mitra kredivo

Ketuhanan Otak Ringan

buku mimpi 2d 91

Mayoritas Kripto Rebound, Dogecoin yang Paling Moncer******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga mayoritasaset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar rata-rata menguat pada perdagangan Rabu (18/1). Koin-koin ini reboundsetelah kompak anjlok pada perdagangan Selasa kemarin. Dogecoin melesat paling tinggi.

Mengutipcoinmarketcap, Dogecoin mencatatkan kenaikan 4,73 persen ke harga USYLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Jakarta, CNN Indonesia--

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

Lihat Juga : Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/dzu).08 per koin. Si koin meme ini rebound setelah harganya anjlok parah Selasa kemarin.

Bitcoin masih kokoh di atas harga 21 ribu dolar AS. Harganya kini US.312 per koin imbas kenaikan 1.06 persen.

XRP berhasil melonjak ke harga USJokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Lihat Juga : FTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Lihat Juga : Asosiasi Puskesmas Nilai Tarif Baru Layanan JKN Masih Belum Ideal

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Lihat Juga : China Beri Peringatan Ketiga ke Spekulan Harga Bijih Besi

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2,39 setelah menguat 1,77 persen dalam sehari dan 11,2 persen dalam seminggu. Cardano naik tipis 0,96 persen dan kini bertengger di harga USLebih dari 3 Ribu Hektare Sawah di Kudus Puso karena Banjir Lama******

Jakarta, CNN Indonesia--

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak hanya berdampak pada pemukiman penduduk, tapi lahan tanaman padiseluas 3.489 hektare juga mengalami puso akibat tergenang dalam waktu lama.

"Ribuan hektare lahan tanaman padi yang puso tersebut tergenang banjir hingga tanggal 15 Januari 2023 yang tersebar di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo, dan Undaan," kata Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah, Minggu (22/1) seperti dikutip dari Antara.

Pihaknya mencatat lahan tanaman padi yang tergenang akibat banjir pada awal Januari 2023 mencapai 3.756 hektare, namun yang mengalami gagal panen seluas 3.489 hektare. Sedangkan potensi kerugiannya berkisar Rp50,1 miliar.

"Penghitungan potensi kerugian tersebut merupakan rata-rata karena varian umur tanaman padi yang puso bervariasi," ujarnya.

Lihat Juga : Sejumlah Wilayah Aceh Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

Sementara itu ketinggian genangan banjir yang terjadi juga bervariasi. Ketika genangan berlangsung terlalu lama, batang tanaman padi dipastikan membusuk alias puso.

Dinas Pertanian dan Pangan Kudus juga sudah mengajukan bantuan benih kepada Pemerintah Pusat dan sebagian diajukan klaim asuransinya karena ada yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Tanaman padi puso yang mengikuti program AUTP seluas 407 hektare, sedangkan yang diusulkan mendapatkan bantuan benih karena dampak perubahan iklim ke Kementerian Pertanian seluas 3.401 hektare.

Lihat Juga : Jokowi Sapa Ganjar di Solo, Warga NU Bersorak-sorai

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]
,35 per koin.

Sedangkan Polygon tergelincir 0,33 persen ke harga US,01 dolar. Koin ini menambah deretan koin 1 dolar AS di daftar 10 kripto teratas.

Tether, USD Coin dan Binance USD belum beranjak dari harga US per keping. Trio satu dolar AS ini naik-turun tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

(pta/dzu)

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

daftar akun slot terbaik

Profil Purwono Widodo, Dirut Baru Krakatau Steel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkatPurwono Widodo sebagai Direktur Utama PT Krakatau SteelTbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/1).

Purwono ditetapkan sebagai direktur utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) sejak 4 Januari 2023 usai Silmy Karim, direktur utama sebelumnya, dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.

Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel. Ia menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, pria berusia 58 tahun ini menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Berikut susunan direksi terbaru Krakatau Steel:

Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

mesinmpo

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..

Lihat Juga : Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta

(skt/agt)

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

pinjol dengan limit terbesar

<句子>

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

v77bet

<句子>

Pelukis Buku One Piece

erek kodok

<句子>