petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol paling rendah bunga

pinjaman 3 juta langsung cair 802Jutaan kata 678795Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol paling rendah bunga》

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor malam ini maxwin

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
main yuk slot
ovogg situs slot
cara meminjam di shopee
situs malam
33 bet slot
5758slot
situs slot yang sering gacor
rupiah138
daftar pinjol masuk bi checking
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo878
Bab 2 mars77
Bab 3 cara agar akulaku tanpa dp
Bab 4 persyaratan meminjam uang di bank
Bab 5 pinjol tanpa slip gaji dan npwp
Bab 6 situs daftar slot
Bab 7 trik menang bandar qq
Bab 8 manisqq
Bab 9 cara dapat uang online halal
Bab 10 29hoki
Bab 11 cara kredit iphone di kredivo
Bab 12 pola jitu maxwin olympus
Bab 13 situs baru rilis gacor
Bab 14 judiresmi
Bab 15 klick4d
Bab 16 situs gacor hari
Bab 17 viral4d
Bab 18 rekomendasi situs slot
Bab 19 situs slot terbesar
Bab 20 rtp ovo88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5674bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

pinjam uang 20 juta
Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa
Warga berbincang di dekat mobil Pojok Pengawasan Pemilu Bawaslu di Thamrin 10, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

bonus new member deposit 20
Kemensos luncurkan kompor inovasi berbahan bakar limbah sawit
Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rabu (28/2/2024) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada Kamis, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan masyarakat desa sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan gas elpiji tiga kilogram dan kalaupun ada, harganya sangat mahal. Mengetahui hal tersebut Mensos kemudian membentuk tim dan menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).   

Baca juga: Mensos serahkan 11 bantuan rumah layak huni tahan gempa di Aceh Timur Setelah tim Kementerian Sosial dan IPB terjun ke lokasi, pihaknya memutuskan untuk menggunakan bahan bakar yang tersedia melimpah di desa, yakni limbah buah sawit, terutama yang sudah membusuk. Adapun bentuk kompornya merupakan hasil rancangan IPB.  "Dari pada terbuang, limbah sawit lebih baik digunakan untuk bahan bakar. Dan karena desainnya sederhana, bisa dibuat di sini sehingga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat desa," kata Mensos Risma.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Desa Seuneubok Simpang Kafriyadi mengatakan kompor inovatif sudah diuji coba sejak September 2023 dan hasilnya sangat memuaskan. "Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya mahal untuk membeli gas elpiji karena bahan bakar berupa sawit tersedia melimpah di sini,” kata Kafriyadi. Menurut Kafriyadi, buah sawit yang sudah membusuk atau tercecer dari tangkainya biasanya dibuang. Sekarang oleh masyarakat desa, buah sawit tersebut dijemur tidak terlalu kering karena akan digunakan untuk bahan bakar.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur Kompornya sendiri memiliki bentuk sederhana berupa tabung berdiameter sekitar 15 cm dan tinggi 20 sentimeter. Buah sawit yang sudah kering kemudian dimasukkan langsung ke dalam kompor yang di atasnya ditempatkan panci untuk memasak atau wajan untuk penggorengan. “Sekitar 25 butir sawit kering, cukup untuk memasak sekitar satu jam,” jelasnya. Bagian bawah kompor itu memiliki lubang dan penutup udara. Jika penutup dibuka lebar, maka nyala api akan membesar. Demikian sebaliknya, jika penutup udara ditutup, nyala api akan mengecil. “Kompornya sangat praktis, sehingga disukai ibu-ibu,” ujarnya. Adapun yang lebih penting, masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji sehingga menghemat pengeluaran serta ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah atau buah sawit yang membusuk. Dengan demikian, inovasi Kementerian Sosial tersebut menjadi solusi praktis dan efektif bagi masyarakat Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
Baca juga: Kemensos bantu dua balita & dewasa pasien penyakit berat untuk sembuh

Baca juga: Mensos sambangi anak penjual keripik bantu pengobatan sang ayah
    

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Wu Yeruomeng

kebakaran erek erek
MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas
Sembilan hakim konstitusi berfoto bersama di depan Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, usai melaksanakan Wisuda Purnabakti dan Pisah Sambut Hakim Konstitusi, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.
 
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung I MK RI diJakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)


Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jimat Misterius

erek2 udang
Kemenhub kembali tutup Bandara Minangkabau imbas erupsi Marapi
Penampakan erupsi Gunung Marapi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (14/1/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar/aa.
Saya berharap masyarakat khususnya calon penumpang dapat memahami situasi force majeur ini. Saat informasi yang kami terima terdapat 16 penerbangan berpotensi terdampak akibat penutupan bandara ini, kami terus memperbaruinya
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Sumatera Barat imbas adanya abu vulkanik dari letusan Gunung Marapi.

"Erupsi Gunung Marapi bersifat dinamis sehingga kami akan terus memonitor situasi ini, dan berkoordinasi intensif dengan stakeholder terkait dalam hal penanganan erupsi untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan terpenuhi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni di Jakarta, Jumat.

Kristi mengatakan, aktivitas Gunung Marapi yang pada Jumat ini (19/1) kembali mengeluarkan abu vulkanik, terlihat melalui hasil positif pada paper test yang dilakukan pada pukul 13:00 – 14:00 WIB oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang.

Penutupan operasional BIM diumumkan melalui Notice to Airmen (NOTAM) Nomor B0115/24 NOTAMN pada pukul 07:15 UTC / 14:15 WIB sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Selain itu berdasarkan Volcanic Eruption Notice yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Marapi mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati +500 m di atas puncak (+ 3.391 m di atas permukaan laut).

Adapun kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya.

Kristi menyampaikan bahwa pihaknya melalui Otoritas Bandara Wilayah VI Padang akan terus melakukan monitoring dan pengawasan perkembangan situasi tersebut berupa pengamatan lapangan yang dilakukan dengan interval 30 menit sampai 1 jam sekali pada beberapa titik di sekitar bandara.

Ia menambahkan, penutupan dan pembukaan Bandara Minangkabau telah berapa kali dilakukan karena terdampak erupsi Gunung Marapi.

“Saya berharap masyarakat khususnya calon penumpang dapat memahami situasi force majeur ini. Saat informasi yang kami terima terdapat 16 penerbangan berpotensi terdampak akibat penutupan bandara ini, kami terus memperbaruinya," ujarnya.

Dengan adanya keadaan kahar atau force majeure tersebut, Kristi mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang telah membeli tiket, termasuk opsi full refund, reschedule, ataupun re-route ke bandara terdekat jika seat masih tersedia.

Hal ini diharapkan dapat membantu penumpang yang terkena dampak penutupan bandara.

Terkait penanganan erupsi gunung berapi serta penanganan dampak abu vulkanik terhadap operasi keselamatan penerbangan, Ditjen Hubud telah menerbitkan Surat Edaran nomor SE 15 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerbangan pada Keadaan Force Majeure serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 153 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Collaborative Decision Making (CDM) Penanganan Dampak Abu Vulkanik terhadap Operasi Penerbangan melalui Integrated Web Based Aeronautical Information System Handling (I-WISH) sehingga penanganan force majeure erupsi Gunung Marapi mengacu pada kedua surat tersebut sebagai pedoman pelaksanaan.

"Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan force majeure ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan," kata Kristi.

Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga

Baca juga: BMKG pantau sebaran abu Marapi berpotensi ke arah Bandara Minangkabau

Baca juga: Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter
 

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

aplikasi slot kakek zeus
Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Menteri Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto saat ditemui di salah satu hotel berbintang di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/1/2024) malam. ANTARA/Vinny Shoffa Salma/aa.
Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja
Bandung (ANTARA) - Menteri Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto tepis kabar soal mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja," kata Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara konsolidasi kader Partai Golkar di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam.

Menurutnya, berita yang awalnya diembuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri itu tidaklah benar. Dirinya lebih tahu hal ini karena kedekatan-nya dengan hampir semua menteri di kabinet itu.

“Hampir semua menteri kabinet berkawan sama saya. Jadi, saya tahu semuanya," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan

Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur

Sementara itu, pernyataan soal mundurnya 15 menteri di Kabunet Indonesia Maju dicetuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri kemarin. Menurutnya, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sejumlah nama lainnya yang juga akan mundur di kabinet tersebut.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nian Jingui

daftar situs judi slot online
Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran beruntun pada Jumat pagi
Arsip Foto- Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Minggu (6/2/2022). ANTARA/HO-BPPTKG/am.
Yogyakarta (ANTARA) - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaporkan mengeluarkan enam kali awan panas guguran secara beruntun ke arah barat daya pada Jumat pagi.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan rentetan awan panas guguran terjadi kurun waktu pukul 06.59 WIB hingga pukul 07.23 WIB.

"Estimasi jarak luncur maksimal 2.000 meter ke barat daya atau Kali Bebeng," kata dia.

Baca juga: Gunung Merapi semburkan awan panas sejauh 1,8 kilometer

Saat terjadi luncuran awan panas guguran, visual Gunung Merapi berkabut dengan arah angin ke tenggara. "Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan," ujar Agus.

Selama periode pengamatan pukul 00.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB, BPPTKG juga mencatat tiga kali awan panas guguran keluar dari Gunung Merapi dengan jarak luncur 3.000 meter ke barat daya.

Selain itu, Gunung Merapi juga terekam mengalami tiga kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 35-37 mm selama 160.8-312.9 detik, 41 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-34 mm selama 22.6-208.6 detik.

Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir

Berikutnya, satu kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo 13 mm selama 20.9 detik, satu kali gempa fase banyak dengan amplitudo 8 mm selama 9.3 detik, dan satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 13 mm selama 102.3 detik.

Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Level III atau Siaga.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Baca juga: BNPB minta waspadai potensi bahaya guguran lava Gunung Merapi

Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024