksa menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika transaksi keuangan di Indonesia.

Dalam diskusi panelEconomic Outlook2024 dengan topik seputar sektor teknologi yang digelar di Jakarta, Kamis (29/2), Jalin menekankan upaya dalam merespons tren transaksi keuangan yang kian mengarah ke platform mobiledan digital.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan hingga Desember 2023, transaksi QRIS mencapai Rp225 triliun dengan total merchantsebanyak 30,41 juta.

Hal itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital terus bertumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi disebutkan jumlah transaksi di ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat ke layanan mobiledan digital. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ATM sebagaicash point.

Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

Ario Tejo Bayu Aji menilai fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang.

Menurutnya, sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, fokus Jalin tidak hanya memperluas penetrasi di ranah digital, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan uang tunai yang masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

"Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial, sesuai visi kami menjadi National Digital Highway," ucap Ario.

Ia juga mengatakan sinergi yang baik antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP), penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) akan dapat memperluas akseptasi layanan keuangan digital seperti QRIS, sembari tetap memaksimalkan peredaran uang tunai yang ada di masyarakat.

Selain itu, Ario mengungkapkan Jalin juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) AI secara bertahap.

"Penggunaan AI dan machine learningakan membantu Jalin dalam memberikan insightberupa predictive analysiskepada industri perbankan,fintechserta pemerintah melalui kementerian terkait dalam menentukan keputusan strategis agar terjadi efisiensi di dalamnya," ujar Ario.

Baca juga: Danareksa kejar laba bersih konsolidasi 2023 sentuh Rp1,3 triliun

Baca juga: Danareksa alokasikan investasi Rp3 triliun untuk suntik anak holding

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

888 area slot

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

ratu3388 slot

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

situs slot paling gacor saat ini

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Evolusi Liar

pengajuan pinjol ditolak terus

Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan pelatihan kewirausahaan bagi kaum muda yang berusaha di pasar tradisional di DKI Jakarta.

"Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk inovasi kami agar pelatihan kewirausahaan dan juga literasi keuangan tidak hanya dilakukan di gedung-gedung, di perkantoran, di seminar, tetapi langsung di tempat di mana ekonomi itu berputar (pasar)," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo seperti dikutip dari akun instagram pribadi: ditoariotedjo di Jakarta, Jumat.

Titik pertama program pelatihan wirausaha kepemudaan tersebut adalah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang digelar pada Rabu (28/2), melibatkan 60 peserta yang merupakan nasabah Mekar PNM.

Program pelatihan merupakan perwujudan dari salah satu program unggulan Kemenpora yaitu Wira Muda untuk mengentaskan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peserta pelatihan Wira Muda memiliki usaha yang beragam, seperti usaha berjualan pakaian, makanan ringan, minuman, dan sebagainya.

Dito mengatakan, Kemenpora ingin menjadikan pasar-pasar sebagai sentra pelatihan usaha muda untuk bisa melahirkan kaum muda di pasar maupun lingkungan sekitar yang memiliki ilmu dalam pengelolaan keuangan maupun tata cara menjadi pengusaha.

Ia berharap titik pertama pelatihan di Pasar Induk Kramat Jati menjadi penggerak yang selanjutnya dapat dilakukan di berbagai pasar lainnya di tanah air.

"Semoga titik pertama ini menjadi mercusuarnya dan bisa dicontoh di pasar-pasar lainnya, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Melalui pelatihan itu, para peserta dapat memiliki nilai tambah (value) pada usahanya agar usaha yang sudah dijalankan dapat terus berkembang serta memperoleh keuntungan yang meningkat.

Baca juga: PNM Hadirkan Bazzar Sembako Murah di Bogor
Baca juga: Presiden Jokowi motivasi nasabah Mekaar PNM tingkatkan usaha
Baca juga: Nasabah PNM Mekaar inspirasikan ide cemilan sehat

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

gemoy69

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024