petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

getol88

lele togel 2d 829Jutaan kata 746590Orang-orang telah membaca serialisasi

《getol88》

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi******

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Padang******

Jalan Padang-Kerinci tertimbun longsor bisa dilalui mulai pagi ini
Jalan Nasional Padang-Kerinci tertimbun longsor sudah bisa dilalui ANTARA/HO-Foto Warga.
Sejak Senin alat berat tidak berhenti bekerja dan mulai pagi ini pukul 06.30 WIB akses sudah terbuka, tetapi masih sistem buka tutup
Solok (ANTARA) - Jalan nasional yang tertimbun longsor di Nagari (Desa adat) Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), sudah bisa dilewati kendaraan dengan sistem buka tutup.

"Sejak Senin alat berat tidak berhenti bekerja dan mulai pagi ini pukul 06.30 WIB akses sudah terbuka, tetapi masih sistem buka tutup," Kata Kapolsek Pantai Cermin Iptu Defri Irawan di Aro Suka, Selasa.

Untuk kendaraan besar, kata dia, sementara belum bisa lewat karena akses belum lancar dan alat berat sedang istirahat bekerja. Untuk saat ini, lanjutnya, diurai dulu kendaraan yang sudah menunggu sejak Senin pagi guna mengurangi kemacetan.

Setelah kemacetan terurai dan kendaraan melintas sudah mulai melandai, kata dia, maka alat berat akan kembali bekerja membersihkan material longsor.

"Kami upayakan dulu kendaraan bisa melintas dua arah," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Solok turunkan alat berat bersihkah material longsor

Selain itu, menurutnya,  masih ada satu retakan lagi yang terus dipantau dan kalau membahayakan maka akan dibersihkan langsung.

Dia mengimbau pengendara tetap berhati-hati saat melintas, terutama di daerah rawan longsor sebab curah hujan masih cukup tinggi.

Petugas kepolisian, katanya, bersama TNI siaga 24 jam selama pembersihan material longsor di Bukit Barampuang Nagari Lolo.

Jalan nasional Padang-Kerinci tertutup longsor pada Senin (1/1) subuh dengan panjang sekitar 15 meter dengan ketebalan tanah sekitar empat meter.

Petugas mengerahkan satu unit alat berat dan dua truk pengangkut tanah untuk membersihkan material longsor.

Baca juga: Hujan lebat Minggu dini hari, picu banjir & longsor di Solok Selatan
Baca juga: Gubernur Sumbar ingatkan waspadai potensi bencana di musim hujan

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs betting online terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
mega389
juara138
ibetoto
agen139
bolaking138
cara dapat uang dengan mudah dan cepat
prediksi togel hk hari ini
babawins
slotbola338
Daftar isi semua bab
Bab 1 ternatetoto
Bab 2 gaming slot gacor
Bab 3 link alternatif slot88 luck
Bab 4 ole hoki slot
Bab 5 okb88
Bab 6 jam slot gacor
Bab 7 qq303bet
Bab 8 mpo999
Bab 9 angka jitu buat sgp hari ini
Bab 10 info slot tergacor
Bab 11 game slot gacor
Bab 12 kucing erek erek
Bab 13 cara kredit kulkas di lazada
Bab 14 slot bonus 150 di depan
Bab 15 erek erek68
Bab 16 slot gacor wild bandito
Bab 17 situs web gacor
Bab 18 elangwin
Bab 19 slot member baru bonus 100
Bab 20 cara kredit di lazada
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2109bab
kampusBacaan TerkaitMore+

One Piece: Pedang Cerah

91 togel
Jangan golput, ayo memilih
Sejumlah petugas KPU melakukan sosialisasi Pemilu 2024 saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/11/2023). Sosialisasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 sehingga mengurangi potensi golput. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/foc.
Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Jerman Berdarah Besi

gacor 58
Jangan golput, ayo memilih
Sejumlah petugas KPU melakukan sosialisasi Pemilu 2024 saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/11/2023). Sosialisasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 sehingga mengurangi potensi golput. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/foc.
Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Rasul Carmen

limit kredit di akulaku
Jalan Padang-Kerinci tertimbun longsor bisa dilalui mulai pagi ini
Jalan Nasional Padang-Kerinci tertimbun longsor sudah bisa dilalui ANTARA/HO-Foto Warga.
Sejak Senin alat berat tidak berhenti bekerja dan mulai pagi ini pukul 06.30 WIB akses sudah terbuka, tetapi masih sistem buka tutup
Solok (ANTARA) - Jalan nasional yang tertimbun longsor di Nagari (Desa adat) Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), sudah bisa dilewati kendaraan dengan sistem buka tutup.

"Sejak Senin alat berat tidak berhenti bekerja dan mulai pagi ini pukul 06.30 WIB akses sudah terbuka, tetapi masih sistem buka tutup," Kata Kapolsek Pantai Cermin Iptu Defri Irawan di Aro Suka, Selasa.

Untuk kendaraan besar, kata dia, sementara belum bisa lewat karena akses belum lancar dan alat berat sedang istirahat bekerja. Untuk saat ini, lanjutnya, diurai dulu kendaraan yang sudah menunggu sejak Senin pagi guna mengurangi kemacetan.

Setelah kemacetan terurai dan kendaraan melintas sudah mulai melandai, kata dia, maka alat berat akan kembali bekerja membersihkan material longsor.

"Kami upayakan dulu kendaraan bisa melintas dua arah," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Solok turunkan alat berat bersihkah material longsor

Selain itu, menurutnya,  masih ada satu retakan lagi yang terus dipantau dan kalau membahayakan maka akan dibersihkan langsung.

Dia mengimbau pengendara tetap berhati-hati saat melintas, terutama di daerah rawan longsor sebab curah hujan masih cukup tinggi.

Petugas kepolisian, katanya, bersama TNI siaga 24 jam selama pembersihan material longsor di Bukit Barampuang Nagari Lolo.

Jalan nasional Padang-Kerinci tertutup longsor pada Senin (1/1) subuh dengan panjang sekitar 15 meter dengan ketebalan tanah sekitar empat meter.

Petugas mengerahkan satu unit alat berat dan dua truk pengangkut tanah untuk membersihkan material longsor.

Baca juga: Hujan lebat Minggu dini hari, picu banjir & longsor di Solok Selatan
Baca juga: Gubernur Sumbar ingatkan waspadai potensi bencana di musim hujan

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem negara adidaya dua dimensi

game slot online
Tim penyelamat berpacu dengan waktu cari korban gempa Jepang
Warga mengungsi di sebuah sekolah dasar di Shika, Prefektur Ishikawa, Jepang, pada 2 Januari 2024, setelah serangkaian gempa besar melanda Jepang tengah dan sekitarnya. ANTARA/Xinhua/ZhangXiaoyu/as.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyelamat Jepang berpacu dengan waktu guna mencari korban selamat dari puing ke puing akibat gempa dahsyat Senin (1/1) lalu ketika hujan lebat dan cuaca dingin yang diperkirakan bakal segera turun.

Menurut laman harian Jepang, Asahi Shimbun, Perdana Menteri Fumio Kishida menyebutkan bahwa tim penyelamat berpacu dengan waktu mencari korban selamat akibat gempa bumi dahsyat yang menewaskan sedikitnya 73 orang di Jepang bagian barat.

Sebanyak 15 orang resmi dinyatakan hilang yang mungkin masih terjebak di bawah bangunan-bangunan yang runtuh.

Prefektur Ishikawa dan daerah-daerah sekitarnya menjadi kawasan yang paling sering diguncang gempa susulan pada Rabu.

Gempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi Senin lalu itu berpusat di dekat Noto yang berjarak 300 kilometer dari Tokyo.

Gempa itu sempat memicu peringatan tsunami, dan memang di beberapa tempat muncul gelombang berukuran setinggi 1 meter.

Para ahli di Jepang menyatakan, 72 jam pertama sangat penting bagi tim penyelamat dan unit anjing pelacak dalam mencari korban yang diperkirakan masih hidup, karena prospek bertahan hidup terus berkurang setelah kerangka waktu itu.

"Kami mendapatkan laporan bahwa banyak orang masih menunggu diselamatkan di bawah berbagai bangunan yang runtuh," kata Fumio Kishida kepada wartawan.

Semenanjung Noto yang sempit mempersulit tim penyelamat dalam mencapai sejumlah tempat terdampak gempa, sementara aliran air bersih, listrik, dan jaringan telepon seluler masih terputus di beberapa daerah.

Dari 73 orang yang tewas, 39 orang berasal dari kota Wajima, sementara 23 lainnya tewas di Suzu, kara otoritas Prefektur Ishikawa.

Korban meninggal dunia lainnya terdapat di lima kota di prefektur yang sama. Lebih dari 300 orang terluka yang 25 di antaranya mengalami luka serius.

Sekitar 33.000 orang tinggal di tempat-tempat pengungsian yang beberapa di antaranya mengaku kelaparan dan kedinginan, serta tak bisa tidur dan ketakutan.

Sementara itu harian Jepang lainnya, Yomiuri Shimbun, melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang mengeluarkan perintah tertulis pada 1 Januari kepada pemerintah di beberapa prefektur .
Mereka diperintahkan mengambil langkah menyeluruh dalam mencegah penyebaran penyakit menular di tempat penampungan pengungsi.

Kementerian itu meminta pemerintah di setiap prefektur mengeluarkan anjuran memakai masker dan mencuci tangan, dan menekankan pentingnya ventilasi yang baik.

Kementerian itu merekomendasikan pembukaan pintu dan jendela ketika efek ventilasi mekanis tidak mencukupi atau ketika terlalu banyak orang berkumpul di satu tempat.

Baca juga: KBRI Tokyo siapkan bantuan WNI korban gempa Ishikawa
Baca juga: Foto: Rentetan gempa di Jepang tewaskan 48 orang, rusak infrastruktur
Baca juga: Gempa Jepang akibat pergerakan patahan sepanjang 150 km, sebut pakar

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Keselamatan

situs slot akun dana
BMKG : Gempa bumi Sumedang dipicu oleh sesar yang belum terpetakan
Warga mengungsi di depan rumahnya pascagempa di Babakan Hurip, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (31/12/2023). BPBD Kabupaten Sumedang mencatat, sebanyak 53 bangunan di Desa Babakan Hurip mengalami kerusakan dan 200 orang warga mengungsi pascagempa dengan magnitudo 4,8 SR di Kabupaten Sumedang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nym.
Bandung (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan berkekuatan 4,8 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipicu oleh sesar aktif yang masih belum terpetakan.

"Jadi gempa ini terletak persis di kota Sumedang sesuai dengan lokasi kerusakan yang terjadi, sehingga gempa tersebut dipicu oleh sesar aktif yang belum terpetakan,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam konferensi pers di kanal YouTube BMKG, Senin dini hari.

Daryono mengatakan kejadian gempa bumi ini menjadi perhatian serius pihaknya untuk mempelajari titik sesar gempa yang belum terpetakan untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa.

Dia mencontohkan gempa Cianjur (Jawa Barat, 2022) sebagai bencana yang sesar gempanya belum terpetakan sebelumnya.

"Karena sesar-sesar yang ada itu jauh dari pusat kota Sumedang, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian kita untuk aktivitas sesar ini untuk antisipasi kedepannya untuk perencanaan pembangunan ke depan di Sumedang," katanya.

Daryono menjelaskan gempa dangkal yang terjadi di Sumedang cukup berbahaya apabila titik pusat gempa berada di pemukiman padat penduduk dengan kekuatan berskala besar dan tidak tahan gempa.

"Karena kedalamannya yang sangat dangkal, terjadi persoalan karena banyaknya sekali rumah-rumah yang dibangun tidak tahan gempa," kata dia.

Baca juga: BMKG duga gempa Sumedang disebabkan sesar lokal
Baca juga: Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar pastikan RSUD dapat perhatian khusus

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat memperhatikan aspek ketahanan terhadap gempa apabila mendirikan bangunan, mengingat wilayah itu terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi menengah hingga tinggi.

"Ke depan wilayah Sumedang perlu membangun rumah tahan gempa dan memiliki rujukan yang sesuai apabila terjadi gempa besar, sehingga rumah tahan gempa jadi solusi aman saat terjadi gempa," kata Daryono.

Se​​​​​​lain itu, masyarakat juga diminta waspada dengan kawasan perbukitan dengan tebing curam, karena gempa susulan signifikan dapat memicu longsoran dan runtuhan batu.

"Masyarakat diminta tidak percaya berita bohong atau hoaks mengenai prediksi gempa yang lebih besar, pastikan informasi gempa berasal dari BMKG," ujarnya.

BMKG mencatat sebanyak tiga kali gempa bumi dangkal terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjelang tahun baru 2024.

Gempa terakhir tercatat pada pukul 20.34 WIB, BMKG mencatat gempa bumi berkuatan 4,8 magnitudo yang berpusat pada 6,85 Lintang Selatan, 107,93 derajat Bujur Timur atau sekitar 1,5 kilometer timur Kota Sumedang, Jawa Barat pada kedalaman 5 kilometer.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat Sukabumi waspadai potensi gempa susulan
Baca juga: Melek bencana di negara dengan wilayah rawan gempa

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Guang Nao Wu Zun

jakarta 4d paito
Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024