erek2 35

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Savitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T******

Tak banyak wanita yang sukses menembus daftar orang terkayadi dunia. Satu yang berhasil adalah Savitri Jindal, pimpinan produsen besi baja raksasa di India, Jindal Group.

Savitri adalah wanita terkaya di India dan Asia. Per Sabtu (13/5), Forbes mencatat harta Savitri dan keluarga mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp259,87 triliun (asumsi kurs Rp14.850 per dolar AS). Kekayaannya itu membuat Savitri menduduki peringkat 94 pada daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Dilansir dari berbagai sumber, Savitri lahir di Tinsukia, Assam, India, pada 20 Maret 1950. Ia dibesarkan menjadi perempuan India tradisional dengan pekerjaan utama nantinya mengurus rumah tangga.

OP Jindal adalah sosok pengusaha inovatif. Ia sukses membangun Jindal Group dari sebuah pabrik manufaktur menjadi perusahaan besi baja, tambang, pembangkit listrik dan migas ternama di India.

Ia juga aktif sebagai politisi dengan menjadi wakil Partai Kongres Nasional Indonesia (INC) dari wilayah Hisar pada Dewan Legislatif Haryana.

Sementara itu, Savitri menjadi ibu rumah tangga yang mendampingi suaminya. Ia melahirkan sembilan orang anak dan jauh dari sorotan media.

"Di keluarga kami, perempuan tidak berani keluar. Kami bertanggung jawab atas rumah sementara para pria mengurus semuanya di luar," ujar Savitri dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes India.

Semuanya berubah saat OP Jindal meninggal pada 2005 karena kecelakaan helikopter. Kematian sang suami membuat Savitri menjadi pewaris kerajaan bisnis yang meraup pendapatan miliaran dolar AS per tahun.

Sebagai pemimpin, ia mendelegasikan operasional empat lini usaha utama perusahaan kepada keempat putranya.

Bisnis terbesar perusahaan, JSW Steel, dijalankan oleh Sajjan Jindal yang tinggal di Mumbai. JSW Steel adalah perusahaan besi baja ketiga terbesar di India.

Savitri Jindal adalah wanita terkaya di Asia dengan total kekayaan mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp259,87 triliun dari kerajaan bisnis Jindal Group. (Photo by Rajkumar/Mint via Getty Images)

Sementara, lini Jindal Steel & Power dijalankan oleh Naveen Jindal yang basisnya di New Delhi. Sisa usaha lainnya dijalankan oleh Prithviraj dan Ratan Jindal.

Savitri menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dan lem perekat yang membuat anak-anaknya saling mendukung bisnis satu sama lain.

"Mereka (anak-anak Savitri) mandiri dan tidak ikut campur dalam pekerjaan satu sama lain. Namun, jika salah satu dari mereka memulai proyek baru atau memiliki masalah, saudara-saudara duduk bersama dan membicarakannya,'' ujarnya.

Di bidang politik, Savitri sempat meneruskan karir politik OP Jindal. Ia menjadi wakil INC untuk wilayah Hisar pada Dewan Legislatif Haryana, posisi yang sebelumnya dijabat oleh mendiang suaminya. Ia meninggalkan jabatan itu pada 2014 lalu setelah kalah dalam pemilu.

Selama pandemi, kekayaan Savitri melesat karena lonjakan harga komoditas. Tercatat pada 2020, harta Savitri tercatat hanya US,8 miliar. Namun, pada 2022, jumlahnya melonjak menjadi US,7 miliar.

Kendati bergelimang harta, Savitri dikenal sebagai sosok yang sederhana. Saat tampil di depan publik, ia biasa mengenakan sari dengan rambut digulung. Wajahnya minim polesan make-up.

Ia juga memiliki yayasan untuk berderma kepada orang miskin. Di setiap lokasi proyek, ia memastikan Jindal Group membangun sekolah dan rumah sakit bagi warga sekitar.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Pelukis Buku One Piece

Erick Thohir dan Bos BSI Diskusi IT Bank 3 Hari Jelang Layanan Eror******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sempat bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi untuk membahas keamanan sistem IT. Pertemuan itu berlangsung tiga hari sebelum layanan ATM dan mobile banking BSI mengalami gangguan.

"Beliau (Hery) yang membawa isu (diskusi). Eh tiba-tiba terjadi (gangguan IT di BSI), ya memang sudah jalannya," papar Erick di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Erick mengatakan serangan siber memang harus selalu diwaspadai era teknologi seperti hari ini. Maka dari itu, pihaknya harus selalu siap untuk menangani hal tersebut.

"Tapi saya tahu, saya pantau, Pak Dirut ( Hery Gunardi) dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi, apa sore, kalau nggak salah, itu sistem ATM-nya mulai jalan," kata Erick.

Layanan perbankan BSI sendiri error sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI berdalih kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski begitu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ucapnya.

Ia pun memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami nasabah BSI sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem.

Perusahaan, kata Gunawan, memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Ia juga kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan BSI.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pelindo Peti Kemas Perluas Wilayah Operasional Perusahaan******

Subholding Pelindo Terminal Petikemas direncanakan akan menerima serah operasi lima terminal peti kemas dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Menurut rencana, serah operasi terminal peti kemas akan berlangsung secara bertahap mulai semester dua hingga akhir 2023.

Adapun lima terminal peti kemas tersebut berlokasi di Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Bagendang, Pelabuhan Bumiharjo, Pelabuhan Ternate dan Pelabuhan Merauke.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, serah operasi terminal peti kemas merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan pasca merger Pelindo.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pengoperasian terminal peti kemas oleh PT Pelindo Terminal Petikemas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa.

Antara lain, sentralisasi penentuan tarif, adanya kesamaan layanan, jaminan kualitas pelayanan, dan kinerja operasional yang lebih baik.

"Sebagai pengguna jasa kami berharap memperoleh pelayanan yang cepat dan baik, memangkas port stay, lebih cepat kapal berlayar lebih cepat pula kembali, arus peti kemas juga pasti akan meningkat," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pembenahan fasilitas terminal dan peningkatan kualitas pekerja perlu diperhatikan. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara satu terminal dengan terminal yang lainnya.

Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh November Saut Gurning menyambut baik pengoperasian terminal peti kemas dalam satu entitas subholding PT Pelindo Terminal Petikemas.

Sebab, hal itu akan mempermudah proses perencanaan dan koordinasi sehingga setiap terminal memiliki keseragaman. Standardisasi dan kesamaan proses bisnis menjadi satu perhatian yang harus segera diselesaikan oleh perseroan.

"Kinerja operasional juga perlu ditingkatkan, agar waktu kapal di terminal lebih cepat atau dipangkas, sehingga tujuan menekan biaya dan meningkatkan kinerja logistik dapat tercapai," terangnya.