situs slot2023

aplikasi kredit hp online 629Jutaan kata 57583Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot2023》

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan******

Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25, fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara dapat uang 30 juta、77slot、winsport77

Terkait：80 2d togel、buku mimpi anjing、slot gampang menang、dolar138 slot、pinjaman online 40 juta、trik biar maxwin、superwin303、buku mimpi bola、88asia、idpro188

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：jenis slot gacor（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

link mesin slot

game slot yang gacor

aplikasi kredit hp tanpa uang muka

arti limit kredit akulaku

akulaku diawasi ojk

ultra voucher alfamart

metro77 slot

trik menang qq online

jika tidak membayar pinjol

gadisBacaan TerkaitMore+

malam yang rusak

pinjol online bunga rendah

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

slot 138 online

Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik******

tidak ada (ketegangan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.

"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharss setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.

Baca juga: Suharso: Global South harus bahu-membahu kelola rantai pasok global

Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.

"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.

Suharso juga menceritakan bahwa kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.

"Dulu waktu saya di DPR, sparingpartneryang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.

Baca juga: Suharso membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan GPEDC di WEF

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

pola maxwin gates of olympus

MUI: Putusan ICJ ke Israel langkah penting secara hukum internasional******

Jakarta (ANTARA) -

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait gugatan Afrika Selatan adalah langkah awal yang sangat penting secara hukum internasional.

“Melalui Afrika Selatan, masyarakat dunia dan juga negara-negara pembela kemanusiaan dan kemerdekaan memperoleh energi dan momentum penting untuk secara terus menerus melakukan tekanan publik melalui berbagai saluran antara lain boikot, blokade, tekanan politik dan diplomasi,” ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan MUI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Keputusan ICJ semakin memperkuat keyakinan masyarakat global bahwa supremasi hukum harus tetap dikawal, kata dia.
Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Afrika Selatan yang telah dengan sangat meyakinkan dan optimis menyampaikan gugatan kasus genosida Israel terhadap warga Palestina di ICJ.

Langkah berani ini sangat penting pada saat ketidakadilan global dan konspirasi jahat Israel-Amerika dan para mitra negara Barat sedang gencar dilakukan dengan penuh kecongkakan.

“Afrika Selatan melakukan langkah hukum secara total untuk memperlihatkan dan menegaskan bahwa supremasi hukum internasional harus ditegakkan. Bersyukur, banyak kalangan negara dan civil societymemberikan dukungan terhadap langkah Afrika Selatan,” Prof Sudarnoto.
Baca juga: Afrika Selatan puji putusan Mahkamah Internasional kasus genosida Gaza

Ia mengingatkan kepada Israel dan semua negara mitranya untuk menghormati, mentaati dan menindak lanjuti semua butir keputusan ICJ.

Jangan ada lagi pengkhianatan dan mempermainkan keputusan penting tingkat internasional apalagi ini menyangkut kedaulatan wilayah dan penduduk, tegasnya.

“Kepada negara-negara Barat yang selama ini menggaungkan demokrasi dan HAM, saya serukan agar hentikan kemunafikan yang selama ini telah ditunjukkan secara kasat mata tanpa rasa malu. Kembalilah ke jalan yang benar yaitu jalan yang menghormati nilai-nilai kemuliaan universal; yang menghentikan seluruh bentuk diskriminasi, rasisme, rasialisme dan supremasisme. Junjung dan lindungi kemanusiaan, kedaulatan, perdamaian dan kesejahteraan, dan tegakkan hukum internasional,” kata dia.
Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Ia menyerukan kepada semua pihak untuk secara terus menerus mengawal keputusan ICJ ini agar bisa diterapkan secara efektif sehingga Palestina memperoleh perlindungan maksimal.

“Tidak ada korban lagi sebagai akibat pembunuhan massal yang dilakukan Israel. Pascakeputusan kemarin, semua pihak perlu kepastian bahwa semua butir keputusan ICJ benar-benar dipatuhi oleh Israel,” kata dia.

Untuk itu, ujar dia, khususnya bagi negara-negara anggota OKI, agar perlu melakukan langkah-langkah politik penting untuk mengawal keputusan ICJ ini.

Baca juga: PM Palestina: Putusan pengadilan PBB 'akhiri era impunitas Israel'

pembuluh darah jahat

cara menggunakan voucher google play dari dana

Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera******

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Yerusalem (ANTARA) - Ribuan warga Israel pada Sabtu berdemo di sejumlah kota menuntut pembubaran pemerintah, bersamaan dengan aksi protes keluarga sandera yang ditahan di Gaza di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, "ribuan warga Israel melakukan aksi protes di kota Haifa, di persimpangan Horev, menentang pemerintah, menuntut pemilu segera."

"Aksi tersebut dimulai dari kawasan Carmel di kota Haifa ke pusat protes di persimpangan Horev, ' tambah harian itu.

Sementara di kota Kfar Saba, dekat Tel Aviv, ratusan pendemo menyerukan slogan "Pemilu Sekarang," sebut koran itu.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Netanyahu dan pemilu segera, menurut Yedioth Ahronoth.

Ratusan warga juga berdemo di kota Ra'anana dekat Tel Aviv, menyerukan pembubaran pemerintah.

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Puluhan keluarga sandera di Gaza berdemo di depan kediaman Netanyahu di kota Caesarea (utara) menuntut pembebasan mereka.

Yedioth Ahronoth mengatakan "untuk minggu kedua berturut-turut, keluarga sandera di Gaza telah melakukan protes di depan rumah Netanyahu di Caesarea.”

Baca juga: Keluarga sandera Israel adakan aksi duduk di depan kantor PM Netanyahu

Pejabat Israel memperkirakan ada sekitar 136 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak Hamas melakukan serangan ke titik militer Israel dan pemukiman dekat Gaza pada 7 Oktober.

Faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin Hamas, menangkap sekitar 239 orang di kota-kota dekat Gaza dan pada November lalu melakukan pertukaran puluhan orang tahanan dengan Israel selama jeda kemanusiaan tujuh hari.

Sebagai imbalan, institusi tahanan Palestina melaporkan bahwa Israel membebaskan 240 tahanan Palestina dari penjara mereka, termasuk 71 tahanan wanita dan 169 anak-anak.

Meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 26.257 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 64.797 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Palestina sambut baik putusan Mahkamah Internasional terhadap Israel
Baca juga: Pascaputusan ICJ, Netanyahu tegaskan 'komitmen suci' membela Israel

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

pistol4d

Israel tolak hentikan perang, serukan pemerintahan militer di Gaza******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich pada Senin (29/1) mengatakan bahwa Partai Zionis Religius tidak akan setuju untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan menyerukan pemerintahan militer Israel di daerah itu setelah perang.

Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan partai di parlemen Israel, Knesset, demikian menurut saluran lokal Channel 12.

Dia mengatakan bahwa menghentikan perang di Gaza selama dua bulan berarti kehilangan prestasi tentara Israel di sana dan akan memungkinkan kelompok Palestina Hamas untuk memulihkan kekuatannya, sehingga memungkinkan terorisme memasuki daerah kantong itu lagi setelah tentara mundur.

Komentar tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan di media Israel bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mana gencatan senjata selama dua bulan akan berlaku dan pertukaran pertahanan akan dilakukan.

"Akan ada kekuasaan militer di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua," kata Smotrich dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Sabtu (27/1).

Dia juga berbicara menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan tersebut harus diusir dari Gaza dan Tepi Barat.

Israel menuduh beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Uni Eropa tunggu hasil penyelidikan sebelum putuskan pendanaan UNRWA
Baca juga: China dukung putusan Mahkamah Internasional soal Gaza

Kaisar Pedang Hunyuan

cara pakai limit kredivo

Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengakui bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, di Jakarta, Senin malam (29/1).

Menurut Pratikno, dalam kesempatan itu Mahfud Md mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Tadi malam beliau (Mahfud Md) dan saya bertemu. Menko (Mahfud Md) mohon menghadap Bapak Presiden," kata Pratikno dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: TPN tegaskan Ganjar-Mahfud fokus penegakan supremasi hukum

Namun dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mahfud Senin malam, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. "Belum (menyampaikan surat pengunduran diri)," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD janjikan berantas mafia sawit kebal hukum di Riau

Mahfud Md sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Baca juga: Mahfud: Anak tak berakhlak yang berdosa kita yang membiarkan

Presiden Joko Widodo sendiri saat ini masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024.

《situs slot2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kumpulan situs slot terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot2023》bab terbaru。