id slot gacor

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Kemenhub Dukung Kemudahan Berinvestasi Lewat Uji Petik PPB******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Uji petik ini merupakan upaya Kemenhub untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi.

"Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujar Novie.

Menurut Novie, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub.

"Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," ucap Novie.

Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan.

Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.

Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi tujuh K/L termasuk Kemenhub.

Hingga saat ini terdapat delapan sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP).

Kemudian, Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI).

Di sisi lain, agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.

Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.

Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.

Grup Peri WeChat

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Pegadaian kecil Wanjie

Pengusaha Ritel Bersiap Gugat Pemerintah Terkait Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.

"Pokoknya udah mau masuk. Udah mau masih ke situ," tegas dia.

"Kan lagi berproses dulu, kuasa dari peritel kan jadi kita baru mau meetingJumat terus minggu depan internal kita. Kita mau meetingjadi langkah-langkah itu," sambungnya.

Roy juga menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang masih tutup mulut menyoal kasus ini.

"Karena, kok, rasanya diam-diam aja jadi sekarang ya, siapa yang diam-diam? Sudah tahu dong, enggak usah saya perjelas. Menteri Perdagangan," ucapnya.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah setahun setengah berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) JerrySambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Bos Wika Mengadu ke DPR, Butuh Modal Negara Rp6 T dan Sulit Utang Bank******

Bos PT Wijaya Karya(Persero) Tbk mengeluh ke DPRRI; butuh penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun hingga sudah tak bisa utangke perbankan.

Keluh kesah itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Adityo Kusumo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9). Ia menggantikan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito yang berhalangan hadir karena sang mertua meninggal dunia dini hari tadi.

Adityo mengatakan WIKA adalah salah satu motor utama pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, ia mengatakan perseroan kini sedang dalam fase restrukturisasi utang.

"Namun, di satu sisi Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN). Ada 41 proyek, 37 PSN dan 4 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi restrukturisasi, maka perbankan tidak lagi bersedia memberi modal kerja penyelesaian proyek kepada perseroan," sambungnya.

Adityo merinci 41 proyek garapan WIKA tersebut menghabiskan dana Rp33,3 triliun. Oleh karena itu, mereka mengaku butuh suntikan modal negara Rp6 triliun tersebut untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab perusahaan.

Ia memperkirakan PMN tersebut bisa berkontribusi terhadap pajak ke negara sebesar Rp2,5 triliun, alokasi belanja ke mitra proyek Rp5,2 triliun, dan alokasi upah tenaga kerja proyek Rp3,8 triliun. Adityo juga berharap suntikan Rp6 triliun itu bisa menyerap 21 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

"Kondisi finansial terkini, aset secara terkonsolidasi Rp72,1 triliun, liabilitas Rp56,7 triliun, dan ekuitas Rp15,47 triliun. Namun, memang di 2023 khususnya semester I kami mengalami kerugian Rp2 triliun," jelasnya.

"Tingginya tingkat utang yang timbul dari periode-periode sebelumnya, memang kami secara terpaksa untuk mengambil langkah restrukturisasi kepada para kreditur," sambung Adityo sebelum diinterupsi anggota Komisi XI DPR yang meminta RDP dilanjutkan secara tertutup.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pendalaman terhadap WIKA selaku perusahaan terbuka bisa mempengaruhi gerak pasar. Oleh karena itu, DPR sepakat melanjutkan pembahasan secara tertutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan duit Rp6 triliun dibutuhkan WIKA untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan aset imbas peningkatan liabilitas perusahaan pada 2014-2022.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi mostlymemang peningkatan asetnya berdasarkan pembiayaan, pinjaman, atau utang. Selain itu, memang ada implikasi terhadap kondisi keuangan ketika WIKA bertindak sebagai investor maupun kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Oleh karena itu, diperlukan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," jelas Rionald.

Rio, sapaan akrabnya, juga membeberkan perbedaan kondisi keuangan WIKA dengan dan tanpa suntikan modal negara. Ia mengatakan keuangan perusahaan pelat merah tersebut akan lebih cepat pulih di 2039 dari proyeksi awal pada 2043 jika tanpa tambahan duit Rp6 triliun.

"Dengan PMN, maka di 2024 debt equity ratio-dnya (DER) dari 6,5 turun menjadi 2,7 dan ke depan ini akan lebih memperkecil DER-nya," tutupnya.

Ahli seni bela diri pertama

KAI Usul Tarif Paket Kereta Cepat, LRT dan Pengumpan Rp350 Ribu******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) sebesar Rp350 ribu per penumpang. Tarif itu termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

Sementara untuk tarif tiket Kereta Cepat saja, KAI mengusulkan Rp300 ribu per orang.

"Tarif sekitar Rp300 ribu- Rp350 ribu. Itu kelas ekonomi. Dibundling jadi Rp350 ribu," kata kata Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama KAI John Roberto di Gedung DPR, Selasa (19/9).

"(Uji coba gratis) sampai akhir September. (Bayar tarif) nanti setelah COD di Oktober," katanya.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

September Ceria, Belanja di Transmart Sekarang Diskon 50% + 20%******

Transmart kembali menggelar promo diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada hari ini, Selasa (19/9) di seluruh gerai se-Indonesia.

Pesta diskon dimulai sejak jam buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Nggak cuma itu aja nih, pelanggan masih dapat diskon tambahan sebesar 20 persen jika bertransaksi menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan serbu diskon kebutuhan hariannya cuma di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.