lobby111

teramat

Pemerintah Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Nongsa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peresmian beroperasinya KEK Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Nasional KEK Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 4 Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan peresmian KEK Nongsa sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan dinilai sudah layak beroperasi.

Selain itu, yang lebih penting lagi, yaitu pengelola KEK sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.

Nah, untuk mendukung kesiapan operasinya KEK Nongsa, lanjut Elen, Dewan Nasional KEK dan Kemenko Perekonomian menetapkan salah satu dari pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Pelaksana Tugas Administrator di KEK.

"Kenapa ini agak berbeda dengan (KEK) yang lain? Yang lainnya tersendiri, tapi ini dilekatkan ke BP Batam. Karena banyak hal, termasuk perihal lahan yang dalam penguasaan BP Batam, sehingga ada sinkronisasi untuk operasional di lapangan," jelasnya.

Pengembangan KEK Nongsa ditujukan sebagai pusat digital. Salah satunya, yang sudah terealisasi adalah pusat data, di mana saat ini sudah ada tiga investor yang masuk dengan nilai investasi Rp2,6 triliun.

"Dan itu sudah mulai dikembangkan. Sudah ada tiga investor dan tiga pengembangan pusat data, dua dari internasional dan satu dari pemerintah pusat. Pemerintah meletakkan pusat data nasional di sini, jadi nasional punya tiga pusat data. Salah satunya di Nongsa," terang Elen.

"Dan ini sudah diserahterimakan lahannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mulai dibangun awal Januari 2023. Sehingga, kami harapkan pusat data nasional akhir 2023 nanti sudah mulai selesai dan dapat beroperasi," lanjutnya.

Kemenko Perekonomian menargetkan pengelola Nongsa dapat menciptakan lapangan kerja dari beroperasinya KEK baru ini. Lapangan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 1.600 tenaga kerja yang sudah terserap dalam investasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

Korea Selatan Minat Bangun Pabrik Panel Surya di Dekat IKN******

Investor Korea Selatanberminat untuk membangun pabrik panel suryadi Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Perusahaan dari Korea Selatan tertarik investasi di daerah ini, karena dekat IKN Nusantara," kata Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang di Penajam seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Nicko mengungkapkan investasi sektor energi baru terbarukan itu dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara lantaran jalur laut memungkinkan sebagai jalur ekspor dan impor bahan baku yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare di KIB. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat.

Dengan pemindahan IKN Indonesia, Nicko optimistis banyak investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

panduan tuhan

Seperti Tito, Sandi Juga Bantah Kepulauan Widi Dijual di Situs Asing******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara, dijual di situs Sotheby's Concierge Auctions.

Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor.

"Tidak dijual. Kepulauan Widi sudah dikerjakan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini berbasis di Bali dan sedang dalam proses mencari investor," terang Sandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (6/11).

Saat ini, pemerintah disebut tengah menunggu para investor untuk menyampaikan skema pengembangan Kepulauan Widi.

"Kita tunggu dari investor untuk menyampaikan kepada kita bentuknya seperti apa ke depan, tapi kita harapkan ini pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi.

Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. "Dia kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja," tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun, pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal.

"Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, kan enggak ada masalah," imbuhnya.

Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby's Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Pengelola Perketat Pengamanan Mal Buntut Bom Bunuh Diri Astana Anyar******

Pengelola pusat perbelanjaan ataumalakan memperketat pengamanan di tempat usaha mereka buntut kasus ledakan bom bunuh diridi Polsek Astana Anyar, Bandungpada Rabu (7/12) pagi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Widjaja mengatakan pengetatan akan dilakukan dengan memeriksa kendaraan, barang bawaan pengunjung.

"Pemeriksaan kendaraan, pengunjung dan barang - barang bawaan akan diperketat untuk mengantisipasi segala kemungkinan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/12).

"Pengawasan melalui CCTV juga akan semakin diintensifkan dan tentunya pusat perbelanjaan juga akan selalu berkoordinasi pihak berwajib bidang keamanan," katanya.

Ia mengatakan pengetatan pengamanan dilakukan karena pihaknya tidak ingin kecolongan. Meskipun memperketat pengamanan, ia menjamin itu semua tidak akan mengganggu keyamanan pengunjung. 

Aksi bom bunuh diri mengguncang Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12) pagi. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan dalam peristiwa itu setidaknya ada 3 polisi yang mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu terduga pelaku, kata dia, tewas.

"Ledakan terjadi di bagian dalam, depan pintu masuk Polsek," ujar Aswin, "Korban 3 polisi luka, sekarang lagi dibawa ke RS di Bandung."

Ia mengatakan teror bom itu terjadi sekitar pukul 8.20 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

52 Pemda Abai Titah Jokowi soal Kendalikan Inflasi******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 pemerintah daerah tidak melakukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasidi wilayahnya masing-masing.

"Masih ada 52 daerah ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini," kata Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Padahal, pihaknya bersama pemda telah menyusun pedoman sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.

Sementara, 139 daerah melakukan 4-5 upaya konkret, sedangkan 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, 52 pemerintah daerah tercatat tidak melakukan upaya apapun.

"Ini tolong teman-teman wartawan di sini, diekspos saja (52 pemerintah daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak," sentil Tito.

Enam upaya konkret yang telah dirumuskan itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.

Termasuk dua lainnya adalah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.

Berikut daftar 52 daerah yang disebut tidak melakukan upaya pengendalian inflasi:
1. Toba Samosir
2. Simalungun
3. Nias Selatan
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kota Gunungsitoli
6. Pesisir Selatan
7. Kuantan Singingi
8. Pelalawan
9. Merangin
10. Ogan Komering Ilir
11. Musi Banyuasin
12. Bangka
13. Lingga
14. Majalengka
15. Boyolali
16. Jepara
17. Demak
18. Malang
18. Kabupaten Malang
19. Bondowoso
20. Pamekasan
21. Sumbawa Barat
22. Lembata
23. Manggarai Barat
24. Sumba Barat Daya
25. Bengkayang
26. Melawi
27. Kotawaringin Barat
28. Kapuas
29. Lamandau
30. Bulungan
31. Pinrang
32. Luwu
33. Luwu Utawa
34. Konawe Selatan
35. Kolaka Timur
36. Gorontalo Utara
37. Mamasa
38. Mamuju Utara
39. Pegunungan Arfak
40. Merauke
41. Jayawijaya
42. Jayapura
43. Nabire
44. Kepulauan Yapen
45. Pegunungan Bintang
46. Tolikara
47. Waropen
48. Mamberamo Raya
49. Mamberamo Tengah
50. Yalimo
51. Intan Jaya
52. Deiyai

[Gambas:Video CNN]