hobiqq

Halo, pacar selebriti

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Deretan Pengusaha Angkutan Umum Listrik di Tengah Isu Subsidi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang insentifuntuk angkutan umum berbasis listrik produksi dalam negeri selain pembelian mobil dan motor listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail soal pemberian insentif untuk angkutan umum listrik itu.

"Insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (21/12).

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid. Kemudian subsidi pembelian motor listrik baru Rp8 juta dan motor konversi Rp5 juta.

1. Keluarga Bakrie

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memiliki anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) yang memasok dan merakit bus listrik merek BYD dari China.

VKTR menyediakan bus listrik K-9 low deck dengan spesifikasi panjang 12 meter. Bus tipe itu telah resmi beroperasi di Jakarta sebagai armada Transjakarta dengan jumlah 30 unit yang didatangkan secara utuh dari China. Nantinya, perusahaan akan merakitnya di Indonesia.

2. Moeldoko

Perusahaan angkutan umum listrik lainnya adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB) di mana Staff Kepresidenan Moeldoko tercatat sebagai salah satu pendirinya. MAB memproduksi bus listrik dengan spesifikasi 12 meter.

Seiring berjalannya waktu, MAB tak cuma memproduksi bus listrik. Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.

3. BUMN INKA

PT INKA (Persero) juga berpotensi memperoleh subsidi angkutan listrik. BUMN ini telah mengembangkan dua jenis bus listrik di Indonesia yakni ukuran 8 meter dan 12 meter.

INKA menggandeng perusahaan asing asal Taiwan, Tron E yang menjadi pemasok sistem kelistrikan mulai baterai hingga motor listrik. Sedangkan untuk karoseri, INKA bekerjasama dengan perusahaan asal Malang, Jawa Timur, yaitu Piala Mas.

4. Alexander Barus

Alexander Barus merupakan CEO PT Sokonindo Automobile, perusahaan kerjasama (joint venture) antara Sokon Group (Hongkong) Company Limited dengan PT. Kaisar Motorindo Industri dari Indonesia.

Beberapa waktu lalu, perusahaan mengumumkan kerja sama dengan Transjakarta dalam penggunaan mobil listrik Gelora E sebagai armada angkutan umum Micro Trans di Jakarta. Uji coba dilakukan selama tiga bulan dimulai sejak September 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga tengah melakukan uji coba terhadap produk yang sama yaitu Gelora E untuk digunakan sebagai angkutan umum.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

AS Butuh 2 Juta Imigran Imbas Krisis Tenaga Kerja******

Amerika Serikat (AS) kekurangan jumlahtenaga kerjadi mana hal itu sudah terjadi sejak tiga tahun lalu, saat pandemi covid-19 dimulai.

Hasil riset para peneliti Universitas California Davis (UC Davis) menyatakan Negeri Paman Sam itu membutuhkan setidaknya 2 juta imigran untuk mengisi pasar tenaga kerjanya.

Pada 2020, pemerintah AS menyetop pemrosesan visa pekerja imigran. Akhir 2021, ada kekurangan 2 juta imigran usia produktif dibanding masa sebelum covid-19.

Kehadiran imigran sangat penting bagi perekonomian AS. Terutama, untuk mengisi lowongan yang tidak diminati warga AS.

Beberapa sektor yang membutuhkan imigran yaitu sektor konstruksi, pertanian dan perhotelan. Jenis-jenis pekerjaan ini banyak tidak terisi.

Peri menyebut ada 10,3 juta lowongan kerja di AS, di antaranya 377 ribu orang di bidang konstruksi, dan 1,6 juta di perhotelan. Kebutuhan tenaga kerjanya meningkat terus dalam beberapa bulan terakhir.

"Perhotelan mempekerjakan imigran dalam jumlah yang sangat besar, 30 persen-40 persen pekerjanya adalah orang asing, "kata Peri.

Dari 2 juta angka imigran yang gagal ke AS, 1 juta di antaranya merupakan pekerja terampil lulusan perguruan tinggi.

Awal bulan ini, Federasi Biro Pertanian Amerika bersama dengan 350 kelompok pertanian lainnya meminta Senat untuk meloloskan RUU reformasi pertanian untuk mengatasi krisis buruh tani.

Pekerja pertanian asing yang terampil adalah tulang punggung pertanian AS. Saat ini, mereka kelimpungan mencari pekerja.

"Krisis tenaga kerja pertanian menghambat produksi dan berkontribusi terhadap inflasi harga pangan. Kita harus mengatasi krisis tenaga kerja yang mengancam pertanian di seluruh AS," bunyi tuntutan mereka kepada senat.

[Gambas:Video CNN]