aplikasi cicilan

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

Inflasi Indonesia Turun Jadi 3,42 Persen pada Juni******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,52 persen (year on year/yoy) pada tingkat harga Juni 2023. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen (yoy).

Sedangkan, secara bulanan, inflasi Juni tercatat sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,10 persen.

Tak hanya itu, inflasi juga didorong oleh kenaikan biaya kontrak rumah, harga bawang putih, rokok kretek filter dan timun dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Secara umum, dari 90 kota yang disurvei BPS, sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Dari jumlah ini ada sebanyak 48 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional.

"Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi," kata Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menerbitkan izin operasional LRT Jabodebek karena masih dalam serangkaian tahap pengujian.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan serangkaian pengujian LRT Jabodebek dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari kesiapan sarana, prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM).

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Teranyar, Menhub Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Halim pada 22 Juni 2023 lalu.

Adita mengatakan progres kesiapan LRT Jabodebek secara keseluruhan sudah mencapai rata-rata 97 persen. Namun, harus segera diperbaiki dan disempurnakan jika ditemukan kekurangan.

Lihat Juga : Bea Cukai Incar Jemaah Haji Asal Makassar Pamer Emas dari Arab Saudi

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Sebelum itu, akan ada uji coba dengan tarif Rp1 pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Adita menegaskan pihaknya bersama operator LRT Jabodebek tengah menggodok skema uji coba terbatas itu. Beberapa yang dipersiapkan, yakni waktu operasi alias berapa trip dalam sehari, kapasitas maksimal penumpang, rute perjalanan, dan beberapa aspek lain.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan operator LRT, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkannya dengan matang. Sehingga pada saat uji coba nanti dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan sampai nantinya beroperasi secara komersial," ujarnya.

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]