rajawali slot

Naga Terkutuk

bocoran jam gacor slot

CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan******

Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan diperlukan untuk memastikan inflasi saat Ramadhan terjaga, mengingat hingga kini komponen bergejolak (volatile food)masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi terutama dipicu oleh volatile food inflation. Jadi bagi pemerintah ini perlu memperkuat manajemen pangan,” ujar Mohammad Faisal ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan di sisi produksi dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif untuk menurunkan biaya produksi para petani.

Sementara di sisi distribusi, hal tersebut dapat diterapkan dengan memantau stok beras yang dimiliki oleh semua distributor, tidak hanya Perum Bulog, namun juga distributor swasta.

“Dalam hal demandatau di tingkat konsumen, ini perlu ada upaya pemerintah untuk diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis bahan pangan tertentu,” kata Faisal.

Menurutnya, komoditas pangan terutama beras, masih berpotensi untuk menjadi faktor pemicu inflasi pada Maret 2024, walaupun kemungkinan daya dorongnya sudah berkurang.

Ia menuturkan bahwa hal ini dikarenakan beberapa daerah penghasil beras sudah mulai panen bulan ini sehingga akan meningkatkan produksi beras.

Hasil produksi tersebut akan menambah surplus beras nasional yang sebelumnya menipis selama Januari hingga Februari 2024 karena konsumsi selama masa kampanye dan pemilihan umum serta keterlambatan masa tanam.

“Karena perubahan iklim, yang biasanya di Februari sudah mulai panen, nah ini di Maret baru mulai panen. Jadi itu juga yang membuat produksinya agak terlambat sedikit,” ucap Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pada Februari 2024 dengan andil sebesar 0,21 persen terhadap inflasi bulanan (month-to-month/mtm) serta 0,67 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year/yoy).

Baca juga: Pengamat sarankan manajemen pengendalian harga pangan selama Ramadhan
Baca juga: Presiden: Manajemen pengelolaan beras kunci antisipasi krisis pangan
Baca juga: DPR RI minta pemerintah terapkan manajemen stok pangan yang baik

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Berburu Hantu Maoshan

voucher gofood februari 2022

Kemenperin Akui Kinerja Industri Tekstil Melemah Meski Ada Pilpres******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) mengakui industri tekstilmelemah. Salah satunya akibat kampanye Pilpresdan Pileg 2024 marak dilakukan secara online atau di media sosial.

Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan biasanya di tahun politik, produksi tekstil meningkat. Namun, kali ini kondisinya memang terlihat berbeda.

"Kita tadinya berharap pesta demokrasi yang ada mengangkat permintaan produksi, namun itu yang kami coba periksa ternyata kemungkinan besar, peran media elektronik dalam rangka kampanye cukup berpengaruh," ujarnya dalam konpers IKI di Gedung Kemenperin, Rabu (31/1).

"Jadi permintaan terhadap atribut, spanduk, kaos itu tidak begitu banyak terjadi," jelasnya.

Padahal, industri tekstil dan bahan baku dalam negeri sebelumnya menetapkan target ada peningkatan produksi dan permintaan hingga 60 persen pada pesta demokrasi tahun ini. Sehingga ini menjadi persoalan dan dikhawatirkan akan banyak industri, terutama yang kecil rugi.

"Jadi ini memang jadi persoalan. Diharapkan ada peningkatan tapi malah kontraksi," pungkasnya.

Kondisi di sektor industri tekstil ini berbeda dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari yang meningkat pada Januari 2024 dari 51,32 jadi 53,32.

Selain itu, sektor industri menduduki peringkat pertama tujuan investasi terbesar yaitu 42 persen atau Rp596,3 triliun dari total realisasi investasi nasional sepanjang 2023. Naik 19,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tenaga kerja sektor Industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen pada Agustus 2023 yang mencapai 19,34 juta orang dari 19,17 juta orang pada tahun sebelumnya, diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Kaisar Pedang Hunyuan

1gpoker slot login

Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber******

Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsep cyber notaris

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran Bersama dengan Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar seminar untuk mendiskusikan kenotariatan siber (cyber notary) yang termaktub dalam UU ITE.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dalam Seminar Nasional dengan tema "UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary" di Kampus Unpad Dipatiukur Bandung tersebut menjadi pembicara kunci (keynote speaker), mengatakan beleid yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu, adalah inovasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, termasuk bidang kenotariatan.

"Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsepcyber notarisyang menjadi peluang dan efisiensi kepada masyarakat," kata Bambang yang menyampaikan hal tersebut melalui video, Jumat.

Hal ini, kata Bambang dapat dimanfaatkan notaris untuk mempermudah pelaksanaan mereka dalam pelayanan tanpa harus bertatap muka, yang dalam aspek hukumnya sesuai dengan UU ITE yang diperbaharui dan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Baca juga: Ketua MPR RI ajak notaris terapkan "cyber notary" pada era digital

"Dengan pembaharuan UU ITE yang progresif ini, notaris memiliki kewenangan transaksi elektronik. Ke depan kita perlu mengatur peraturan pemerintah (PP) dalam aspek untuk kepastian hukum lebih mendalam. Ini juga untuk menjaga keamanan dan pertahanan mengingat ekonomi digital pada Januari 2024 ada 5.700 transaksi," ucapnya.

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., yang membuka seminar nasional itu, mengatakan dirinya mengapresiasi pelaksanaan seminar semacam ini oleh Ikano Unpad, sebagai salah satu sarana untuk memperbaharui informasi khususnya UU ITE di dunia akademisi.

"Apa yang kerap dilakukan Ikano ini bukan hal yang biasa, tetapi mengupdate berbagai pengetahuan kenotariatan bagi anggotanya, dan kalangan akademis khususnya mahasiswa. Diharapkan juga dengan adanya seminar ini, masyarakat bisa lebih memperhatikan UU ITE itu dan juga jadi awareterhadap teknologi Informasi ini," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A. mengungkapkan dirinya menyambut baik era digital terutama dalam UU ITE revisi yang dinilainya juga harus diketahui mahasiswa.

Pengenalan UU ITE dan juga cyber notary ini, diungkapkan Idris, sudah mulai dikenalkan pada mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, khususnya jurusan notariat.

"Mahasiswa harus tahu, dan bagaimanapun notaris tidak boleh untuk tidak bisa memahami ini, karena akan berkaitan dalam UU ITE dan ada alat otentik digital, jadi menyangkut alat bukti yang kekuatannya hanya pada pengakuan akta otentik dan ini sudah diatur tegas dalam UU ITE," ujarnya.

UU ITE kembali direvisi melalui penerbitan Surat Nomor R-58/PRES/12/2023, hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara yakni Dr. Habib Adji, SH (Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Narotama), Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi (Pengamat Telematika), R. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Unpad), Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H.,Fcb.Arb (Guru Besar Fak Hukum Unpad).

Baca juga: LKHT siap beri masukan mengenai 'cyber notary'

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menipu dan merampas sistem amplop merah

47 togel

Kemenkumham: Kekayaan intelektual dapat perhatian penuh berbagai K/L******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengungkapkan kekayaan intelektual mendapat perhatian penuh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) multi-sektoral di Indonesia.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami mengatakan berbagai K/L sesuai kewenangan-nya bersama-sama bergerak membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk membantu proses komersialisasi.

"Untuk perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang efektif, kami telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum," ujar Lastami dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group(APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lastami menjelaskan, satgas tersebut juga merupakan forum diskusi untuk mempercepat penyelesaian kasus kekayaan intelektual. Dengan demikian, hal tersebut sejalan pula dengan pengembangan strategis IPEG, yaitu Rencana Aksi Aotearoa.

Selanjutnya, ia pun membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU) yang akan meningkatkan efektivitas penerapan sistem desain industri, memperkuat UU Desain Industri, dan menyelaraskan regulasi dengan perkembangan internasional di bidang desain industri.

"Diharapkan melalui revisi UU ini akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kreasi dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual," ucap dia.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini terkait kebijakan pelindungan indikasi geografis (IG) di Indonesia serta strategi Indonesia mendukung usaha kecil dan menengah dalam pertemuan itu.

Dengan menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun IG, Lastami menuturkan IG akan dirancang untuk mendapat perhatian khusus dari DJKI dan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Baca juga: Pembayaran royalti penulis penting lindungi hak kekayaan intelektual

"DJKI juga telah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam rangka menyukseskan Tahun IG," kata Lastami menambahkan.

Pertemuan APEC-IPEG dilakukan rutin di tingkat Asia Pasifik dan dihadiri oleh negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia. Adapun Pertemuan APEC-IPEG ke-58 digelar pada 25 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.

Tahun ini Peru menjadi tuan rumah untuk pertemuan seluruh komite, kelompok kerja (working group), forum, dan sub-forum APEC, termasuk IPEG. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi Visi APEC Putrajaya 2020-2040 yang mengidentifikasi tiga pilar.

Ketiga pilar dimaksud, yakni perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertemuan APEC-IPEG kali ini diawali dengan IPEG Workshop: IP Financing Dialogue with Industry Partners yang menampilkan pembicara dari Japan Patent Office(JPO) danInternational Trademark Association(INTA). Kedua pembicara menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dalam menjalankan program terkait pembiayaan kekayaan intelektual.

Seluruh anggota APEC yang hadir pun menyampaikan usaha yang telah dilakukan guna perbaikan layanan kekayaan intelektual, serta kontribusi mereka dalam menyukseskan prioritas dan rencana kerja APEC.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tauren tercela

voucher kintan buffet

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

aplikasi kredit hp bunga 0

Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asingdi Balibakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)