syarat kredit hp di blibli

Penguasa Binatang Buas

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Bantenke Jawa Tengah.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain. Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jumat (11/11).

"Banyak perusahaan-perusahaan menyampaikan kondisi tertentu, biasanya mereka konsultasi ke Dirjen PHI Jamsos. Ini yang nanti kita terus mitigasi ya," imbuhnya.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, namun di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Sebelumnya, dilaporkan ada tiga perusahaan di Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

[Gambas:Video CNN]

"Nikomas ke Pekalongan, KMK ke Salatiga sama Temanggung, PWI 1 sama 2 di Pati. Industri besar, padat karya. Nikomas aja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau sudah hengkang kita nggak tahu disisakan berapa (pegawai) disini," kata Septo, Kamis (10/11).

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Kapitalis Misterius

Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.

Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.

"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.

Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.

Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Jeff Bezos Sumbang Rp1,5 T Lewat Dolly Parton******

Orang terkaya keempat di dunia, Jeff Bezos, menyumbangkan harta senilai US0 juta atau setara Rp1,5 triliun (dengan kurs Rp15.473 per dolar AS) kepada penyanyi dan tokoh filantropi Dolly Parton.

Pendiri situs belanja online Amazon itu memberikan keleluasaan bagi Parton untuk memberikan uang tersebut kepada kelompok amal mana saja.

Bezos baru-baru ini membagikan berita dan video pendek melalui akun Twitter pribadinya @JeffBezos tentang sebuah acara di mana dia dan rekannya, Lauren Sanchez, memberikan penghargaan Bezos Courage and Civility 2022 kepada Parton.

Melansir CNN, Parton juga dikenal sebagai tokoh filantropi asal negeri Paman Sam. Selama pandemi, Parton telah menyumbangkan US juta atau senilai Rp1,5 miliar untuk upaya penelitian vaksin covid-19 dari Vanderbilt University Medical Center. Sebagian dana itu juga digunakan untuk mendanai vaksin covid-19 Moderna.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media berita beberapa waktu lalu, Parton mengaku bahwa ia merasa sangat bangga dan 'terhormat'.

"Saya merasa sangat bangga telah menjadi bagian dari bibit uang kecil yang diharapkan akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan membantu menyembuhkan dunia ini," kata Parton.

"Saya seorang gadis yang sangat bangga hari ini mengetahui bahwa saya ada hubungannya dengan sesuatu yang akan membantu kita melalui pandemi yang gila ini," imbuhnya.

Pada 1988 silam, Parton mendirikan Dollywood Foundation dan The Imagination Library yang merupakan sebuah program yang membantu anak-anak di seluruh dunia mengakses buku.

Di antara upaya filantropinya di negara bagian asalnya di Tennessee, Parton juga menginisiasi Beasiswa Dolly Parton, yang memberikan ribu atau sekitar Rp232 juta kepada penerima untuk pendidikan perguruan tinggi.

Sementara itu, pada 2021 lalu, Bezos juga menghadiahkan masing-masing Rp1,5 triliun kepada kontributor CNN Van Jones dan koki José Andrés.

Bezos, pendiri dan mantan kepala Amazon.com, mengatakan pada konferensi pers pada saat itu bahwa hibah tersebut tidak terikat. "Mereka bisa memberikan semuanya untuk amal mereka sendiri. Atau mereka dapat berbagi kekayaan. Terserah mereka," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH******

Pemilik baru Twitter, Elon Musk, melarang pekerjanya untuk melakukan kerja jarak jauh atauremote working, begitu pun bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam email pertamanya kepada staf sejak membeli perusahaan tersebut.

Ia memperingatkan platform media sosial membutuhkan 'kerja intensif' di kantor untuk membalikkan nasibnya.

"Jalan di depan sulit dan akan membutuhkan kerja keras untuk berhasil," tulisnya dalam email seluruh perusahaan yang dikirim ke karyawan pada Kamis pagi, dikutip dari Financial Times, Jumat (11/11).

Dalam email tersebut, Elon meminta para karyawan untuk tetap di kantor minimal 40 jam per minggu, kecuali bagi mereka yang 'secara fisik tidak dapat melakukan perjalanan' atau dengan 'kewajiban pribadi yang kritis'.

Musk menambahkan dia akan meninjau dan menyetujui pengecualian apa pun terhadap kebijakan itu sendiri. Ia karena itu menginstruksikan manajer untuk menyusun daftar staf yang ingin melanjutkan pekerjaan jarak jauh.

Kebijakan baru di Twitter sesuai dengan perintah Musk di perusahaan lain yang dia kelola, Tesla. Pada Juni kemarin, dia bersikeras meminta staf harus bekerja setidaknya 40 jam seminggu di kantor atau mencari pekerjaan baru.

Itu terjadi seminggu setelah Musk memotong sekitar setengah dari 7.500 tenaga kerja perusahaan.

Beberapa pemimpin senior kini juga telah hengkang dari Tesla. Hal itu meningkatkan kekhawatiran atas keamanan data dan kepatuhan terhadap aturan privasi, terutama mengingat kecepatan platform yang meluncurkan beberapa fitur baru sejak Musk mengambil alih.

Komisi Perdagangan Federal AS, regulator perlindungan konsumen terkemuka, mengatakan pada pihaknya melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan mendalam.

Twitter menandatangani keputusan persetujuan yang ketat pada 2011 yang berjanji untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik, yang terus diawasi oleh regulator.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," tambah FTC.

"Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap untuk menggunakannya," imbuhnya.

Sejak Twitter diambil alih oleh Musk, banyak pekerja senior yang memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut, termasuk Kepala Petugas Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner.

Secara terpisah, seorang pengacara perusahaan memperingatkan di saluran Slack perusahaan bahwa Musk mengambil sikap angkuh terhadap peraturan privasi dan bahwa perusahaan berpotensi mempertaruhkan denda yang signifikan dari FTC.

Sejak mengambil kendali hanya beberapa minggu yang lalu, Musk tampaknya menggandakan pendekatan 'bergerak cepat, gagal cepat, teruskan' untuk menjalankan perusahaan, memperkenalkan dan membuang fitur baru dalam beberapa jam, selain mengguncang praktik kerja Twitter.

Mantan Kepala Eksekutif Parag Agrawal pada Maret silam mengatakan sebelum membeli perusahaan, Musk menawarkan bahwa staf dapat bekerja dari rumah penuh waktu selamanya.

[Gambas:Video CNN]