agenslot

Buka log tugas Anda

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Selamat jangkar

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

DPR Sambangi Lokasi Meikarta 14 Februari, Dipimpin Dasco******

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmadbakal memimpin rombongan DPRdalam meninjau langsung lokasi apartemenMeikarta yang kini bermasalah pada Selasa (14/2) besok.

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Ketua PKPKM Aep Mulyana dan belasan korban lain hadir dalam audiensi tersebut.

"Rencananya, setelah Senin (13/2) kami minta pengembang (PT MSU dan Lippo Group) datang. Supaya informasinya berimbang dan lebih valid kami akan melakukan kunjungan lapangan," kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Andre menenangkan para korban karena Komisi VI bakal memanggil Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang pukul 14.00 WIB. Ia mengatakan surat undangan telah diantarkan kepada pihak Lippo Group.

"Senin kami panggil, Selasa Pak Dasco langsung pimpin ke lapangan, melibatkan Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI. Jadi Insyaallahpilihan bapak, ibu melapor ke DPR tidak salah karena kami bertugas membela nasib bapak, ibu semua," jelas Andre dalam forum audiensi.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN

Komisi VI DPR RI sebelumnya meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

Mohamad Hekal yang memimpin rapat tersebut memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, presiden direktur PT MSU tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada pihak PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR, memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta ini tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refundimbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Induk Perusahaan Facebook Bakal Kembali PHK 10 Ribu Karyawan Tahun Ini******

Meta, induk perusahaan Facebook, berencana untuk kembali memangkas atau mem-PHK10 ribu karyawannya pada tahun ini.

Mengutip CNN pada Selasa (14/3), keputusan tersebut diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulisnya.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5.000 peran terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Zuckerberg.

Sebelumnya, pada November lalu, Meta juga mengumumkan akan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu pekerjaan, yang merupakan pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja kali ini diharapkan akan diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft. Tindakan ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi.

[Gambas:Video CNN]