buku 2d bergambar

Dunia monster

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.

pengamat alam

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Jasa Raharja Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan S1******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharjamembuka lowongan kerjabagi masyarakat lulusan sarjana (S1).

Mengutip website resminya yang dikutip Senin (21/11), pendaftaran dimulai 21 November 2022 pukul 08.00 WIB sampai dengan 23 November 2022 pukul 23.59 WIB.

Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta harus terlebih dahulu membuat akun di website resmi Jasa Raharja. Setelah itu aktivasi akun dan lengkapi curriculum vitae.

"Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu Lowongan. Peserta hanya dapat melamar satu posisi dan pastikan sudah memenuhi persyaratan posisi yang dipilih," tulis Jasa Raharja.

Sesudah berhasil memiliki lowongan yang diinginkan, maka pelamar tinggal menunggu jadwal tes dan pengumuman lainnya pada laman akun atau email resmi yang dikirimkan oleh Jasa Raharja.

Adapun syarat umum pendaftaran yang ditetapkan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia
- Minimal Lulusan S1 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS)
- Umur maksimal 27 tahun pada hari terakhir periode pendaftaran
- Tidak memiliki keluarga inti yang aktif bekerja di PT Jasa Raharja (Orang tua atau saudara kandung)
- Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama satu tahun sejak diterima sebagai Calon Pegawai (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
- Memiliki kemampuan analisis yang baik, kemauan belajar yang tinggi dan adaptif
- Lancar berbahasa inggris baik aktif dan pasif
- Berintegritas, dapat bekerja secara tim dan mampu berkomunikasi dengan baik
- Tinggi badan minimal 155 cm (Perempuan) dan 160 cm (Laki-laki)

Untuk info lebih lanjut mengenai lowongan dan posisi yang terbuka, maka bisa melakukan registrasi akun pada website https://rekrutmen.jasaraharja.co.id/.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Kronologi Karyawan Resign Massal dari Twitter Usai Ultimatum Elon Musk******

Karyawan Twitter memutuskan untuk resign setelah mendapat ultimatum dari pemilik baru perusahaan media sosial itu, Elon Musk, yang mengatakan kerja ekstra keras atau mundur.

Mengutip CNN, mantan karyawan Twitter menuturkan akibat ultimatum tersebut resign massal alias eksodus terjadi di perusahaan tersebut.

Miliarder Elon Musk resmi jadi pemilik tunggal Twitter usai menuntaskan akuisisi senilai US miliar (Rp683,3 triliun) pada Oktober kemarin.

Tak berhenti sampai di situ, The New York Times melaporkan Sean Edgett, penasihat umum, juga dipecat. Bloomberg turut melaporkan Chief Customer Officer Sarah Personette, yang sempat berkicau senang dengan akuisisi oleh Musk ini, senasib.

Lebih lanjut, dua hari lalu, Elon Musk juga memecat insinyur perangkat lunak Twitter Eric Frohnhoefer melalui sebuah cuitan. Langkah itu diambil kurang dari sebulan setelah Musk mengakuisisi perusahaan media sosial itu senilai US miliar atau Rp680 triliun.

Melansir CNN Business, Rabu (16/11), Musk berselisih Frohnhoefer di Twitter yang berakhir dengan miliarder itu mencuitkan, "dia (Frohnhoefer) dipecat".

Frohnhoefer pun mengonfirmasi bahwa dia kehilangan akses ke sistem internal Twitter.

Pemecatan terjadi setelah Frohnhoefer mencuitkan bukti yang menunjukkan bahwa Musk salah tentang klaimnya bahwa Twitter berjalan sangat lambat di berbagai negara.

Sementara, Frohnhoefer mengetahui pemecatannya itu ketika seorang teman mengirimkan cuitan Musk. Ia mengatakan bahwa bahkan tidak ada pihak Twitter yang menghubunginya mengenai pemecatan tersebut.

Tak hanya Frohnhoefer, beberapa karyawan Twitter lainnya juga dipecat pada Selasa (15/11).

Hal itu diketahui dari email yang berisikan bahwa perilaku para karyawan tersebut telah melanggar kebijakan perusahaan.

Beberapa spekulasi muncul, upaya Musk dalam memecat para karyawan Twitter adalah reaksi terhadap komentar yang mereka buat di saluran internal Slack. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir karyawan Twitter diketahui sangat jujur dalam mengkritik Musk di Slack perusahaan.

Sementara itu, Musk menanggapi berita pemecatan dengan mengatakan permohonan maaf. "Saya ingin meminta maaf karena telah memecat para jenius ini. Bakat mereka yang luar biasa tidak diragukan lagi akan sangat berguna di tempat lain," ungkap Musk.

Twitter di bawah Musk telah memecat setengah dari tenaga kerjanya awal bulan. Pemecatan dilakukan tak lama setelah Musk mengambil alih perusahaan media sosial itu.

Musk mengkritik pengeluaran dan budaya kerja Twitter sebelum ia beli. Ia mengatakan perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya.

Beberapa karyawan Twitter yang mengkritik Musk secara terbuka atas langkah-langkah tersebut kemudian juga ikut dipecat.

Sementara itu, dua karyawan Twitter Singapura menceritakan momen di-PHK pada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.
Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Pasca pemecatan itu, Musk mengirim pesan ke Twitter staf TWTR.MX memberi tahu bahwa mereka memiliki waktu hingga Kamis (17/11) besok untuk memutuskan tetap mau bekerja tapi dengan intensitas tinggi dan jam kerja panjang atau memilih berhenti lalu mengambil paket pesangon tiga bulan gaji.

Musk memberi tahu karyawan Twitter bahwa siapa pun yang tidak mengklik tautan yang mengonfirmasi "Saya ingin menjadi bagian dari Twitter baru" sampai Kamis malam waktu New York akan dianggap telah memutuskan untuk berhenti.

"Apapun keputusan yang Anda buat, terima kasih atas usaha Anda untuk membuat Twitter sukses," kata pesan tersebut.

Kini sebagian besar karyawan Twitter memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut dari pada harus bekerja ekstra keras dengan jam kerja yang lebih lama.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]