pasar jackpot slot link alternatif

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Buka Peluang Investasi, Sandiaga Uno Temui 20 Pengusaha India******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui 20 pengusaha asli India di National Stock Exchange, India guna memaparkan potensi bisnis dan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menarik modal asing pada Selasa (20/6).

Para pengusaha itu termasuk CEO of Millennium India, Prakash Subramanian dan President & Head Nuvama Capital Markets, Shiv Sehgal, juga Hitesh Jain dan Malika Noorani dari Parinam Law Associates, serta Managing Director & Head - ICG at Nuvama Group, Gautam Shroff.

"Di sini terlihat begitu banyak peluang investasi dan kerja sama antara India dan Indonesia yang tadi kita kerucutkan ke tiga sektor utama, yaitu satu, teknologi, kedua adalah keuangan, dan ketiga adalah ekonomi kreatif yang kita kemas dalam sebuah pendekatan ekonomi digital," kata Sandiaga.

"Kita berharap kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 serta dengan Presidensi G20 India dan Indonesia sebagai anggota, maka beberapa inisiatif mengenai percepatan pembangunan khususnya kepemimpinan ekonomi bisa kita hadirkan," katanya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku optimistis bahwa kerja sama yang terjalin dapat meningkatkan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, peluang usaha bakal semakin terbuka, lapangan kerja pun tercipta bagi kedua negara.

Adapun salah satu hal yang menarik perhatian Sandiaga adalah pengelolaan data yang terintegrasi, terutama data dari segi bahan pangan. Dia yakin, hal itu dapat membuka peluang Indonesia untuk pengendalian inflasi ke depannya, sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

"Kita juga melihat bagaimana konsep transparansi dalam pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini juga menjadi salah satu fokus bagaimana India bisa bertransformasi dan mereka bisa belajar dari Indonesia dan Indonesia juga bisa meluaskan pasarnya ekonominya dengan kerja sama yang kita berikan," ujar Sandiaga.

Bagikan catatan sejarah

Pengusaha Minta Diberi Kelonggaran Atur Cuti Pekerja saat Iduladha******

Pengusaha menanggapi usulan cuti bersamapada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari RayaIduladha 1444 H.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan mendukung bila kemudian pemerintah mengamini usulan tersebut dan kemudian memutuskan cuti bersama pada Iduladha nanti. Pasalnya, Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar.

"Namun dalam implementasinya dunia usaha (kami harap) bisa diberikan kesempatan melakukan penyesuaian pengaturan pengambilan cuti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/6).

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan pelaku usaha menghormati kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan hari libur untuk Iduladha. Ia berharap setelah mendapatkan libur, para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan lebih produktif.

"Kami sangat menghargai hak pekerja untuk mendapatkan libur, karena itu telah dijamin oleh Undang-Undang," kata Arsjad.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyebut ada usulan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari Raya Iduladha 1444 H. Ia menyebut terkait wacana penambahan cuti bersama itu sudah pernah dibahas dalam rapat bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Ada usulan selain libur nasional 29, 28 Juni itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian 30 kan kejepit itu diusulkan juga jadi cuti bersama," kata Azwar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/6).

Pihaknya percaya jika kedua tanggal itu ditetapkan sebagai cuti bersama, akan meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.

Ia pun menyebut hal itu bertepatan dengan libur anak sekolah, sehingga dapat meningkatkan kualitas waktu bersama dengan keluarga.

"Karena setiap libur yang lebih dari dua hari itu pergerakan ke daerah juga tinggi, dan mendorong pemerataan ekonomi tumbuh di berbagai kawasan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Respons Nelayan, KKP Setop Permanen Penambangan Pasir di Pulau Rupat******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian tersebut merupakan respons terhadap aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut. Sekaligus, wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", ungkap Adin dalam keterangannya, Rabu (21/6). 

Untuk menangani kasus ini, KKP telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut yang telah menganalisis kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat.

"Kami sudah bentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Hasil analisa terhadap kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat, memang benar bahwa 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia" papar Adin.

Atas kerusakan yang ditimbulkan, KKP menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut secara permanen.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Selain itu, PT. LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi Laut. Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi.

"Justru penerbitan PP 26 Tahun 2023 ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti di pulau Rupat supaya tidak terjadi lagi," terang Adin.

Adin menekankan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, lokasi tambang sendimen hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli.

Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendimen yang boleh diambil, bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

"Sebelum ada PP 26/2023 kan kurang jelas, pasir dianggap sebagai salah satu materi pertambangan. Nah, dengan adanya PP 26/2023, penambangan di Pulau Rupat menjadi tidak diperbolehkan selamanya karena di lokasi tersebut tidak mungkin ditetapkan sebagai lokasi sendimen karena merupakan pulau-pulau kecil terluar yang dilindungi," ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan untuk wilayah pertahanan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan Pulau Rupat tidak diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, penegasan ini kami harapkan menjawab kegelisahan nelayan sekitar Pulau Rupat", pungkas Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaaan sedimentasi usai terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Dirut Jamin Tak Ada PHK dari Merger Perum PPD dan Damri******

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin menegaskan tak akan ada pemutusan hubungan karyawan (PHK) dari merger Perum Damri dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). 

Keputusan merger ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Juni 2023.

Dalam PP tersebut, kekayaan Perum PPD disebut akan beralih kepada Perum Damri setelah dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Dengan begitu, Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara.

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," jelasnya, dalam acara Perayaan Penggabungan di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Dengan penggabungan ini, Direktur Keuangan Perum Damri Joni Prasetiyanto menambahkan Perum Damri menargetkan laba bisa meningkat atau bertambah hingga Rp750 miliar sampai 2027 mendatang.

"Kalau dari kajian buku putih yang telah kami susun dengan konsultan pendamping PMO itu diharapkan hingga 2027 kami bisa menambah value creation-nya Rp750 miliar. Artinya pendapatan/revenue itu sampai 2027 mencapai Rp2,3 triliun," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

Alam Dewa Kegelapan

IHSG Diproyeksi Melemah Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah dalam pembukaan perdagangan Jumat (23/6).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya mengatakan IHSG masih terlihat akan berada dalam fase konsolidasi pasca rilis data perekonomian terkait tingkat suku bunga acuan.

"Potensi pergerakan masih terlihat akan berada dalam tekanan yang bersifat teknikal koreksi, sehingga momentum koreksi masih dapat dimanfaatkan investor baik jangka pendek, menengah hingga panjang," ujarnya dalam riset hariannya.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi pergerakan IHSG akan melemah. Ia menyebutnya kembalinya IHSG ke demand zone dengan tekanan dari sektor perbankan membuat respons negatif pasar.

"Respon negatif pasar terhadap sektor yang memiliki bobot besar terhadap IHSG memungkinkan pelemahan terhadap IHSG," kata William dalam riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan NISP, PTSN, SHIP, dan UNTR.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.652 pada Kamis (22/6). Indeks saham melemah 50 poin atau 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor bertransaksi sebesar Rp8,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,01 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 298 saham menguat, 214 saham terkoreksi, dan 235 saham lainnya stagnan. Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 2,07 persen. Sedangkan satu sektor menguat yaitu keuangan plus 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]