buku mimpi 1000

kemabukan

Kemenhub Tambah Empat BLU, Kurangi Ketergantungan pada APBN******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.

BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan bisa semakin mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat satuan kerja BLU tersebut, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

"Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, Budi mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satuan kerja BLU Kemenhub. Hal ini diperlukan agar satuan kerja dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.

"Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien," tuturnya.

Dengan bertambahnya empat satuan kerja BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satuan kerja BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 BLU bidang kesehatan, dan 8 BLU terkait unit barang dan jasa.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan BLU memiliki peran yang sangat strategis. Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Ia menyebut kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU 2021 sebesar Rp1.160 triliun.

Sampai dengan kuartal III 2022 PNBP BLU mencapai 67,35 T. Hadiyanto menjelaskan sampai dengan kuartal III 2022, jumlah BLU di Indonesia mencapai 260 BLU. Dari 2005 sampai dengan 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Kemenhub Tambah Empat BLU, Kurangi Ketergantungan pada APBN******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.

BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan bisa semakin mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat satuan kerja BLU tersebut, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

"Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, Budi mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satuan kerja BLU Kemenhub. Hal ini diperlukan agar satuan kerja dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.

"Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien," tuturnya.

Dengan bertambahnya empat satuan kerja BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satuan kerja BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 BLU bidang kesehatan, dan 8 BLU terkait unit barang dan jasa.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan BLU memiliki peran yang sangat strategis. Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Ia menyebut kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU 2021 sebesar Rp1.160 triliun.

Sampai dengan kuartal III 2022 PNBP BLU mencapai 67,35 T. Hadiyanto menjelaskan sampai dengan kuartal III 2022, jumlah BLU di Indonesia mencapai 260 BLU. Dari 2005 sampai dengan 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Luhut Bantah JK soal Pekerja Nikel dan Tukang Las Banyak dari China******

Menteri Koordinator dan InvestasiLuhut Panjaitan membantah ucapanJusuf Kalla bahwa pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurut Luhut, tenaga kerja China memang mendominasi smelter nikel. Tapi tambahnya, itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam.

Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek itu.

JK mengkritisi pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Nikel. Namun, dalam pengembangan smelternya masih banyak ditangani oleh tenaga kerja asal China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujarnya dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

JK mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Ia pun yakin, pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK.

"Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar. (Namun dengan) Kemampuan diri sendiri," lanjutnya.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

"Dari sumber bersih, pakai hidro tadi. Karena Eropa tak mau beli kalau kotor energinya," katanya.

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Luhut Soal Ekonomi Indonesia: Tak Lepas dari Kerja Sama China******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ekonomi Indonesia yang kebal di tengah ketidakpastian global tak lepas dari kerja sama denganChina.

"Dunia sekarang menghadapi tantangan yang hebat, saya ingin sampaikan Indonesia termasuk negara yang bisa mempertahankan ekonominya seperti sekarang ini. Itu sebenarnya tidak lepas dari kerja sama yang begitu hebat antara Tiongkok dengan Indonesia," katanya dalam Peluncuran Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (28/10).

Luhut mengatakan dalam delapan tahun terakhir, ada banyak kemajuan atas kerja sama yang konstruktif antara Tiongkok dan Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang, bisa dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor kritis dan semua itu saling menguntungkan. Saya ulangi, saling menguntungkan. Saya lihat Tiongkok juga memberikan teknologi terbaik dia, dan juga Tiongkok memberikan transfer teknologi, mendirikan politeknik di berbagai industri," katanya.

Tercatat, defisit perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok pun terus menurun dari US miliar pada 2019 menjadi hanya US,5 miliar pada 2021. Defisit neraca perdagangan kedua negara, diprediksi sekitar US0 juta atau kurang pada tahun ini.

"Jadi kalau orang katakan kita didikte China, sama sekali tidak benar. Apalagi dengan angka-angka ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, apapun bentuk kerja sama Tiongkok di Indonesia itu kita lakukan betul kerja sama yang saling menguntungkan," katanya.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk RI Lu Kang menyebut kerja sama ekonomi antara kedua semakin erat. Ia optimis perusahaan-perusahaan Tiongkok bisa ikut meningkatkan level industri Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Investasi Tiongkok sudah mengakar kuat, seperti pohon besar yang menghasilkan buah melimpah. Ini tidak lepas dari perhatian pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia," kata Dubes Lu Kang.

[Gambas:Video CNN]