cara menghindar dari pinjol ilegal

slot dadunation 590Jutaan kata 877332Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara menghindar dari pinjol ilegal》

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo tanggapi niat Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus calon presiden Prabowo Subianto menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Itu hak politik,” kata Prabowo menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Rabu.

Prabowo kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md
Baca juga: Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan

Mahfud Md., yang saat ini mencalonkan diri sebagai wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo, mengumumkan secara terbuka niatnya mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Mahfud di sela agendanya berkampanye di Lampung, Rabu, menyampaikan surat pengunduran dirinya dan akan dia serahkan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan keputusannya mundur sebagai menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi telah disepakati oleh Ganjar dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud, yaitu PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Keinginan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, pertama kali diutarakan secara terbuka dalam acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam. Saat itu, Mahfud menyebut dirinya menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menunggu timingdan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara itu.

Baca juga: Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri
Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Medan (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.

"Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.

Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon legislatif di daerah itu.

Dalam hal itu, Parsadaan Harahap mengatakan KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

"Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib," sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

"Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum," tegasnya.
Baca juga: KPU: Semua hambatan distribusi logistik dapat tertangani dengan baik
Baca juga: KPU RI monitoring ke Sorong pastikan kesiapan distribusi logistik aman
Baca juga: KPU sebut diseminasi informasi Pemilu 2024 lebih baik 

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs zeus terpercaya、pinjol terpercaya、situs slot maxwin hari ini

Terkait：aplikasi slot paling mudah menang、situs jual beli hp second terpercaya、hoki slot 96、info maxwin、maxwin bet 600、kata2 kakek zeus、proses pinjaman kredivo、angsuran kredivo 5 juta、slot depo 20 bonus 20、rtp togel62

---

---

bab terbaru：samudra slot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26