si untung slot

Pedang dan Lan

slot vip login

Amnesty: Israel harus patuhi putusan ICJ atas kasus genosida di Gaza******

London (ANTARA) - Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas gugatan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel menjadi upaya penting untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza, kata Amnesty International dalam pernyataannya pada Jumat (26/1).

Putusan itu memerintahkan enam tindakan sementara, termasuk mendesak Israel untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar Konvensi Genosida, mencegah hasutan untuk melakukan genosida dan menghukum penghasutnya, serta mengambil langkah cepat dan efektif untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.

Mahkamah itu juga memerintahkan Israel untuk menyimpan bukti-bukti genosida dan menyerahkan laporan terkait semua langkah yang diambil sesuai perintah dalam putusan dalam waktu satu bulan.

"Keputusan hari ini merupakan pengingat akan pentingnya peran hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan yang kejam," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dalam pernyataan tersebut.

"Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan diam ketika Israel melancarkan serangan militer yang kejam untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza dan menyebabkan kematian, ketakutan dan penderitaan warga Palestina."

"Namun, keputusan ICJ saja tidak dapat mengakhiri aksi kekejaman tersebut dan kehancuran yang dialami warga Gaza," katanya, menambahkan.

Menurut Callamard, tanda-tanda terjadinya genosida di Gaza dan pengabaian Israel terhadap hukum internasional menegaskan perlunya tekanan secara efektif dan terpadu terhadap Israel untuk menghentikan serangan mereka terhadap warga Palestina.

Gencatan senjata segera tetap penting karena menjadi cara paling efektif untuk menerapkan langkah-langkah sementara dan mengakhiri penderitaan warga sipil, katanya.

"Pertaruhannya sangat besar; langkah-langkah sementara ICJ mengindikasikan bahwa dalam pandangan mahkamah itu, kelangsungan hidup warga Palestina di Gaza berada dalam bahaya. Pemerintah Israel harus segera mematuhi keputusan ICJ tersebut," kata Callamard.

Dia mengatakan bahwa semua negara, termasuk yang menentang pengajuan kasus genosida oleh Afsel, berkewajiban untuk memastikan langkah-langkah ICJ itu dilaksanakan.

"Para pemimpin dunia dari AS, Inggris, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada keputusan Mahkamah, yang mengikat secara hukum, dan melakukan segala upaya untuk melakukan kewajiban mereka dalam mencegah genosida."

"Pengabaian terhadap kewajiban itu akan menjadi pukulan besar bagi kredibilitas dan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional," katanya, menegaskan.

Amnesty International juga mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah kejahatan internasional, termasuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Organisasi itu memperingatkan adanya risiko genosida di Gaza karena tingginya angka kematian warga Palestina, kehancuran akibat pengeboman tanpa henti oleh Israel, dan penolakan bantuan kemanusiaan ke Gaza secara disengaja.

Amnesty International menyerukan kepada Israel, Hamas, dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk segera menghentikan semua operasi militer di Gaza.

Israel harus menghentikan aksi blokadenya yang ilegal dan tidak manusiawi terhadap Gaza, serta mengizinkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan warga Palestina. 

Amnesty International juga mendesak Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk membebaskan semua warga sipil yang masih disandera.

Baca juga: Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Baca juga: Warga Palestina di Tepi Barat puji keputusan sementara ICJ

Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Gelap Tertinggi

ada kami pinjol

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari******

Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema “dynamic pricing” atau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh yang lebih fleksibel mulai keberangkatan 3 Februari 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Senin, mengatakan penerapan skema tarif dinamis ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Kereta Cepat Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh," kata Eva.

Eva menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis diantaranya jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan.

Ia menambahkan pada jam sibuk akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada di luar jam sibuk tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah.

“Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan daya belinya,” kata dia.

Dia menyebut tarif yang akan diberlakukan nanti untuk kelas premium ekonomi berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000.

Menurut dia, tarif dinamis ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

“Penerapan tarif dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh,” katanya.

Masyarakat yang ingin menggunakan Whoosh dapat melakukan pemesanan melalui saluran resmi seperti aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Adapun hingga 27 Januari 2024, sebanyak 1,4 juta orang yang menggunakan Keret Cepat Whoosh untuk melakukan mobilitas Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Saat ini rata-rata okupansi berkisar sekitar 60 hingga 80 persen.

Baca juga: KCIC buka lowongan kerja pada 16 posisi bagi lulusan D3 sampai sarjana
Baca juga: KCIC beri pelatihan masinis Indonesia untuk operasional kereta cepat
Baca juga: KCIC targetkan layani 31 ribu penumpang per hari pada 2024
 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Fenghuang

lolidraw

Round up hari ke******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 tersisa 15 hari lagi, beberapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bergerak ke wilayah Indonesia tengah dan timur, meskipun ada juga yang memilih tetap di Jakarta untuk bekerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sementara masa tenang berlangsung hanya tiga hari pada 11-13 Februari 2024.

Pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024, sedangkan di luar negeri pemungutan suara berlangsung pada 5-14 Februari bergantung pada negara tempat para pemilih menetap.

Anies-Muhaimin

Dari kubu pasangan calon nomor urut 1, calon presiden Anies Baswedan berkampanye di Ternate, Maluku Utara, pada hari ke-60 kampanye Pilpres 2024, Jumat (26/1).

Dalam agenda kampanye itu, Anies menemui Sultan Ternate Ke-49 Hidayat M. Syah dan keduanya berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan, termasuk mengenai masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Sultan Ternate, dalam pertemuan itu, juga menyampaikan langsung kekagumannya terhadap Anies.

Dia pun berharap jika Anies terpilih menjadi presiden, maka dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Maluku Utara.

Sementara itu, Anies pun menyoroti peran Kesultanan Ternate, yang usianya kurang lebih 800 tahun, dalam menjaga persatuan dan merawat tradisi serta budaya yang saat ini mengakar kuat di Ternate.

"Kesultanan ini memiliki adat, tradisi yang mengakar kuat, jadi kami datang ke sini untuk memberikan rasa hormat, menyampaikan penghormatan dan kami berharap agar Kesultanan Ternate terus menjadi pilar penopang bagi kekuatan kebudayaan Indonesia, kekuatan persatuan Indonesia," kata Anies ke Sultan Ternate.

Anies menyebut Ternate dulu dikenal sebagai daerah yang makmur, sehingga dia berjanji jika terpilih sebagai presiden, maka dia akan mengembalikan lagi kejayaan Ternate.

Sementara itu, dari pulau yang berbeda, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berkampanye di beberapa lokasi di Bali pada Jumat. Pada Jumat pagi, bertemu para relawan untuk konsolidasi di daerah Kuta, Kabupaten Badung.

Selepas acara, Muhaimin bertemu wartawan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait pemilu, salah satunya soal stiker pasangan calon tertempel di beras bantuan dari Bulog. Muhaimin menyebut aksi tempel stiker itu perbuatan yang "miskin etika".

Dari Kuta, Muhaimin bergerak ke wilayah utara Bali, tepatnya di Bandar Udara Letkol Wisnu, Gerokgak, Buleleng. Di tempat itu, Muhaimin memimpin kampanye terbuka atau rapat umum se-Provinsi Bali.


Prabowo-Gibran

Dari kubu pasangan calon nomor urut 2, calon presiden Prabowo Subianto memilih tetap di Jakarta pada hari ke-60 kampanye Pilpres 2024, karena dia menyempatkan diri untuk bekerja di kantornya, Kementerian Pertahanan, sejak Jumat pagi sampai siang hari.

Selepas itu, Prabowo bergerak ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk bertemu dengan pengurus KWI dan Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo didampingi oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan niatan, tekad, visi misi, dan program-programnya di Pilpres 2024.

Usai pertemuan, Prabowo dan Mgr. Suharyo sepakat untuk penting menjaga suasana tetap rukun dan damai selama pemilihan umum.

Dalam kesempatan yang sama, Mgr. Suharyo memastikan gereja-gereja Katolik di Indonesia mendukung siapa pun yang terpilih di Pilpres 2024.

Dia menegaskan pimpinan gereja tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon, karena itu dapat merusak persatuan dan kerukunan di antara umat Katolik.

"Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," kata Mgr. Suharyo setelah pertemuan dengan Prabowo di Jakarta, Jumat.

Usai pertemuan itu, Prabowo menemui para pendukungnya yakni sekitar 4.000 pengacara dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu pimpinan Otto Hasibuan.

Aliansi itu menyampaikan dukungan mereka kepada pasangan Prabowo-Gibran dan para pengacara itu berjanji membantu memenangkan pasangan itu sekali putaran di Pilpres 2024.

Di lokasi acara, mertua Kaesang Pangarep, Sofiatun Gudono terlihat duduk di kursi barisan depan. Dia langsung berdiri dan tepuk tangan ketika dipanggil oleh Otto dan Prabowo dari atas panggung.

Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Bali, Jumat, tetapi di lokasi yang berbeda dengan tempat kampanye Muhaimin.

Gibran, yang untuk kedua kalinya berkunjung ke Bali selama masa kampanye, berdiskusi dengan beberapa pelaku wisata.

Diskusi yang berlangsung di Kota Denpasar pada Jumat malam itu menyoroti persoalan overtourismdi wilayah selatan. Gibran menilai pentingnya ada pemerataan untuk wilayah selatan dan utara di sektor pariwisata.


Ganjar-Mahfud
​​​​​​​
Dari kubu pasangan calon nomor urut 3, calon presiden Ganjar Pranowo mendarat di Bandara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat, untuk berkampanye di beberapa lokasi.

Setibanya di Manggarai, Ganjar langsung bertemu dengan Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat di Istana Keuskupan Ruteng.

Dalam pertemuannya dengan Ganjar, Uskup Ruteng menyampaikan pesan-pesan pentingnya merawat alam.

"Kami Gereja Keuskupan Ruteng tahun ini fokus pastoralnya pada ekologi integral, artinya ekologi bukan hanya soal tanam-menanam, bukan, ekologi adalah perwujudnyataan iman. Nah,karena sampai orang babat hutan, rakus makan hutan itu orang yang sama membunuh kehidupan," kata Mgr. Siprianus kepada Ganjar.

Dari Istana Keuskupan Ruteng, Ganjar melanjutkan perjalanan ke Stadion Golo Dukal untuk kampanye akbar.

Di hadapan pendukungnya, Ganjar mengingatkan mereka untuk tak gentar manakala menghadapi tekanan-tekanan dan intimidasi.

Ganjar juga berpesan kepada warga di Manggarai, termasuk para pendukungnya, untuk menggunakan hak suara mereka di Pemilu 2024.

Selepas itu, Ganjar lanjut berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat adat Ruteng Pu’u di Kampung Adat Ruteng Pu’u.

Dari NTT, Ganjar pada Jumat sore terbang ke Semarang, Jawa Tengah, untuk menghadiri Ruwatan Rajab di Bawen. Kemudian, dia menutup kegiatannya dengan beramah-tamah dengan warga.

Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD tidak berkampanye selama sehari penuh pada Jumat. Informasi dari protokoler Mahfud, dia hanya menghadiri beberapa kegiatan internal.

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju pagi berbintang

maxwin malam ini

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Pingchuan Su Yan

togel hk malam ini

Tawuran di Bassura dipicu saling ejek, lima polisi terkena lemparan batu******

Jakarta (ANTARA) - Lima anggota Samapta Polres Metro Jakarta Timur mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu saat melerai aksi tawuran antara warga RW 01 dan RW 02 di kawasan Basuki Rahmat (Bassura), Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi.

Diketahui, tawuran itu terjadi karena adanya ejekan dan provokasi menggunakan bambu yang dilakukan beberapa orang pemuda, sehingga menyulut emosi pihak lainnya di lokasi itu. 

"Benar tadi pagi ada tawuran sekitar pukul 06.00 WIB. Tidak ada warga yang terluka, hanya anggota yang mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Nicholas Ary Lilipaly saat ditemui di kawasan Jalan Basuki Rahmat (Basura), Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Minggu.

Kendati demikian, tak satu pun warga yang terlibat dalam aksi itu diamankan polisi.

“Enggak ada (yang diamankan),” kata Kapolres Metro Jakarta Timur itu. 

Nicolas menjelaskan pemicu aksi itu karena ada lima orang pemuda mengendarai sepeda motor mengacungkan bambu dan batu ke arah warga RW 01. Pemuda warga RW 01 menganggap bahwa kelima orang itu berasal dari RW 02.

"Melihat aksi tersebut, pemuda warga RW 01 tersulut dan terjadilah aksi tawuran di antara kedua warga dengan menggunakan petasan dan batu," kata Nicholas.

Namun, aparat kepolisian yang langsung datang ke lokasi tawuran dapat meredam dan menyelesaikannya dengan cepat.

Sementara, kelima orang provokator itu saat ini belum diketahui identitasnya, namun aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan.

"Lima orang tersebut masih dalam penyelidikan. Akibat lima orang provokator ini, kedua warga saling menyalahkan," paparnya.

Sementara barang bukti yang diamankan berupa batu dan petasan. "Tidak ada senjata tajam yang kami amankan," kata Nicholas.

Aparat kepolisian yang didampingi aparat Kecamatan Jatinegara langsung mengumpulkan warga dari kedua belah pihak untuk melakukan deklarasi damai.
 

"Saya sudah kumpulkan. Langkah selanjutnya rekonsiliasi atau deklarasi damai antara warga RW 01 dan RW 02," ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Taman Basura, Prumpung, salah satu warga RW 02, DWI mengatakan pemuda warga RW 01 menyerang lebih dulu menggunakan batu dan petasan.

"RW 01 menyerang lebih dulu menggunakan petasan. Kasihan banyak anak-anak kecil dan lansia yang ada di rumah," kata dia.

Sementara warga RW 01 menganggap bahwa warga RW 02 menyerang lebih dahulu, sehingga warga RW 01 menyerang balik.

"Saya ingatkan, kepada warga jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang di luar sana. Ini disinyalir ada warga lain yang memprovokasi agar kedua belah pihak melakukan aksi tawuran," tambah Kapolres Jaktim.

Baca juga: Polisi minta warga Manggarai tak terprovokasi ajakan tawuran

Baca juga: Heru: Lurah hingga wali kota perlu komunikasi ke warga cegah tawuran

Baca juga: Warga deklarasikan "Kampung Siaga" untuk cegah tawuran di Jaksel

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

erek 67

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024