menangbet slot 88

judi slot gacor gampang menang 729Jutaan kata 302123Orang-orang telah membaca serialisasi

《menangbet slot 88》

Bapanas imbau masyarakat tak panik lakukan pembelian beras berlebihan******

Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying.....

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kecenderungan panic buying, terutama dalam pembelian beras secara berlebihan.

“Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buyingkarena memang pemerintah sudah mempersiapkan jauh jauh hari,” kata Arief di Jakarta, Sabtu.

Arief menegaskan bahwa stok beras di Indonesia sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah jauh-jauh hari, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pasokan.

Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan beras guna kendalikan permintaan di masyarakat

Dia menyebut per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton.

Sementara itu untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.

Arief menekankan bahwa pada Maret diproyeksikan akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton. Proyeksi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan beras yang cukup signifikan, serta membantu menekan harga beras di pasaran.

Namun demikian, Arief juga menilai pentingnya menjaga nilai tukar petani (NTP) agar tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Baca juga: Kementan pastikan produksi beras nasional tetap aman jelang Ramadhan

Dia menjelaskan bahwa harga beras dipengaruhi oleh harga gabah, di mana jika harga gabah naik,  harga beras pun akan mengikuti.

“Misalnya rata-rata Rp8.000-Rp8.500 memang harga berasnya akan Rp16.000. Kenapa demikian? Memang ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi percayalah pemerintah akan menyeimbangkan antara harga di hulu dengan harga di hilir," terang Arief.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dalam delapan bulan terakhir, produksi beras di Indonesia mengalami defisit jika dibandingkan dengan konsumsi.

Terkait dengan indeks harga beras dunia, Arief menyebutkan ada kenaikan yang signifikan, mencapai 13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat dengan melakukan importasi beras untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan melakukan stabilisasi harga di pasaran lewat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Selain itu bantuan pangan beras 10 kg yang menyasar 22 keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian untuk menjual beras dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Dalam kerangka peningkatan produksi beras, Arief menyebutkan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas panen padi.

Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Pasar Induk Cipinang aman

Menurut Arief dengan proyeksi luas panen yang semakin bertambah, diharapkan produksi beras dapat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kami close coordinationdengan Bapak Menteri Pertanian yang hari ini bersama jajarannya bekerja keras untuk melakukan tanam. Jadi panennya bisa 2,5 juta ton per bulan dan ini confirmmemang harus dikerjakan. Kemarin sempat tertunda tanam karena ada climate changeEl Nino di akhir tahun," kata Arief.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

DJP catat 4,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT per 21 Februari******

Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari periode yang sama 2023

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 per 21 Februari 2024.

“Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 di angka 4,1 juta,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Suryo menjelaskan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4,25 juta atau tumbuh 2,18 persen. Sementara wajib pajak badan sebanyak 139.637 SPT atau tumbuh 1,25 persen.

Menurut Suryo, kebanyakan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, hanya 89.232 SPT yang dilaporkan secara manual.

Baca juga: Ditjen Pajak kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024

Baca juga: DJP sebut 3,78 juta wajib pajak telah lapor SPT per 18 Februari

Dia mengatakan DJP telah menyediakan sejumlah opsi untuk melaporkan SPT secara elektronik, seperti melalui e-fillingmaupun e-form. Kendati begitu, DJP tetap menerima laporan SPT yang dilakukan secara manual.

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April 2024.

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni senilai Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk mengingatkan masyarakat melaporkan SPT Tahunan, DJP akan mengirimkan email blastkepada 20 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengiriman email akan dilakukan secara bertahap.

Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada email penipuan. Email blastnantinya dikirim melalui email resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan domain @pajak.go.id.

Suryo meminta masyarakat untuk jeli dan tidak keliru terjebak pada email yang bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: DJP merinci penghitungan tarif efektif PPh 21

Baca juga: DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：deposit 25 bonus 25 slot、slot demo dollar、mojok34

Terkait：game slot gacor 2022、sport 123 slot、link link slot、live paito sydney、5unsur slot、rajawali988、tafsir mimpi togel 2022、pos4d88、slot mpo228、situs slot 680

---

---

bab terbaru：dewa gacor 89 slot（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04