rtp idncash

asal petir slot 42Jutaan kata 999955Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp idncash》

Viral Bansos Berstiker Prabowo******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti soal bantuan sosial (bansos) dari Perum Bulog yang bertempelkan stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pada konferensi pers, Kamis (25/1/2024), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan adanya kemungkinan konflik kepentingan atau conflict of interest selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Alex, sapaannya, berpesan bahwa konflik kepentingan merupakan akar dari persoalan korupsi di Tanah Air.

“Sering kadang-kadang orang berdalih ya, ‘Oh yang penting bantuan sampai’, tidak mengambil keuntungan berupa uang. Keuntungan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, uang, ya, imagekan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu di mana para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon,” ujarnya, dikutip Jumat (26/1/2024) via Bisnis.com.

Masalahnya, lanjut Alex, masyarakat penerima bansos pemerintah tidak memahami bahwa bantuan tersebut berasal dari keuangan negara atau APBN, bukan dari pasangan calon (paslon) tertentu.

Menurut Alex, akan lebih fair atau adil apabila paket bansos disertai dengan foto/informasi mengenai ketiga paslon tanpa terkeculi dengan tujuan sosialisasi mengenai kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu, terangnya, akan menghindari konflik kepentingan dibanding hanya memuat gambar atau informasi mengenai paslon tertentu saja.

Alex menyebut adanya gambar atau atribut dari paslon tertentu pada bansos yang bersumber dari APBN jelas merupakan konflik kepentingan. Apalagi, jika dilakukan secara masif.

“Apakah itu korupsi atau tidak? Sekali lagi karena ini uang negara, pasti ada unsur keuntungan meskipun sifatnya tidak berupa materi, tapi berupa image. Tentu ini juga pasti akan menguntungkan calon tertentu. Kami berharap praktik-praktik seperti ini juga bisa dihindari,” ujarnya.

Di sisi lain, KPK berharap Bawaslu selaku pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi dalam praktik-praktik demikian.

Sebelumnya akun Twitter @Miduk17menampilkan beras Bulog berstiker Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, dalam akun tersebut turut menarasikan bahwa beras bansos itu ditujukan untuk kampanye.

Sebelumnya, Perum Bulog juga telah buka suara usai beredar sebuah foto beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ditempel stiker pasangan calon nomor urut 2 di media sosial X.

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menegaskan, semua program yang ditugaskan kepada Bulog tidak berkaitan dengan kegiatan politik.

“Bulog menjual beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog,” tegas Tomi, dilansirBisnis.com, Kamis (25/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Geger Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, KPK: Lebih Fair Gambar Semua Paslon Ditempel”

Cak Imin Kampanye di Bali, Ingin Jalankan Program Bioregional******

BULELENG — Calon wakil presiden (cawares) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertekad melakukan perubahan yang lebih adil dan merata pada Provinsi Bali, yang akan dibangun lewat program bioregional.

“Kami punya program namanya bioregional, yaitu pembangunan berbasis geografis ekologisnya. Sehingga tidak ada pemaksaan dalam bentuk pembangunan yang sentralistis, sehingga kalau Bali ini kita optimalkan bioregionalnya adalah pusat wisata dunia, dengan dukungan ekologinya. Dengan dukungan seluruh infrastrukturnya,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Jumat (26/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

Can Imin berpendapat meskipun Bali dikenal sebagai daerah pariwisata dan simbol keberagaman, tapi masih terdapat ketimpangan dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Jadi Insyaa Allah, promo Bali akan kita genjot lagi di jagad pariwisata global. Agar lebih banyak kelebihan di wisata Bali,” kata dia usai Kampanye Akbar di Bandar Udara Letkol Wisnu, Buleleng, Bali.

Ketua Umum PKB ini mengapresiasi dukungan luas dari warga Bali. Gus Imin menilai masyarakat Bali sangat ini segera terwujud perubahan dan perbaikan yang lebih baik.

“Alhamdulillah. Para tokoh, jaringan alumni, sukarelawan yang bergerak alhamdulillah telah menunjukkan bahwa masyarakat Bali (dukung) AMIN. Targetnya minimal separuh dari Bali bisa mendukung AMIN. Karena meskipun beda partai, beda latar belakang yang macam-macam, tapi semua hati nurani pasti ingin adanya perbaikan,” ungkap Cak Imin.

Lebih lanjut disampaikannya, suara perubahan itu datang dari masyarakat bawah dan pelaku UMKM. Mereka, kata Gus Imin, hanya ingin mendapatkan keadilan dan pemerataan di seluruh sektor sehingga memberikan kepercayaan pada pasangan AMIN (Anies-Muhaimin).

“Perubahan nasib ini dari lapisan yang paling bawah, UMKM. Sehingga semua bangsa kita mendapatkan keadilan yang setara, merata, akses pembangunan punya semua bukan hanya untuk segelintir orang. Itu suara nurani yang insyaallah setengah dari masyarakat Bali mendukung AMIN,” tutur Gus Imin.

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Label：situs pasti gacor、juragan69 slot、pinjaman untuk driver online

Terkait：slot demo88、slot99、p200m slot、slot terpercaya dan mudah menang、mahjong ways jp、cara dapat uang dari woilo、duta168 server thailand、uang123、situs slot pasti menang、towerklub

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjaman tunai blibli（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

trik pola gacor hari ini

cuan680

situs slot xl

pinjaman mahasiswa online

penghasilan 500rb perhari

888

alibababet

game slot paling mudah menang

papislot pro

kampusBacaan TerkaitMore+

Kamu Xuan Zhou Youwei

situs poker terpercaya

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.

Perjalanan pulang sang penyihir

dp slot 5000

Anies Janji Bangun Stadion Berstandar Internasional di Aceh Jika Menang******

BANDA ACEH — Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai Provinsi Aceh membutuhkan stadion berstandar internasional, sehingga dirinya berjanji akan mewujudkan itu apabila mendapat amanah menjadi presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2024.

“Kami menyadari bahwa masyarakat Aceh memerlukan stadion berstandar internasional, kami berencana akan membangun sebuah (stadion) berstandar internasional di Aceh,” kata Anies kepada media setelah kampanye akbar di Banda Aceh, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Saat orasi dalam kampanye terbuka di pelantaran Stadion H Dimurthala, Banda Aceh itu, Anies juga menyerukan hal yang sama, bahkan langsung memperlihatkan desain stadion yang telah direncanakan untuk Aceh.

Selama ini, kata dia, daerah berjuluk Serambi Mekkah itu sudah memiliki stadion, namun belum bertaraf internasional.

“Stadion (H Dimurthala) ini bagus, tapi belum standar internasional. Maka kita akan hadirkan itu,” ujarnya saat orasi.

Untuk diketahui, selain Stadion H Dimurthala, Aceh juga memiliki Stadion Harapan Bangsa, Stadion Langsa dan lainnya.

Di sisi lain, Anies juga menilai, Aceh merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Daerah ini juga menerima suntikan dana otonomi khusus (otsus) yang besar, namun masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di Sumatra.

Oleh karena itu, pihaknya juga menginginkan agar pengelolaan dana Otsus ke depan diberikan pos-pos yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang nyatanya diacak, sehingga pemanfaatan dana tersebut betul-betul optimal.

Pada 2027 mendatang, suntikan dana otsus bagi Aceh akan berakhir. Anies menilai otsus tersebut menjadi salah satu opsi yang penting untuk menuntaskan pembangunan di daerah Serambi Mekkah itu.

“Kita lihat dalam kenyataannya dana Otsus itu belum optimal pemanfaatannya, jadi bila itu dibutuhkan kita akan melakukan perpanjangan. Tapi, akan ada pengalokasian yang lebih diatur, supaya betul-betul terasa dampaknya,” ujarnya.

Diluo

game slot baru