pinjaman online langsung cair tanpa ktp 637Jutaan kata 216718Orang-orang telah membaca serialisasi
《neng4d slot》
Turis Asing ke RI 538,31 Ribu per September, Melesat 10.768 Persen******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan turis asingke Indonesia lewat pintu masuk utama mencapai 538,32 ribu orang pada September 2022.
Angka ini melesat 10.768 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2022 juga meningkat 5,50 persen.
Sedangkan dari Januari hingga September 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 2,27 juta. Capaian ini naik 2.530 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama pada 2021.
Yakni, Bandara Ngurah Rai, Bali, sebesar 291.115 kunjungan dan Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 111.033 kunjungan.
"Untuk di Ngurah Rai ini terbesar adalah untuk wisatawan dari Australia, India, Perancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Ini yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).
Sedangkan untuk kunjungan di Bandara Soekarno-Hatta, kebangsaan terbesar adalah dari Malaysia, Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, dan India.
Lihat Juga :Daftar Harga BBM Ron 92 di Pertamina dan SPBU Swasta |
Lebih lanjut, Setianto mengungkapkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada September 2022 mencapai 50,02 persen, naik 13,38 poin dibandingkan dengan TPK September 2021.
Adapun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, TPK September 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 2,64 poin.
Sedangkan, TPK hotel klasifikasi non bintang pada September 2022 tercatat mencapai 23,39 persen, naik 3,44 poin dibandingkan dengan TPK September 2021. Namun, capaian tersebut turun 0,30 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Lihat Juga :Lion Air Polisikan Penyebar Video Mesin Pesawat Terbakar |
Rata-rata lama menginap tamu hotel klasifikasi bintang selama September 2022 tercatat sebesar 1,64 hari, naik 0,05 poin dibandingkan September 2021.
Kendati demikian, angkanya turun 0,02 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
[Gambas:Video CNN]
Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.
"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).
Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.
"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.
Lihat Juga :Buruh Demo di Kemnaker Jumat Besok, Tuntut Upah Naik 13 Persen |
"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.
Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.
"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.
Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.
Lihat Juga :Elon Musk ke B20 di Bali pada 13-14 November |
Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.
Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.
Lihat Juga :Jokowi Tetapkan Sanur Jadi Kawasan Ekonomi Khusus |
"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.
Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.
Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.
[Gambas:Video CNN]
Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).
"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).
Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.
Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.
Lihat Juga :Harga Kripto Menguat, Dogecoin Naik Peringkat Susul Ethereum |
Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.
Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.
"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.
Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.
Lihat Juga :Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar |
"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.
Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.
Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.
[Gambas:Video CNN]
Label:nation889、erek erek layangan、nusa188 slot
Terkait:nama slot yang gacor、kaisar168、link agen togel、layanan pinjaman online、ligaciputa、amanahtoto、cara dapat uang tanpa modal、klik555、cara kredit di akulaku tanpa dp、slot8bet
bab terbaru:erek erek 2d 3d 4d(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (3/11).
Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.
Menurut Ida, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.
"Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.
Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.
"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).
Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.
"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.
Lihat Juga :KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil |
Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.
"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Phillip Morris dan Bentoel berniat investasi rokok elektrik di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo dalam diskusi bertema Standardisasi Kualitas Produk Rokok Elektrik Untuk Keamanan Konsumen di Ruang Rajawali, Kemenperin, Kamis (3/11).
"Banyak memang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sepengetahuan kami, memang yang sudah akan masuk ke Indonesia ini dari grupnya Philip Morris, kemudian grup Bentoel. Kira-kira grup besar itu yang menyatakan akan investasi, sampai penelusuran kepada kami, dua itu yang sudah kami ketahui," kata Edy.
Sejak muncul pertama kali di Indonesia pada 2010, rokok elektrik mulai berkembang pesat empat tahun kemudian dan mulai dikenakan cukai pada 2018.
Pada 2018, kontribusi cukai rokok elektrik ini mencapai 98,9 persen dan meningkat sangat pesat pada 2021 menjadi 629,3 persen. Dengan kata lain, rata-rata setiap tahunnya naik 84,2 persen.
Untuk saat ini, Edy merinci ada sekitar 2,2 juta pengguna hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk rokok elektrik.
Lihat Juga :Inflasi Turki Tembus 85,51 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun Terakhir |
"Tentunya dengan perkembangan yang sangat besar, itu merupakan suatu peluang usaha yang juga banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tentunya pemerintah perlu memberi perhatian perkembangan ini," ujarnya.
Kendati demikian, Edy enggan menyebut berapa nilai potensi investasi yang bakal dilakukan Philip Morris dan Bentoel.
Selain dua nama besar itu, sebenarnya ada beberapa pihak lain yang sedang dalam tahap komunikasi. Namun, Edy menjelaskan untuk tahap tersebut belum final. Setidaknya ada kurang dari 10 yang masih dalam tahap komunikasi.
Sebelumnya, produsen rokok elektrik asal China Smoore International dilaporkan siap membangun pabrik di Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar US juta atau sekitar Rp1,2 triliun.
Lihat Juga :Sri Mulyani Angkat Bicara soal Badai PHK di Industri Tekstil |
Pabrik yang dibangun dengan luas tanah 6 hektare ini merupakan pabrik ke-14 yang dibangun oleh Smoore International.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menghadiri peresmian fasilitas produksi perusahaan itu di bawah nama PT Smoore Technology Indonesia (STI).
"Kami harap investasi ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi perekonomian di Kabupaten Malang melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar Presiden Direktur PT STI Clayton Shen pada Juni lalu.
Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini produksi alto pods dengan teknologi canggih dan mampu memproduksi 7.200 unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai produksi sebesar US0 juta per tahun.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan harga kedelai membuat tahu dan tempe kian mahal selama periode Januari hingga Oktober 2022.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan harga tempe per Oktober mencapai Rp12.667 per kilogram (kg). Harganya naik jika dibandingkan Januari 2022, Rp10.524 per kg.
Sementara, harga tahu mencapai Rp11.438 per kg pada Oktober 2022 atau menanjak dari Januari yang hanya Rp10.399 per kg.
"Ini yang menyebabkan dampak pada peningkatan harga tahu dan tempe," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).
Sementara itu, harga beras mencapai Rp11.850 per kg pada Oktober 2022. Beras terus naik sejak Juli lalu, saat harga jualnya Rp11.525 per kg.
Adapun jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang mencapai Rp11.596 per kg, harga beras pada Oktober masih lebih mahal.
Lihat Juga :Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X |
Imbasnya, sambung Setianto, beras mengalami inflasi sebesar 1,13 persen pada Oktober lalu.
Di sisi lain, inflasi untuk cabai merah turun dari 148,66 persen menjadi 57,60 persen secara tahunan.
Lalu, telur ayam ras turun dari 31,28 persen menjadi 26,41 persen, cabai rawit dari 75,36 persen menjadi 48,5 persen, bawang merah dari 20,31 persen menjadi 20,24 persen, dan daging ayam ras dari 5,61 persen menjadi 1,84 persen.
Penurunan inflasi komoditas makanan bergejolak itu membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.
Lebih lanjut, inflasi Januari hingga Oktober 2022 secara tahun kelender sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.
Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.
Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.
SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.
Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintervensi harga kedelaimenggunakan dana pengalihan subsidi BBM atau APBD.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan dorongan ini merupakan hasil rapat pengendalian inflasi yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga.
"Pada rapat pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke kepala-kepala daerah, gubernur dengan clearbahwa daerah bisa intervensi dan melakukan subsidi (harga kedelai)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).
Adapun intervensi ini melengkapi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp2.000 per kilogram hingga 31 Desember 2022. Artinya, jika Pemda melakukan intervensi, maka para perajin kedelai bisa menerima subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram.
"Jadi daerah bisa intervensi dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ini bisa segera dilakukan karena dananya sudah ada di depan mata, bisa menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen yang juga digunakan untuk pengalihan subsidi BBM," imbuhnya.
Lihat Juga :Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut |
Sementara, terkait dengan penambahan subsidi kedelai yang tengah dikaji oleh pemerintah pusat, Syailendra mengatakan masih dalam proses pembahasan. Koordinasi antar kementerian terus dilakukan karena harus menghitung keuangan negara juga.
"Kalau dari pusat perlu proses. Sekarang kan di daerah ada uangnya di depan mata, itu ada di DAU yang bisa digunakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan subsidi kedelai menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).
Lihat Juga :KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus |
Usulan ini pun disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rakernas Gakoptindo 2022 di ICC Bogor. Alasannya karena kenaikan harga kedelai impor akibat kurs yang melemah.
"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," kata Zulkifli dikutip antara, Minggu (30/10).
[Gambas:Video CNN]
《neng4d slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,12 situs slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《neng4d slot》bab terbaru。