rajacasino88

patriark legendaris

Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika berupa pembayaran fee lisensi. Bantuan itu diberikan sekali dari tiga kali perhelatan event tersebut. 

Adapun ajang balap WSBK diselenggarakan pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023 di Sirkuit Mandalika.

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/6).

Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Lihat Juga : Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali

Pada kesempatan itu, Arya juga merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," katanya.

Belum lama ini, Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Lihat Juga : Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmenyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi kereta rel listrik (KRL) atau commuterline.

"Nanti kami bangun yang baru di Indonesia. Kami akan mengeluarkan dana kira-kira Rp9,3 triliun dan semuanya akan dikerjakan di INKA, jadi INKA Banyuwangi maupun Madiun," kata Luhut di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Sembari menunggu KRL produksi INKA rampung, Luhut mengungkapkan RI bakal membeli 3 trainset KRL baru. Ia menegaskan pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di Tanah Air, serta beberapa armada yang sudah harus dipensiunkan.

Di lain sisi, soal penyehatan keuangan INKA sempat disinggung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Saat itu Erick menyebut INKA bisa memperoleh tambahan modal Rp3 triliun dari negara.

Erick mengatakan usulan ini sudah dibahas di level pemerintah saat rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

Perhatikan saya

Sandi Minta Rencana Hapus WSBK dari Sirkuit Mandalika Dikaji Lagi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomeminta PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penghapusan ajang balap motor World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

"Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan eventyang lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang," ujar Sandiaga, dikutip dari Antara, Senin (19/6).

Terkait kerugian yang diderita penyelenggara, Sandiaga menyebut hal ini dapat diminimalisir dengan penghitungan secara tepat.

InJourney mengatakan gelaran WSBK mendatangkan kerugian Rp100 miliar bagi mereka. Direktur Utama InJourney Doni Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI (14/6) mengatakan pihaknya akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK karena tidak menarik bagi investor untuk masuk sebagai sponsor.

Dengan penghapusan ajang balap WSBK diharapkan akan membantu menurunkan beban perusahaan sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak membengkak setiap tahun dibandingkan apabila ajang tersebut dipertahankan.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menginginkan pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil oleh pemerintah provinsi (pemprov).

[Gambas:Video CNN]

lima elemen langit

Izin Terbit, Basuki Segera Bangun Tol Yogya******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan Jalan TolYogyakarta-Bawen yang berlokasi di atas tanah kas desa (TKD) maupun tanah Kasultanan alias sultan ground(SG) sudah bisa dieksekusi.

Terlaksananya pembangunan, menurut Basuki, seiring dengan terbitnya serat palilah atau surat keputusan tentang pemberian izin pemanfaatan tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk sementara waktu.

"Palilah untuk izin sementara sudah bisa, sudah ada yang keluar dan bisa dikerjakan. Itu untuk (Tol) Jogja-Bawen," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Menurut yang saya baca kan tidak bisa diganti rugi. Beliau (Sri Sultan HB X) tidak mengizinkan diganti rugi, ya dipakai saja," katanya.

Adapun untuk Tol Yogyakarta-Solo, kata Basuki, ditargetkan akan sampai ke Purwomartani Sleman tahun depan.

"Jogja-Solo kan sudah mulai. Nanti 2024 itu sudah sampai di Purwomartani," pungkasnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya bersikukuh tak melepas Tanah Kasultanan atausultan ground(SG) untuk proyek tol.

"Ya kalau dilepas kan hilang, keraton punya tanah itu kan juga bagian dari (UU) Keistimewaan. Ha nek tanahe keraton entek kepiye(kalau tanahnya keraton habis bagaimana)," kata Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (3/2).

Dia pun rela apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau tak dibayar sekalipun. Asalkan, keraton selaku pemilik SG tak kehilangan asetnya.

Salah satu proyek tol di wilayah DIY yang telah memasuki tahap konstruksi adalah Tol Yogyakarta-Bawen. Infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditarget tuntas dan bisa dioperasikan 2025 mendatang.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono mengatakan, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen selain sebagai PSN juga telah ditetapkan menjadi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP).

Menurut Triono, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen akan dibangun dengan panjang 75,82 kilometer. Rinciannya, 67,5 kilometer berada di wilayah Jawa Tengah dan sisanya 8,77 kilometer di DIY.

"Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ini terdiri dari 6 seksi," kata Triono saat groundbreaking proyek tolYogyakarta-Bawen 30 Maret 2022 lalu.

Seksi 1 meliputi Ruas Yogyakarta-Banyurejo (8,25 km); Seksi 2 Ruas Banyurejo-Borobudur (15,26 km); Seksi 3 Ruas Borobudur-Magelang (8,08 km); Seksi 4 Ruas Magelang-Temanggung (16,26 km); Seksi 5 Ruas Temanggung-Ambarawa (22,56 km); dan Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen (5,21 km).

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen rencananya memiliki 4 buah simpang susun, 1 junction, dan akan dibangun menggunakan desain struktur at gradeatau di atas tanah dan elevatedatau melayang.

Nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp14,62 triliun dengan masa konsesi 40 tahun yang akan dilaksanakan oleh PT Jasamarga Jogja-Bawen selaku Badan Usaha Jalan Tol.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

PTBA Tebar Dividen Rp12,5 T, Cek Jadwal Lengkapnya******

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan membagikan dividenkepada pemegang saham pada 14 Juli 2023 mendatang. Dividen yang akan dibagikan senilai Rp12,56 triliun

Pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA pada 15 Juni 2023. Setiap pemegang satu saham PTBA akan mendapat dividen Rp1.094.

Mengutip situs Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen Bukit Asam (PTBA) sebagai berikut:

PTBA mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan pada 2022. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp12,6 triliun atau 159 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,9 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan sebesar Rp42,6 triliun atau 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp29,3 triliun. Kemudian total aset perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 45,4 triliun atau 126 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp36,1 triliun.

Total produksi batu bara PTBA pada 2022 mencapai 37,1 juta ton, naik 24 persen dibanding pada 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara PTBA sebanyak 31,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding pada 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.