rtp tata4d

situs download apk aman 48Jutaan kata 857250Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp tata4d》

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat

Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal

Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******

“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：warung88、micin4d、888 area slot

Terkait：cara pinjam uang di bri kur、slot arcade、pinjaman online 5 juta langsung cair、tafsir mimpi 61、sumber slot88、ojk legal 2022、fifaslot88、bengkel138、kredit hp kredivo、jam gacor pagi ini

---

---

bab terbaru：pinjol yang bunganya kecil（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28