buku 4d abjad

Xiao Yun Xi Chunyu

Gagal Adaptasi Bikin Bisnis 75 Tahun Tupperware di Ambang Kehancuran******

Perusahaan perkakas rumah tangga Tupperware terancam bangkrut. Hal ini terjadi lantaran kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Beberapa pakar bisnis mengatakan kondisi itu karena Tupperware yang gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Kini, bisnis yang dimulai sejak 1946 itu harus menghadapi hutang yang menumpuk, penjualan yang menurun, dan harga saham yang anjlok.

Mereka juga mengatakan telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin beberapa kemitraan dengan gerai ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek tersebut.

"Selama lebih dari 75 tahun, Tupperware Brands telah menjadi salah satu merek rumah tangga ikonis yang paling dicintai di dunia," ujar juru bicara Tupperware seperti diberitakan oleh CNN, Minggu (23/4) waktu AS.

"Dan kami sangat senang untuk tetap berada di tengah-tengah meja makan, meja dapur, dan rak dapur selama bertahun-tahun yang akan datang," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut profesor pemasaran dari Sekolah Bisnis Wharton di Universitas Pennsylvania, Barbara Kahn, Tupperware terlalu terpaku pada pola bisnis direct selling alias penjualan langsung.

Di masa lalu, kerap terdapat "Tupperware parties" atau sebuah pesta yang mempertemukan para pencinta merek tersebut untuk mencoba produk-produk terbaru perkakas dapur itu.

Istilah yang kerap dikenal sebagai "demo Tupperware" di Indonesia itu memang berhasil berjalan dengan baik di masa lalu, namun ketinggalan zaman karena kebiasaan konsumen yang telah berubah, bahkan beberapa dekade sebelum pandemi.

Oleh karena itu, menurut Christie Nordhielm, konsultan marketing dari Sekolah Bisnis McDonough Universitas Georgetown, pandemi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat bisnis Tupperware di ambang kehancuran.

Namun, pandemi turut memperparah kiprah buruk penjualan Tupperware selama beberapa dekade terakhir yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen.

"Anda seharusnya bisa melihat mereka bertransisi dengan mulus. Tetapi sebaliknya, mereka malah melakukan pendekatan ke toko batu bata dan bahan bangunan," ujar Nordhielm menyoroti kebijakan Tupperware yang memilih untuk ekspansi ke toserba Target.

"Jika Anda pergi dan melihat Tupperware di Target, yang Anda lakukan hanyalah melihat betapa tidak ada bedanya mereka dengan pilihan merek penyimpanan lain yang tersedia," jelas Nordhielm.

Tupperware baru saja memperkenalkan produk mereka ke Target pada musim gugur tahun lalu. Namun, Kahn menilai pendekatan itu sedikit terlambat.

Senada dengan amatan Nordhielm, Kahn melihat keterlambatan itu hanya membuat Tupperware sebagai merek yang tidak lagi spesial.

"Yang buruk, itu adalah salah satu dari hal-hal ini di mana merek mereka hampir generik, dan bukan dalam artian yang baik," kata Kahn.

Sementara di lain hal, Nordhielm juga menyoroti nama legendaris dari Tupperware yang bahkan digunakan untuk menyebutkan segala jenis merek penyimpanan.

Menurutnya, faktor tersebut mungkin menjadi bagian dari masalah, karena merek lain muncul untuk bersaing dengan Tupperware, terkadang dengan harga lebih rendah.

"Nama merek yang hebat bisa menjadi berkah atau kutukan. Itu akan menjadi kutukan ketika Anda berpuas diri hanya berdasarkan nama merek tanpa ada investasi berarti dalam merek tersebut," jelas Nordhielm.

Baik Kahn dan Nordhielm mengamini jika Tupperware gagal menemukan inovasi dalam memperkenalkan merek mereka kembali kepada publik.

Sehingga, nama besar merek Tupperware pun menjadi tanpa arti; karena saat ini, konsumen hanya memperdulikan harga yang terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Kamu Xuan Zhou Youwei

Biaya Aplikasi Shopee dan Tokopedia Naik******

Shopee dan Tokopedia kompak menaikkan biaya mulai Mei 2023. Namun, masing-masing platform belanja onlineini menerapkan kenaikan pada jenis biaya yang berbeda.

Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan untuk biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.

"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).

Sementara, Tokopedia menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account mulai 2 Mei 2023.

Tokopedia juga menaikkan biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:

- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000

Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.

Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Tokopedia Naikkan Biaya Jasa Aplikasi Jadi Rp3.000 Hari Ini******

Tokopedia resmi menaikkan biaya jasa aplikasi dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per transaksi Selasa (2/5) ini. Para pengguna platform lantas ramai-ramai melayangkan protes kepada akun resmi @TokopediaCare di Twitter, yang memang melayani pertanyaan dan keluhan pengguna.

Beberapa pengguna mengeluh tidak jadi bertransaksi jual-beli setelah melihat total nominal yang harus dibayarkan lebih besar akibat kenaikan tersebut.

"Hai Kak, mulai 2 Mei 2023, terdapat penyesuaian nominal biaya jasa aplikasi dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk transaksi di bawah Rp1 juta rupiah, dan Rp3.000 untuk transaksi di atas Rp1 juta," tulis akun @TokopediaCare menjawab keluhan pengguna, Selasa (2/5).

Berdasarkan website Tokopedia, biaya jasa aplikasi merupakan biaya penggunaan pada situs atau aplikasi Tokopedia untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas layanan.

[Gambas:Twitter]

Pengguna dikenakan biaya dengan besaran sesuai dengan nilai transaksi sebagai berikut:

- Transaksi Rp1 sampai dengan Rp1.000.000 akan dikenakan biaya Rp2.000
- Transaksi di atas Rp1.000.001 akan dikenakan biaya Rp3.000

[Gambas:Video CNN]