link slot judi

Lin Han Lin Yao

pinjam uang 10 juta tanpa jaminan

Sebanyak 49 PTKIN se******

IOSIE ini nantinya akan menjadi ajang bergengsi untuk berkompetisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam

Kendari (ANTARA) - Sebanyak 49 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia mengikuti 15 cabang lomba dalam kegiatan International Olympiad on Islamic Economics and Business (IOSIE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari 49 PTKIN tersebut merupakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) yang ada di Indonesia.

Rektor IAIN Kendari, Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag di Kendari, Jumat, mengatakan kampus IAIN Kendari akan berupaya maksimal memberikan fasilitas agar lomba dapat terlaksana dengan baik.

Lanjut, Husain Insawan, pentingnya kegiatan IOSIE ini diikuti adalah untuk mengangkat martabat ilmu ekonomi Islam di tingkat internasional.

"IOSIE ini nantinya akan menjadi ajang bergengsi untuk berkompetisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam," katanya.

Baca juga: IAIN Kendari tuan rumah penyelenggara IOSIE 2024
Baca juga: MES Kalteng tingkatkan kolaborasi bangun ekosistem ekonomi syariah

Jenis lomba Olimpiade pada kegiatan tersebut di antaranya Karya Tulis lImiah Ekonomi Syariah, Resensi Jurnal kategori ekonomi Islam, Resensi Jurnal kategori Perbankan Syariah, Resensi Jurnal kategori Bisnis Syariah, dan Cerdas Cermat Perpajakan.

Kemudian, lomba Karya Inovasi Bisnis, Musabaqah Qira'atul Kutub, Business Plan, Pasar Modal, Stock Lab, Poster Kreatif Kampanye Ekonomi Islam, Film Pendek, Vlogging Bisnis Halal, Photography, Fashion Show dan lomba Duta AFEBIS.

Sementara itu, Dekan FEBI IAIN Kendari, Dr. Muhammad Hadi, M.HI mengaku, saat ini ada 399 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mengikuti babak penyisihan IOSIE. Dan rencananya ada delapan item lomba yang akan dilaksanakan secara luring.

"Untuk finalis lomba dengan metode luring kami umumkan hari ini , sedangkan untuk lomba daring akan diumumkan pada tanggal 7 Maret 2023 pada saat closing ceremony," ungkapnya.

Untuk diketahui, delapan item lomba luring yaitu, Karya Tulis lImiah Ekonomi Syariah, Karya Inovasi Bisnis, Musabaqah Qira'atul Kutub, Pasar Modal, Business Plan, Stock Lab, dan Fashion Show.

Lomba itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di Fakultas Ushuluddin, Adap dan Dakwah (FUAD) IAIN Kendari.

Baca juga: IAIN Walisongo Terus Kembangkan Kurikulum Ekonomi Syariah
Baca juga: BI proyeksikan ekonomi syariah tumbuh 4,7-5,5 persen pada 2024
Baca juga: OJK: Literasi dan inklusi keuangan syariah masih belum optimal

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kosong dan kacau

slot thailand 88

Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak******

ke depannya kami berharap juga dapat memberi ruang bagi anak-anak dari suku lainnya

Timika (ANTARA) - Akademisi Asli Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Leonardus Tumuka mengatakan bahwa kehadiran Rumah Transit Yau Ma'o sebagai rumah singgah bagi anak-anak asli Suku Kamoro untuk belajar.

Leonardus Tumuka kepada ANTARA di Timika, Jumat, mengatakan bahwa Rumah Transit Yau Ma'o didirikan untuk menjadi tempat belajar anak-anak usia enam hingga 12 tahun di daerah ini.

"Rumah transit Yau Ma'o ini didirikan untuk menjadi tempat persinggahan bagi anak-anak asli Kamoro untuk mendapatkan makan pagi, siang dan sore serta pendidikan non formal," katanya.

Menurut Tumuka, banyak anak-anak Suku Kamoro yang bersekolah serta tinggal di Kota Timika, sehingga pihaknya memiliki kerinduan untuk merangkul anak-anak dalam satu wadah untuk memberi motivasi dan semangat melalui kehadiran Rumah Transit Yau Ma'o ini.

"Mereka yang bersekolah dan tinggal di Kota Timika datang dari latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan sehingga kami harap rumah transit ini dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak," ujarnya.

Baca juga: Intelektual Kamoro soroti penurunan kualitas pendidikan di Mimika
Baca juga: Program pendidikan di luar Papua didokumentasikan Lembaga Pengembangan Suku Amungme-Kamoro

Dia menjelaskan Rumah Transit Yau Ma'o ini didirikan oleh Yayasan Pelita Harapan Kamoro untuk menampung anak-anak asli Suku Kamoro yang berada di Kota Timika.

"Sebagai langkah awal kita baru memulai dengan anak asli Suku Kamoro, ke depannya kami berharap juga dapat memberi ruang bagi anak-anak dari suku lainnya," katanya lagi.

Dia menambahkan pendidikan menjadi bekal bagi anak-anak bangsa, untuk itu pihaknya merancang agar melalui wadah non formal ini anak-anak asli Suku Kamoro terus mendapatkan motivasi untuk mengejar cita-cita dengan mencintai dunia pendidikan.

"Meskipun baru, tetapi kami berharap melalui wadah ini, setiap anak yang pernah singgah untuk makan dan belajar di sini dibekali dengan pendidikan tambahan di luar jam sekolah formalnya, dan juga diberi motivasi diri yang kuat untuk meraih masa depan," ujarnya lagi.

Baca juga: Pendidikan generasi muda Suku Kamoro masih memprihatinkan
Baca juga: LPMAK bantu pendidikan anak Suku Amungme-Kamoro
Baca juga: Uskup: Freeport harus perhatikan pendidikan warga Papua

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

pola slot agar maxwin

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pilihan Redaksi Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan Daftar Proyek Jokowi yang Ditinggalkan Investor Asing Daftar 10 Bos Perusahaan yang Ketiban Sial di 2023

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

(pra/pra)

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

rtp deltabet88

Jack Ma Didepak dari Ant Group******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jack Ma didepak dari Ant Group usai perusahaan gagal melantai di bursa buntut kritiknya kepada rezim Presiden China Xi Jinping.

Tersisihnya Ma dari perusahaannya sendiri merupakan bagian dari restrukturisasi Ant Group. Bank Sentral China pun merestui perusahaan tersebut tak lagi memiliki pengendali, di mana posisi tersebut selama ini dijalankan Ma.

Restrukturisasi itu menyebabkan hak suara Jack Ma di perusahaan menyusut drastis dari 53,46 persen menjadi hanya 6,21 persen. Rencana menyingkirkan Ma dari Ant Group ini sudah dilakukan sejak Januari 2023 lalu.

Ant Group adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Alibaba (BABA), yang juga didirikan oleh Jack Ma. Ant Group didirikan Ma pada Oktober 2014 lalu.

Rencananya, perusahaan yang menjual berbagai produk keuangan di China itu akan melantai di Bursa Efek Shanghai pada November 2020 lalu. Sayang, rencana Initial Public Offering (IPO) itu harus ditunda buntut pidato kontroversial Jack Ma yang mengkritik pemerintah Xi Jinping.

Ia mengkritik regulator China pada akhir Oktober 2020 dalam sebuah konferensi di Shanghai. Regulator dianggap menghambat inovasi dan tidak memiliki risiko sistem keuangan yang sehat.

"Yang kami butuhkan adalah membangun sistem keuangan yang sehat, bukan risiko keuangan yang sistematis. Berinovasi tanpa risiko berarti mematikan inovasi. Tidak ada inovasi tanpa risiko di dunia," ujar Ma kala itu.

Tak lama berselang, Ma diinterogasi oleh regulator pada 2 November 2020 alias beberapa hari dari debut pencatatan saham perdana Ant Group. Interogasi itu berujung penangguhan IPO Ant Group oleh regulator China pada 6 November 2020 silam.

Jack Ma pun sempat kucing-kucingan dengan Xi Jinping selepas kritik tersebut. Ma sempat menghilang dari mata publik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya pulang kembali ke China pada Maret 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Penjara Naga Segala Alam

daftar slot qq

Sukanto Tanoto Beli Hotel Mewah di Shanghai******

Jakarta, CNN Indonesia--

TaipanSukanto Tanoto melalui perusahaannya Pacific Eagle Real Estate membeli sebuah hotelmewah di Shanghaidari pengembang China yang sedang mengalami krisis keuangan, Dalian Wanda Group.

Tidak diketahui berapa harga yang harus ia bayarkan untuk membeli hotel itu. Namun situs real estate Mingtiandi melaporkan bahwa Pacific Eagle bisa membayar sebanyak 1,7 miliar yuan (US0 juta atau sekitar Rp3,73 triliun) untuk Wanda Reign on the Bund, sebuah hotel mewah dengan 193 kamar di distrik tepi laut Bund yang bersejarah di Shanghai.

"Sebagai investor jangka panjang, Pacific Eagle Real Estate mengakuisisi Shanghai Wanda Reign di hotel Bund untuk pelestarian modal," kata juru bicara Pacific Eagle melalui email seperti dikutip dari Forbes.

Pacific Eagle-bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto-telah membuat terobosan di pasar real estate Singapura dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2022, perusahaan membeli Pusat Perbelanjaan Tanglin di kawasan perbelanjaan Orchard Road Singapura seharga S8 juta (5 juta). Rencana untuk membangun kembali properti tersebut belum diselesaikan.

Selain investasi properti di Singapura, Pacific Eagle, bekerja sama dengan China Resources Capital, juga membangun Pacific Eagle Center, gedung perkantoran 21 lantai di Beijing.

Perusahaan juga sedang mengembangkan Prospect Park, sebuah kawasan bisnis yang terdiri dari 19 blok perkantoran di ibu kota China, dan pengembangan perumahan di Kota Rizhao di provinsi Shandong tenggara China. Di luar Asia, Pacific Eagle memiliki properti komersial di London dan Munich.

Selain terjun ke bidang real estat, Tanoto juga merambah ke bisnis pembuatan tisu.

Bulan lalu, RGE menawarkan untuk membeli Vinda International Holdings, pembuat tisu terbesar di China, seharga HK miliar (US,3 miliar).

Kesepakatan ini terjadi setelah akuisisi OL Papeis Brasil oleh unit RGE Bracel pada Januari 2023. Grup ini menginvestasikan US0 juta untuk membangun fasilitas kertas tisu dan pulp di Brasil.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Saya Vardy

4d slot gacor hari ini

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024