petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor siang ini

mpoid rtp 620Jutaan kata 923113Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor siang ini》

Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, BRI Terbitkan Green Bond Rp1,2 T******

BRI kembali menerbitkan Green Bond senilai Rp1,2 triliun yang menjadi bukti nyata Perseroan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.
(Foto: Arsip BRI)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.

Penerbitan Green Bond ini dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25%, dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari strategi pendanaan BRI yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan sebagai salah satu upaya koperasi dalam merealisasikan green economy. Sebelumnya, BRI telah sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Ia meyakini, penerbitan Green Bond ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ketiga dimensi ESG dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating itu menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Berikut rincian penerbitan Green Bond BRI pada 2024:

Seri:

- Seri A: Rp1,23 triliun (jangka waktu 370 hari kalender, kupon 6,15%)
- Seri B: Rp879,43 miliar (jangka waktu 2 tahun, kupon 6,25%)
- Seri C: Rp382,9 miliar (jangka waktu 3 tahun, kupon 6,25%)

Jadwal:

- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Rencana Masa Penawaran Umum: 7-8 Maret 2024
- Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024

(ory/ory)

Kemendagri Sindir Kerja Pemimpin Baby Boomer: Kapan Perubahannya?******

Kemendagri menyebut banyak pemimpin era baby boomer atau generasi yang lahir 1946-1964 terlalu nyaman dan tidak mau berubah di era yang makin berkembang.
Kemendagri menyebut banyak pemimpin era baby boomer atau generasi yang lahir 1946-1964 terlalu nyaman dan tidak mau berubah di era yang makin berkembang. IIustrasi. (dok. Pixabay/ar130405).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964

Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.

Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.

"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.

Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.

"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.

Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.

"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.

Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.

Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.

Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum
Suasana sidang lanjutan praperadilan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (19/12/2023). ANTARA/Bayu Pratama Syahputra.
Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

"Kami memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan pihak Edward Omar Sharif Hiariej pada sidang lanjutan praperadilan Senin (18/12)," kata Anggota Biro Hukum KPK Togi Sirait di Jakarta, Selasa.

Togi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK kepada pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023, atas nama Edward Omar Sharif, selanjutnya Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yogie Arie Rukmana dan Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yosi Andika Mulyadi pada 24 November 2023 adalah sah.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan tindakan KPK dalam melakukan pemblokiran rekening, penggeledahan, penyitaan, dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap pemohon juga sah.

"Seluruh tindakan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan perkara a quo berdasarkan hukum sah serta mempunyai kekuatan mengikat," katanya.

Togi menjelaskan Penetapan tersangka oleh KPK yang dianggap pemohon tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga klien mereka itu tidak benar dan keliru.

"Kami memohon kepada hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini dengan seadil-adilnya," tutur Togi.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Muhammad Luthfie meminta hakim membatalkan penetapan tersangka klien mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/12).​​​​​​​

Luthfie mengatakan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap penetapan status sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga kliennya," katanya.Baca juga: KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian
Baca juga: Kuasa hukum minta hakim batalkan penetapan tersangka eks Wamenkumham
Baca juga: Jokowi belum putuskan wamenkumham baru pengganti Eddy Hiariej
 

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023




bab terbaru:goltogel slot

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
bomjudi
slot banget login
tafsir mimpi togel mancing ikan 4d
agen303
qqmilan
slot997
bo slot asia
buku mimpi 10001
pasti gacor slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara menghasilkan uang instan
Bab 2 gacor88jp
Bab 3 slot gacor qris
Bab 4 cara dapetin uang di hago
Bab 5 aladin4d
Bab 6 indo 88 login
Bab 7 situs slot tergacor terpercaya
Bab 8 koko188
Bab 9 app pinjol
Bab 10 cara mengajukan pinjaman kur bri online
Bab 11 sensasi slot
Bab 12 dewaslot
Bab 13 elittogel
Bab 14 uang55 situs slot auto bikin kaya
Bab 15 mos77
Bab 16 receh138
Bab 17 situs tergacor di dunia
Bab 18 tokopedia slot88 link alternatif
Bab 19 mpobos
Bab 20 situs slot qqindobet
Klik untuk melihattersembunyi di tengah575bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Kultivator abadi datang ke dunia

cara dapat duit 10 juta
BRI kembali menerbitkan Green Bond senilai Rp1,2 triliun yang menjadi bukti nyata Perseroan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.
(Foto: Arsip BRI)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.

Penerbitan Green Bond ini dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25%, dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari strategi pendanaan BRI yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan sebagai salah satu upaya koperasi dalam merealisasikan green economy. Sebelumnya, BRI telah sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Ia meyakini, penerbitan Green Bond ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ketiga dimensi ESG dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating itu menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Berikut rincian penerbitan Green Bond BRI pada 2024:

Seri:

- Seri A: Rp1,23 triliun (jangka waktu 370 hari kalender, kupon 6,15%)
- Seri B: Rp879,43 miliar (jangka waktu 2 tahun, kupon 6,25%)
- Seri C: Rp382,9 miliar (jangka waktu 3 tahun, kupon 6,25%)

Jadwal:

- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Rencana Masa Penawaran Umum: 7-8 Maret 2024
- Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024

(ory/ory)

Petualangan seorang gadis cerdas

pagcor 777 slot
Menparekraf Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional.
Menparekraf Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional. (CNN Indonesia/ Khaira Ummah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional.

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram resminya @sandiuno, Rabu (6/3).

"Ke depannya, selain perizinan dan peningkatan SDM (sumber daya manusia), pemerintah akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund yang tahun ini akan digelontorkan sebanyak Rp2 triliun," tulis dia.

"Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk konser Taylor Swift ini harus menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita bersama," tutur dia.

Dalam video yang diunggahnya, ia mengatakan bahwa momen Singapura berhasil meyakinkan Taylor Swift untuk hanya menggelar konser di negara itu adalah 'koreksi bagi Indonesia'.

"Saya melihatnya ini seperti sebuah koreksi bagi kita, bagi Indonesia, mungkin ke depan kita bisa kerja sama karena kalau kita lihat kan kunjungan dari penonton dari Indonesia ini pasti besar sekali dan ini akan menambah jumlah dari emisi karbon," kata Sandiaga.

"Bagaimana kita berbagi dan kita hitung secara keseluruhan, mungkin kalau kita lihat, kita bisa mengarahkan 4 hari di Singapura atau 2 hari di Indonesia," katanya.

Sandiaga juga mengungkap pemerintah melalui kementeriannya akan gerak cepat untuk berkolaborasi dan membangun kerja sama sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan dampak pergerakan ekonomi untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Kehidupan budidaya yang santai di kota

dolar777
KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke
Kepala Bagian Pemeberitaan KPK Ali Fikri.(ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Max Ruland Boseke sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya, yakni Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Basarnas 2014 Kamil dan Direktur Sarpras Basarnas 2014 Rudy Hendro Satmoko.

Kemudian, Karo Perencanaan Basarnas 2014 Dadang Arkuni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Basarnas Anjar Sulistiyono, serta dua pihak swasta Tedy Karuci dan William Widarta.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan keterangan apa saja yang akan didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI tahun 2012 hingga 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014," kata Ali Fikri.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Ali juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

Mengenai penyidikan tersebut, lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Baca juga: KPK periksa Koordinator Teller Bank Mandiri saksi korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK dalami dugaan perintah pejabat Basarnas untuk rekayasa lelang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Naga Akhir

buku mimpi udang
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan THR PNS 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja dipotong akan cair 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan THR PNS 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja dipotong akan cair 100 persen. (Aloysius Jarot Nugroho).
Daftar Isi
  • Golongan I
  • Golongan II
  • Golongan III
  • Golongan IV
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan karena covid akan cair 100 persen.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.

"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP)yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja.

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji terendah ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Berikut daftar gaji pokok PNS di 2024:

Golongan I

Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II

Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III

Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV

Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu untuk tunjangan kinerja, berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Untuk PNS Direktorat Jenderal Pajak saja, berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Sementara itu, untuk PNS Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR berkisar antara Rp2,531 juta sampai Rp33,24 juta.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI
(ldy/agt)

Hiburan panjang umur

82 di erek erek
Tanggapan Firli Bahuri soal putusan praperadilan di PN Jaksel
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan di salah satu kafe di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023) malam. ANTARA/Syaiful Hakim
Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima.
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan tanggapan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengenai praperadilannya yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

"Saya kaget mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firli ditolak. Saya kaget, 'kan putusan pengadilan enggak begitu bunyinya," kata Firli ditemui di salah satu kafe di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam.

Menurut dia, putusan hakim PN Jakarta Selatan menyebutkan mengadili, pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tetapi juga bukan dikabulkan.

"Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima," jelas Firli.

Firli menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku.

Ia berharap jangan sampai masyarakat Indonesia, khususnya anak bangsa, dapat terjerumus di dalam opini menghakimi orang.

"Kami berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada asas praduga tidak bersalah, tentulah kami akan ikuti proses hukum," ucapnya.

Baca juga: Lemkapi: Putusan praperadilan Firli beri kepastian hukum 
Baca juga: MAKI soroti dokumen DJKA dalam praperadilan Firli Bahuri
 
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat tiba di salah satu kafe di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023) malam. ANTARA/Syaiful Hakim


Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak permohonan gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait dengan penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan bahwa penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

Gugatan tersebut tertuang dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyampaian gugatan pemohon dari kubu Firli pada hari Senin (11/12). Satu hari setelahnya jawaban Polda Metro Jaya terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan Firli.

Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada hari Rabu (7/11) dan Kamis (8/11).

Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada hari Rabu (12/12) dan Kamis (15/12).

Firli menghadirkan sembilan saksi dalam sidang praperadilan, enam di antaranya saksi ahli dan tiga saksi fakta. Sementara itu, Polda Metro Jaya menghadirkan saksi Irjen Pol. Karyoto selaku termohon dan penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKP Arief Maulana.

Dengan putusan hakim Imelda itu, penetapan Firli sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya adalah sah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah gelar perkara pada hari Rabu (22/11).

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 E atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Hubungi Rasul Terakhir

cara ajukan shopee pinjam
Tarif tol pada 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang bakal naik dalam waktu dekat.
Tarif tol pada 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang bakal naik dalam waktu dekat. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Daftar Isi
  • 1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur
  • 2. Jakarta IC-Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat
  • 3. Jakarta IC-Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat
  • 4. Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek
Jakarta, CNN Indonesia--

Tarif tolpada 6 Ruas Jalan Tol Dalam KotaJakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang bakal naik dalam waktu dekat.

Hal itu diumumkan oleh PT Jakarta Tollroad Development (JTD) selaku pengelola tol tersebut melalui akun Instagram resmi @jtd_tol pada Selasa (5/3).

"Halo Sobat JTD, kami menginformasikan untuk kalian pengguna jalan tol ... dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang," tulis pengumuman tersebut.

Mereka hanya mengatakan penyesuaian tarif baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 544/KPTS/M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Pada 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Selain Tol Dalam Kota, kenaikan tarif juga akan berlaku pada Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ.

Lihat Juga :
Guru Besar IPDN Sebut PNS Paling Untung dari Makan Gratis Ala Prabowo

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu mulai Sabtu (9/3) pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Ia mengatakan komponen utama kenaikan tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.

Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

"Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/3/) seperti dikutip dari detikfinance.com.

Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan 2 arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, mengutip Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024, berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur

- Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500

- Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu

- Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC-Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

- Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

3. Jakarta IC-Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

- Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500

- Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu.



(del/agt)