cara dapat uang banyak

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

slot gacor hari ini 2023

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

situs slot new member pasti menang

Sekitar 1.500 narapidana gunakan hak suara di Lapas Salemba******

Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.576 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara (TPS) khusus agar 1.576 warga binaan bisa melaksanakan hak pilihnya," kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat  di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Beni menjelaskan meskipun menjalani masa hukuman, para warga binaan masih tetap mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2024. Selain itu, tidak ada hal yang khusus atau spesial dalam tahapan pencoblosan Pemilu di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Salemba.

“Untuk syaratnya sama yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun dan sudah mempunyai nomor induk kependudukan (NIK). Pencoblosan ini tidak ada yang khusus semuanya sama dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2024,” jelas Beni.

Beni juga menyebutkan sebanyak 136 petugas Lapas Kelas IIA Salemba yang bertugas menjadi petugas KPPS saat pencoblosan. Dimana satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah tujuh orang dan dua orang pengamanan langsung.

“Yang menjadi petugas KPPS yakni dari petugas lapas juga dari yang memang hari ini bertugas. Satu TPS itu ada 7 orang petugas,” kata Beni.

Sebelumnya jajaran Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat juga telah melakukan sosialisasi Pemilu 2024. Hal ini dilakukan agar kondisi saat pemungutan suara tetap kondusif.

“Secara teknis kami sudah melakukan penguatan, sosialisasi dan mengedukasi pada warga binaan bagaimana tata cara pelaksanaan pencoblosan. Hal ini dilakukan agar kondisi tetap kondusif," kata Beni.
Baca juga: 13.630 warga binaan coblos di TPS khusus rutan dan lapas di Jakarta
Baca juga: Jakarta Timur miliki 41 TPS Khusus
Baca juga: Logistik pemilu ke TPS Khusus di Pulau Seribu telah didistribusi

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Senin ajaib

pinjol legal dan aman

Lebih dari 76 ribu WNI gunakan hak pilih pemilu 2024 di Hong Kong******

Beijing (ANTARA) - Sebanyak 76.481 warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong dan Makau telah menggunakan hak suara mereka dalam Pemilihan Umum 2024, baik secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun melalui pos.

"Antusiasme WNI dalam pemilu kali ini tergolong sangat tinggi, tercatat peningkatan sebesar 64,5 persen dari jumlah total 46.491 pemilih pada 2019," kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Makau Agustinus Guntoro, Rabu. 

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Beijing, Agustinus mengatakan 753 pemilih mencoblos langsung di empat TPS, yang dipusatkan di gedung KJRI Hong Kong pada Selasa (13/2).

Jumlah tersebut merupakan 31,5 persen dari total 2.390 Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS.

"Pencoblosan di TPS berjalan dengan lancar berkat kerja sama PPLN, panitia pengawas, dan pihak lainnya," katanya, menambahkan. 

Penerimaan surat suara yang sudah tercoblos dari pemilih melalui pos akan terus berlangsung hingga 15 Februari 2024.

Sejauh ini, tercatat 75.728 surat suara yang telah diterima kembali oleh PPLN Hong Kong dan Makau.

Pemilu di Hong Kong dan Makau 2024, menurut Agustinus, dilaksanakan berbeda dari pemilu sebelumnya.

Tahun ini, ujarnya, pemerintah China, Hong Kong, dan Makau hanya memberikan izin penyelenggaraan pemilu di gedung KJRI Hong Kong.

"Sementara kapasitas, sarana, dan prasarana yang tersedia di gedung KJRI Hong Kong sangatlah terbatas, sehingga tidak dapat menampung jumlah partisipan Pemilu dalam jumlah yang signifikan," ungkap Agustinus.

Penentuan lokasi penyelenggaraan pemilu tersebut didasarkan atas penilaian Hong Kong Police Force (HKPF) dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Dengan pertimbangan tersebut, pada pada 28 Desember 2023, KPU RI memutuskan untuk mengubah alokasi metode Pemilu di Hong Kong," kata Agustinus.

Sebelumnya, ada 31 TPS dengan 76.174 pemilih dan sembilan Kelompok Pos dengan 88.517 pemilih dan kemudian menjadi empat TPS dengan 2.390 pemilih dan 36 pos dengan 162.301 pemilih.

Seluruh komposisi WNI pemilih, baik yang menyampaikan hak suaranya secara langsung di TPS maupun melalui Pos, diputuskan oleh KPU RI.

Dengan 164.691 WNI yang tercatat sebagai DPT, Hong Kong dan Makau menjadi wilayah ketiga terbesar pemilu di luar negeri.

Untuk memastikan pemenuhan hak suara masyarakat Indonesia di Hong Kong dan Makau, PPLN telah melakukan sosialisasi intensif terkait peraturan yang berlaku dalam Pemilu 2024.

Sosialisasi dilaksanakan antara lain melalui dialog interaktif secara rutin di media sosial dan kerja sama dengan simpul-simpul masyarakat di Hong Kong dan Makau guna menyebarkan informasi. 

Sesuai peraturan perundang-undangan, penghitungan suara untuk pemilih langsung akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, pukul 14.15 waktu setempat.

Sementara itu, penghitungan surat suara melalui pos akan dilaksanakan mulai Jumat, 16 Februari 2024, pukul 09.00 waktu setempat.

Baca juga: PPLN: 76 ribu WNI di Hong Kong dan Makau salurkan suara lewat TPS-pos

Baca juga: PPLN Beijing manfaatkan libur Imlek gelar pemilu pada 14 Februari

 

Melihat kesiapan TPS di ujung barat Indonesia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak Hantu yang Salah

gila4d

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Labirin Orang Mati

erek72

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

mingguan hk 6d paito

Cinta Laura sampai Ivan Gunawan gunakan hak pilih di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah selebritas Indonesia seperti desainer Ivan Gunawan (Paris), aktris Acha Septriasa (Sydney), pemain sinetron Natasha Wilona dan Cinta Laura (New York), tertib mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota-kota luar negeri itu, terlepas dari aktivitas mereka yang padat menjelang Pemilu 2024.

Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadi masing-masing, Selasa, Cinta Laura menyatakan bahwa kesibukan pribadi tidak boleh menghilangkan hak memilih yang telah dijamin konstitusi.

"Suara kita adalah refleksi dari harapan dan mimpi kita untuk Indonesia. Jadi, mari kita tutup dengan mengingat bahwa setiap suara diperhitungkan, jadi, keluarlah dan lakukan peran kalian," kata Cinta Laura melalui akun Instagram @claurakiehl, dikutip Selasa.

Cinta Laura yang kini berusia 30 tahun itu juga berpose di depan spanduk bertuliskan "Satu Suara Dapat Mengguncang Keadaan" (One Vote Can Rock The Boat) dan latar perkotaan Manhattan, Amerika Serikat.
 

Pada foto lain, tangan Cinta juga membawa papan merah-putih, warna Bendera Negara Indonesia, bertuliskan "Suara Pemilu, Suara Rakyat" serta terdapat pula logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto-foto itu diunggah pada 11 Februari usai aktris dan penyanyi berdarah Jerman itu mencoblos di TPS 5 pada Sabtu (10/2).

Natasha Wilona, pemain sinetron yang terkenal lewat akting sebagai pemeran utama acara televisi "Anak Jalanan" itu membagikan foto jari kelingking yang ternoda tinta ungu usai mencoblos di salah satu TPS yang ada di New York, Amerika Serikat pada Sabtu (10/2).

Natasha berkata "walau lagi di New York, tetap tidak boleh tidak memilih alias golput! Karena hak pilih yang dimiliki setiap warga negara Indonesia, harus digunakan untuk memilih wakil rakyat yang terbaik".
 

Selebritas Indonesia tak hanya menggunakan hak suara di benua Amerika, tapi, juga di Eropa dan Australia.

Seperti desainer Ivan Gunawan, presenter dan desainer kondang itu mengaku mencoblos lewat Pos 001 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis pada Sabtu (10/2) demi bisa berkontribusi terhadap masa depan Indonesia lima tahun mendatang.
 

Setelah masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) luar negeri karena mengurus Surat Pindah Memilih dari Jakarta Selatan, Ivan boleh mencoblos dengan jenis surat suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota DPR RI saja.

Sementara itu, aktris yang pernah bermain di film "Heart", Acha Septriasa, memilih di TPS 16 Sydney, Australia. Acha datang ke TPS bersama suaminya Vicky Kharisma. Acha beberapa tahun belakangan tinggal di kota tersebut.
 

"Pesta demokrasi di Sydney AU," tulis Acha dalam unggahan di akun Instagram @septriasaacha.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024