pundi96

rtp btv 168 257Jutaan kata 876018Orang-orang telah membaca serialisasi

《pundi96》

Kemenperin: Indonesia kuasai 1,25 persen pangsa pasar kerajinan dunia******

Market share ekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan Indonesia menguasai 1,25 persen pangsa pasar penjualan produk-produk industri kerajinan di dunia.

“Saat ini, Indonesia memegang market sharesekitar 1,25 persen dari pangsa pasar kerajinan dunia,” kata Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Alexandra Arri Cahyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Alexandra, industri kerajinan merupakan salah satu sektor industri yang berperan menyumbang ekspor. Data TradeMap.org pada September tahun 2023 menunjukkan total nilai ekspor kerajinan Indonesia ke dunia mencapai 603,956 juta dolar AS.

“Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke negara Eropa mencapai 129,182 juta dolar AS," ucap Alexandra.

Sementara itu, lanjut Alexandra, tercatat bahwa negara tujuan ekspor kerajinan Indonesia paling tinggi antara lain Belgia, Belanda, dan Jerman, khususnya untuk komoditas travelling bags, basketwork, tableware, dan kitchenware.

“Peluang industri kerajinan Indonesia dapat berkembang lebih besar,” katanya.

Menurutnya, industri kerajinan Indonesia juga berpotensi tumbuh positif karena didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan kemampuan perajin dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk kerajinan dan dekorasi yang unik.

Industri kerajinan Indonesia, lanjut Alexandra, juga diproyeksikan dapat mempengaruhi ekonomi nasional karena sentra industri kerajinan tersebar di seluruh provinsi, yakni dengan penghasil utama kerajinan berasal daerah Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Oleh karena itu market shareekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh, dengan potensi pasar dalam dan luar negeri yang cukup besar, serta perkembangan industri Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Sebelumnya, Kemenperin memfasilitasi 10 industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan lokal mengikuti pameran ternama kelas dunia, yaitu Pameran Ambiente di Messe Frankfurt, Jerman, pada 26-30 Januari 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan 10 IKM untuk ikut serta dalam Pameran Ambiente 2024. Para penerima fasilitas tersebut, yaitu Grandis Home, Bana Andaru Nusantara, Yogya Indo Global, Jawa Classic, Alam Cipta Karya, Hasibuan Design, Abbacraft Multi Kreasi, Art Classic Indonesia, Indorisakti, dan Siji Lifestyle.

Reni mengungkapkan dengan pameran tersebut para pelaku IKM berhasil mendapatkan penawaran produk dari para pembeli potensial yang berasal dari Asia, Eropa, maupun Amerika dengan nilai permintaan mencapai 457 ribu dolar AS dan nilai penawaran sebesar 775 ribu dolar AS.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pameran Ambiente membantu meningkatkan ekspor industri kerajinan dan home decor,” kata Reni.

Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin gelar pelatihan operator sewing dan servis sepeda motor
Baca juga: Kemenperin bangun fasilitas produksi obat bahan alam

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot bonus 100 di depan to kecil、slot slot demo、situs gacor slot hari ini

Terkait：goncengqq、10 situs slot online terpercaya、heylink bonus new member bebas ip、pinjaman lewat wa、link slot online terpercaya、rumus angka jitu hk、cari situs slot yang gacor、bayar shopee kredivo、tafsir mimpi 65、cara mengisi voucher k vision

---

---

bab terbaru：aplikasi slot gacor terpercaya（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29