link baru gacor

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Kemenhub Tepis Isu Tarif KRL Bakal Naik Imbas Impor 3 Rangkaian Baru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis kekhawatiran pengamat soal kenaikan tarif KRL imbas keputusan impor 3 trainset KRL baru.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI memang sudah menganggarkan sejumlah uang untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.

Lihat Juga : Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembelian 3 trainset KRL baru.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai pembelian rangkaian baru bakal merogoh kocek negara lebih dalam. Pada akhirnya, tarif KRL diklaim berpotensi naik.

Djoko lantas mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

"Mau beli baru ya enggak apa-apa kalau punya duit, tapi pemerintah harus menyediakan subsidinya karena pasti subsidinya meningkat. Subsidinya besar, tambahin. Subsidi kereta api itu Rp3,3 triliun, setara subsidi (transportasi) di darat, laut, dan udara," jelas Djoko saat dikonfirmasi.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," sambungnya.

Djoko merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan Luhut soal pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL harus naik.

"Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya uang enggak? Karena, mereka sudah merah rapornya untuk nombokinKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kasihan. Nanti imbasnya ke mana-mana, jangan sampai ke keselamatan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih pemerintah. Luhut menyebut impor barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur, sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi, kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Cuma Transmart Tempat Belanja yang Ngasih Diskon Gede di Tanggal Tua******

Mau belanja kebutuhan rumah untuk persiapanlong weekend tapi belum gajian?

Nah, belanjanya di Transmart aja! Soalnya cuma Transmart, tempat belanja yang kasih diskon besar-besaran di tanggal tua.

Lihat Juga : Belanja Diskon Transmart Full Day Sale Pakai Allo Bank dan Bank Mega

Diskonnya dimulai sejak jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart se-Indonesia.

Transmart Full Day Sale (Arsip Transmart)

Nggak cuma itu, loh. Khusus pengguna Allo Prime dari Allo Bank serta kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, ada diskon tambahan nih sebesar 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, kamu bisa langsung lakukan pengajuan instan di Transmart Cibubur dan Central Park.

Belanja persiapan long weekend dijamin semakin untung dan hemat. Cocok banget untuk tanggal tua pas belum gajian.

Yuk, tunggu apalagi? Siapkan diri untuk berburu diskon di Transmart Full Day Sale di toko terdekat!

harapan yang tak ada habisnya

Singgung TikTok, DPR Tuding China 'Curi' Duit RI Rp428 T******

DPRmenyebut ada Rp428,67 triliun uang warga Indonesia mengalir ke China dengan cara 'kotor', terutama yang dilakukanTikTok.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK menyampaikan aspirasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Sidang V 2022-2023. Ia meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus penjajahan asing dalam urusan perdagangan online.

"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commercedi Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Menurutnya, manuver TikTok mengancam keberlangsungan UMKM Tanah Air. Pasalnya, TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S, dengan promosi besar-besaran dan harga murah," beber Amin.

Lihat Juga : Kemenkeu Bakal Kaji Hapus Pungutan PNBP Pembuatan SIM

Politikus PKS itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak persaingan tak sehat tersebut. Terlebih, menurutnya saat ini terjadi kekosongan regulasi, di mana tidak ada UU yang mampu menjerat manuver TikTok tersebut.

Selain oleh DPR, Project S TikTok juga dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Ia mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplacetetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Ia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Menurutnya, revisi ini bakal membuat barang-barang impor di e-commercelebih terkontrol berkat sejumlah pembatasan.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Bos BPKP Bersuara soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan WIKA******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengevaluasi laporan keuangan PT Waskita Karya(Persero) dan PT Wijaya Karya(Persero) atau Wika yang dituding dimanipulasi.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan proses pemeriksaan terus bergulir. Menurutnya, untuk mendapatkan hasil membutuhkan waktu cukup lama.

"Sudah diproses. Lagi dievaluasi," ucapnya singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/6).

Terkait dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan Wika, Menteri BUMN Erick Thohir pun siap menindak tegas jika hal itu benar terjadi. Bahkan, ia tak segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.

"Sama juga kalau ada laporan keuangan bukan hanya di Waskita dan Wika, sudah pasti kami akan lakukan yang namanya tindakan hukum keras," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (15/6) lalu.

Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

[Gambas:Video CNN]

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.

Ruang Hidup Dewa Dharma

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]