imdobet

istri yang penyayang

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Ruang Hidup Dewa Dharma

Kartu Multi Trip MRT Tak Bisa Dipakai per November 2024, Ini Gantinya******

PT MRT Jakarta (Perseroda) tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Kartu Multi TripTicket (MTT) mulai 1 Januari 2024 lalu.

Bagi pelanggan yang masih memiliki kartu tersebut masih bisa digunakan hingga Oktober dan kemudian permanen tidak lagi bisa digunakan mulai November 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan mengatakan kartu uang elektronik dari beberapa bank masih bisa digunakan. Jadi, yang akan disetop permanen mulai November 2024 adalah kartu multi trip milik MRT Jakarta.

"Kita melihat operator lain KCI juga bergerak ke arah yang sama mengembangkan bisnis digital," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya telah diumumkan bahwa MRT Jakarta tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Multi Trip Ticket (MTT) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diumumkan MRT Jakarta melalui Instagram @mrtjkt.

"Teman MRT, mulai 1 Januari 2024 Kartu Jelajah Berganda/Multi Trip Ticket (MTT) tidak lagi dijual," tulis MRT seperti dikutip, Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, MRT Jakarta menyatakan, kartu tersebut masih dapat di-topup dan digunakan hingga Oktober 2024. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan rencana MRT dalam memulai era pembayaran digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Bagi pelanggan yang ingin mengambil saldo MTT menjadi uang tunai, pelanggan dapat datang ke loket yang ada di Stasiun untuk dilakukan refund sesuai dengan nominal saldo yang terdapat di dalam kartu," bunyi keterangan MRT lebih lanjut.

"Jadi ingin memfokuskan di situ. Pengguna kartu mungkin juga akan sunset ya juga seperti dengan adanya rencana MLFF. Pengguna kartu uang elektronik itu kan paling besar berkembang sejak bayar tol pakai kartu. Tetapi once ini sukses proyeknya (pembayaran secara digital), ini akan berkurang juga (pengguna kartu)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah kerajaan

Bos Bulog Bebaskan Pengecer Beli Beras di Atas 2 Ton******

Perum Bulog memperbolehkan pedagang eceran untuk membeli beras SPHP Bulog lebih dari 2 ton per transaksi. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan beras saat ini.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan ini adalah kebijakan internal perusahaan yang berlaku sejak hari ini. Namun, fleksibilitas pembelian ini hanya berlaku sampai Maret 2024.

"Ke depan untuk SPHP kami sangat memfleksibelkan bagi yang ingin SPHP. Kami memutuskan sampai dengan Maret 2 ton nggak kami batasi, boleh ambil berapa saja, terutama untuk yang warung," ujarnya dalam media briefing di Kantor Bulog, Selasa (13/2).

Lagipula, kata Bayu jumlah tersebut ditetapkan sekaligus untuk mencegah adanya spekulan. Selain itu, menyesuaikan dengan modal para pedagang eceran.

"Belajar dari pengalaman panjang, 2 ton cukup, maksudnya juga untuk mengontrol supaya nggak ada spekulasi dan yang jual konsumennya langsung," jelasnya.

Bayu juga menekankan sampai saat ini stok beras di gudang Bulog cukup banyak yakni 1,18 juta ton. Jumlah tersebut sangat mencukupi hingga April sekaligus untuk program bansos pemerintah.

"Stok kita itu 1,18 juta ton, jadi cukup. Jadi kalau misal tadi SPHP mau didobelkan cukup, tambah bantuan pangan sampai dengan Maret-April cukup," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Prabowo Unggul Pilpres Versi Quick Count, IHSG Tancap Gas 1,95 Persen******

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam quick countPilpres 2024 membuat Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) langsung tancap gas.

IHSG pagi ini dibuka menguat di level 7.210, setelah kemarin libur Pemilu 2024. Bahkan, gerak pasar saham langsung melonjak 140,37 poin alias 1,95 persen ke level 7.350 pada pukul 09.00 WIB.

Selama 30 menit perdagangan, sudah ada transaksi sebesar Rp3,77 triliun. Ini terjadi berkat pembelian 5,20 miliar saham.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto membenarkan bahwa tancap gas indeks pada pagi ini adalah bagian dari 'efek gemoy', alias keunggulan Prabowo-Gibran versi quick count.

"Betul, itu respons positif satu putaran dan pemilu damai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

"Dua minggu kemarin yang terbilang pekan pendek sudah terlihat nilai transaksi IHSG tetap tinggi, berarti sudah banyak yang membeli saham di harga rendah pada waktu itu. Nah, sekarang pasar dapat sentimen positif pemilu, rally-nya akan dimanfaatkan untukprofit taking," saran William.

Akan tetapi, William menyebut sentimen keunggulan Prabowo-Gibran versi quick countini tak akan berlangsung lama. Menurutnya, ini bersifat euforia dan mungkin hanya akan bertahan hingga penutupan pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Senada, Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyebut ada 'efek gemoy' dalam kebangkitan IHSG pagi ini. Terlebih, misi yang dibawa pasangan calon nomor urut 2 itu adalah keberlanjutan program Presiden Joko Widodo.

"Kami melihat ini merupakan respons pasar atas hasil quick countyang memungkinkan hanya terjadi satu putaran pilpres saja. Karena pasar pada akhirnya akan mendapatkan kepastian yang lebih cepat dan pasar akan cenderung rasional pada visi dan misi presiden terpilih baru," jelasnya.

"Terlihat seperti itu (ada 'efek gemoy') karena misi yang dibawa keberlanjutan, baik hilirisasi maupun pembangunan. Ditambah juga tidak memakan waktu yang lama untuk pasar mendapatkan kepastian pemimpin baru, kita melihat 2024 ini tantangan globalnya masih tinggi," tambah Audi.

Berdasarkan data sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran mengantongi suara di kisaran 57 persen-59 persen. Mereka unggul jauh dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di 24 persen hingga 25 persen suara dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang cuma mendapatkan 16 persen-17 persen suara.

kerajaan Atlantis

Elektronik di Transmart Full Day Sale Banting Harga, Cek Produknya******

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon beragam untuk berbagai kategori produk elektronik. Mulai dari tv, kulkas, hingga AC semuanya banting harga.

Periode Transmart Full Day Sale ini bakal digelar dua hari, sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/2) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Harga diskon untuk produk elektronik ini bisa diklaim menggunakan pembayaran lewat Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Prime bisa segera download Allo Bank melalui hp di App Store atau Google Play Store, kemudian upgrade akun terdaftarnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai, sehingga pelanggan bisa langsung menggunakan limit kartunya untuk belanja.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera ke gerai Transmart terdekat di kota Anda sekarang sebelum diskonnya berakhir.

Tuan Perang Xuanwu

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan