trik bobol slot online

cara dapat uang di neo+ tanpa undang teman 808Jutaan kata 518288Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik bobol slot online》

Pemerintah Dorong Penciptaan Startup Berkualitas untuk Indonesia Maju******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penciptaan usaha rintisan (startup) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju.

"Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas Pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia menuju negara maju di tahun 2045," kata Teten dikutip Sabtu (12/8).

Menurut Teten, hal ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Kemenkop UKM saat ini tengah aktif bekerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru.

Pembukaan acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 (ISES 2023) dihadiri oleh Menkop UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Teten melanjutkan, salah satu pendorong lahirnya startup berkualitas adalah dengan menghubungkannya ke modal ventura. Ia menyebut, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sudah membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan startup.

"Kita juga buka pintu. Saya optimistis dengan kebijakan substitusi impor dan hilirisasi bisa menjadi peluang besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk start-up. Karena itu startup potensial kita koneksikan dengan investor asing," katanya.

Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.

"Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas," ujarnya.

Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha startup adalah pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan menerapkancredit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.

"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track recorddigital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten.

Hadir secara virtual, Menteri Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya Kemenkop UKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan startup berkualitas.

Luhut menyampaikan, keberadaan startup harus didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan startup agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.

"Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah startup-nya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," kata Luhut.

Senada, Mendag Zulkifli Hasan yang hadir di acara tersebut juga mendukung lahirnya startup. Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.

"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.

Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya. Yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan.

Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.

Infrastruktur Digital

Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/startup berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.

Berdasarkan data, kecepatan internet Indonesia baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN memang menang, namun hanya dari Laos saja. sementara Thailand itu sudah 100 mbps.

Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan," ujarnya.

"Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada," katanya.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, tak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.

"Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn," ujar Sandiaga.

"Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

UMKM soal Jokowi Mau Kredit Macet Usaha Kecil Dihapus: Tak Mendidik******

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.

Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.

Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.

Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.

"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.

Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.

Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.

"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.

Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.

Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.

"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.

Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.

Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

[Gambas:Video CNN]

Label：cara menggunakan aplikasi kredivo、kunci slot gacor、togel quezon hari ini

Terkait：demoslots88、slot gacor lotre、admin agus slot、mapan4d、slot tiger 88、suga55、kera4d、mpoterbaru、pandacuan、cara isi dana slot

bab terbaru：live22 slot online（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04