pinjol cairin legal atau ilegal

Pedang membuktikan langit

Induk Perusahaan TikTok PHK Ratusan Karyawan******

ByteDance, perusahaan induk TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan di berbagai departemen pada akhir 2022 lalu.

Mengutip CNA, Selasa (3/1), perusahaan asal China itu melakukan PHK sebagai langkah efisiensi, terutama terkait biaya operasional.

PHK telah diterapkan di Douyin atau aplikasi yang serupa dengan TikTok tetapi khusus untuk warga China.

Saat itu, aplikasi video pendek tersebut berkomitmen untuk mempekerjakan 1.000 insinyur di kantor pusat yang berada di Mountain View, California, AS.

Sementara, dalam situs resmi portal karir, TikTok saat ini mencantumkan lebih dari 4.000 posisi global yang dibuka. Namun, tidak jelas seberapa sering situs rekrutmen tersebut diperbarui.

Mengutip CNN Business, target khusus 1.000 insinyur tadi terkait dengan tujuan perusahaan untuk memastikan data pengguna AS diawasi di tengah pengawasan di Washington terkait hubungan perusahaan induk TikTok, ByteDance, dengan China.

CEO TikTok Shou Zi Chew mengonfirmasi bahwa mereka masih membuka perekrutan karyawan meski saat itu banyak perusahaan teknologi diterpa badai PHK.

"Kami masih merekrut (karyawan). Walaupun, Anda tahu, dengan kecepatan yang menurut kami sesuai dengan tantangan global yang kami hadapi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

13 Asosiasi Buruh Gugat Jokowi******

Asosiasi buruh Indonesia gugat Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait denganUU Cipta Kerja(Ciptaker) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setidaknya, ada 13 asosiasi buruh yang menyampaikan gugatan, mulai dari serikat pekerja logam, pekerja pertanian dan perkebunan, pekerja farmasi, hingga serikat pekerja kesehatan. 

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut, buruh meminta PTUN menyatakan Jokowi dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait UU Cipta Kerja.

Mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi dan DPR untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut.

Berikut 13 asosiasi buruh yang melayangkan gugatan:
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
6. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia
8. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia
9. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
11. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92
12. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
13. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Terkait gugatan ini, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sebagai suatu yang wajar. Namun tambahnya, para buruh perlu diketahui saat ini UU Ciptaker masih dalam pembahasan lanjutan di DPR.

"Gugatan secara hukum sah sah saja, sekarang kan bola nya ada di badan legislasi dan sedang dibahas. Semoga hasilnya baik untuk semua nya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Sementara, redaksi juga telah menghubungi Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan Whatsapp, namun sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Tol Gedebage******

Pemerintah sedang membangunJalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Proyek ini dimulai sejak akhir 2022. Tol tersebut memiliki total panjang 206,65 kilometer (km). Adapun, tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Kedua, Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jo menargetkan main road tersebut dibangun bersamaan saat Jalan Tol BIUTR konstruksi atau selambat-lambatnya pada tahap kedua konstruksi Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

"Pembangunan konstruksi untuk tahap kedua sendiri ditargetkan dimulai pada akhir 2027 dan rampung pada 2029," ujarnya beberapa waktu lalu.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km.

Tol dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tergabung dalam Proyek Strategis Nasional dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas, kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Shenwutu

Saham Anjlok Rp1.110 T, Gautam Adani Tak Jadi Orang Terkaya Asia Lagi******

Crazy rich India, Gautam Adani terdepak dari posisi sebagai orang terkaya nomor satu di Asia usai harga sahamdari beberapa perusahaannya anjlok hingga US miliar atau setara Rp1.110 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Adani kehilangan kekayaan dalam jumlah besar imbas laporan Hindenburg Research yang menuduh perusahaan melakukan penipuan short seller.

Meskipun Adani telah membantah dan mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar, namun respons regulator Australia yang mengatakan akan meninjau hasil laporan tersebut memberikan sentimen negatif.

Adani berada tepat di bawah Mukesh Ambani, Ketua Reliance Industries Ltd (RELI.NS) yang diperkirakan memiliki kekayaan ,4 miliar atau Rp1.266 triliun. Dengan demikian, ia bukan lagi orang terkaya nomor satu di Asia.

Secara rinci, Adani kehilangan uangnya dari penurunan saham Adani Enterprises (ADEL.NS) sebesar 20 persen pada Rabu (1/2) ini, dan total kerugian capai US miliar sejak laporan tersebut.

Kemudian, harga saham Adani Power (ADAN.NS) juga turun 5 persen, dan Adani Total Gas (ADAG.NS) merosot 10 persen. Lalu, harga saham Adani Transmission (ADAI.NS) turun 6 persen dan Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) turun 15 persen.

Adani Total Gas yang perusahaan patungan antara perusahaan energi Prancis Total (TTEF.PA) dan Adani Group diperkirakan menjadi korban terbesar dari laporan short sellertersebut dan kehilangan sekitar US miliar.

Data juga menunjukkan bahwa investor asing menjual bersih ekuitas India senilai US,5 miliar sejak laporan Hindenburg. Ini adalah catatan arus keluar terbesar selama empat hari berturut-turut sejak 30 September.

[Gambas:Video CNN]