ceri188 slot

Pedang Teratai Hijau

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Dapat Kredit Rp506,94 M, PT TBS Energi Akuisisi Perusahaan Singapura******

PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) mendapat pembiayaan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DBS Indonesia sebesar US juta atau setara Rp506,94 miliar (asumsi kurs Rp15.361 per dolar AS).

Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Dicky Yordan mengatakan dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi perusahaan pengolah limbah medis di Singapura, Asia Medical Enviro Services (AMES).

Dicky menuturkan transaksi ini bukan hanya soal ekspansi perusahaan semata. Tapi, sebagai pembuktian bahwa perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada sektor keberlanjutan.

"Ini bukan ekspansi semata, tapi jutru sebagai penegasan bahwa berkembangnya bisnis kami bisa bersamaan menjadi solusi dari isu sosial dan lingunan," ucap Dicky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/9).

Adapun porsi dana Rp506,94 miliar itu 50 persen dari Bank Mandiri dan 50 persen dari Bank DBS Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah K Indriati mengatakan pihaknya yakin peran industri keuangan sangat penting dalam mengakselerasi transisi bisnis menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya dengan customer base yang luas, Bank Mandiri terus memberikan dukungan penuh kepada nasabah. Selain itu, Bank Mandiri juga menjadi bagian dari perjalanan transisi ke ekonomi rendah karbon.

"Penandatanganan kerja sama konkrit ini merupakan komitmen nyata Bank Mandiri untuk menuju net zero emissions Indonesia di 2060," kata Susana.

Senada, Direktur Bank DBS Indonesia Kunardy Lie menuturkan pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung nasabah yang ingin memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ia menyebut misi Bank DBS menjadi Best Bank for a Better World diaplikasikan melalui tiga pilar kerja keberlanjutan, yakni Responsible Banking, Responsible Business Practice, dan Impact Beyond Banking.

Kunardi mengatakan misi itu merupakan bukti penting bahwa agenda keberlanjutan terjahit di setiap daya dan upaya kerja perusahaan.

Oleh karena itu, ia menilai kerja sama ini mengukuhkan keseriusan perusahaan dalam memfasilitasi transisi menuju operasional bisnis yang lebih rendah karbon emisi.

"Kemampuan kami untuk mengurangi financial emissions merupakan bagian dari keberhasilan upaya dekarbonisasi nasabah kami, dan kami berkomitmen untuk mendampingi mereka selama proses tersebut," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

IHSG Menguat ke 6.959 Meski 282 Saham Ambruk******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.959 pada Kamis (14/9) sore. Indeks saham menguat 23,85 poin atau 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,27 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,34 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 282 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,14 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 0,29 persen. Sedangkan indeks Kospi Korea Selatan 1,51 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,38 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,16 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,27 persen.

Seperti Eropa, bursa saham Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,12 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,17 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

pengamat alam

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Erick Janji Bakal Tutup Lagi Anak Cucu BUMN yang Tak Diperlukan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berjanji bakal kembali menutup anak cucu perusahaan pelat merah, tidak hanya berhenti di 173 perusahaan.

"Tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak diperlukan. Jumlah 173 ini (yang sudah ditutup) saya rasa Pak Sesmen (Sesmen BUMN Rabin Indrajad Hattari) harus kita reviewlagi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Para wamen, saya rasa waktunya masih ada kalau kita bisa menutup lagi anak cucu (BUMN) yang kita sepakati jangan jadi gantolan dari perusahaan holdingsehat," imbuh Erick.

"Nanti saya coba commitke situ karena keterkaitan dari proyek-proyek itu kalau terus dianakcucukan tidak efisien juga. Kalau diperlukan oke, tapi kalau tidak sebaiknya kita kurangi ya pak sesmen," tutupnya.

Erick memang tengah bersih-bersih BUMN. Ia mengatakan anak cucu BUMN kerap mengandalkan proyek perusahaan induknya sehingga perputaran keuntungan hanya dirasakan di lingkup perusahaan pelat merah, tidak berdampak ke bisnis UMKM daerah.

"Jangan sampai jeruk makan jeruk lakukan ini yang suplainya BUMN juga. Ini yang kita terus mau dorong supaya pengusaha-pengusaha juga bisa tumbuh. Dia (anak cucu BUMN) ingin menjadi menara gading. Bikin jalan tol yang suplai aspalnya BUMN, pasirnya BUMN, jadi gak sehat akhirnya membunuh pengusaha daerah," kata Erick, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]