slot maxwin 2022

pencuri ganda

cara memakai voucher shopee

Perusahaan Gim EA Bakal Kembali PHK Lebih dari 600 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perusahaan video gim Electronic Arts (EA) berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen karyawannya.

Menurut pengajuan sekuritas pada Selasa (27/2), langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk mendukung prioritas strategis dan inisiatif pertumbuhan perusahaan.

Dalam laporan tahunan yang dirilis Mei lalu, perusahaan tercatat memiliki 13.400 karyawan per 31 Maret 2023. Artinya, setelah pemangkasan staf tahun lalu, PHK terbarunya dapat mempengaruhi lebih dari 600 karyawan.

"Kami juga menghentikan gim-gim berlisensi dan menjauh dari pengembangan (kekayaan intelektual) berlisensi di masa depan yang kami yakini tidak akan berhasil di industri yang terus berubah ini," ujar CEO EO Andrew Wilson, Rabu (28/2).

"Kami merampingkan operasi perusahaan kami untuk memberikan pengalaman yang lebih dalam dan lebih terhubung bagi para penggemar di mana pun yang membangun komunitas, membentuk budaya, dan menumbuhkan fandom," sambungnya.

Industri video gim memangkas jumlah karyawan selama setahun terakhir. EA sendiri sudah melakukan PHK sekitar 800 karyawan tahun lalu.

Epic Games juga melakukan PHK terhadap 830 karyawannya pada September 2023.

Kemudian pada Januari, Riot Games berencana memberhentikan 11 persen tenaga kerjanya. Lalu Microsoft juga akan melakukan PHK terhadap 1.900 karyawannya di divisi gim Activision Blizzard dan Xbox.

Sony juga berencana melakukan PHK terhadap 8 persen tenaga kerjanya secara global, yang berjumlah sekitar 900 karyawan.

Saham EA ditutup naik hampir 0,5 persen pada Rabu (28/2). Saham perusahaan naik hampir 27 persen dari waktu yang sama tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Kaisar Dewa Mekanik

hobispin

Erick Bakal Laporkan Dugaan Korupsi 2 Dapen BUMN ke Kejagung Pekan Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan kembali melaporkan dugaan korupsi di dua dana pensiun (dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pekan ini.

"Rencana saya lagi akan minta waktu untuk ketemu Pak Jaksa Agung. Ada dua laporan lagi kasus korupsi di dapen. Mudah-mudahan minggu ini lah kita akan laporkan," kata dia usai acara BUMN Next-Gen di City Hall PIM 3, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Ini saya waktu itu janji, kemarin cuma ya auditnya baru keluar. Daripada kita menuduh-menuduh, sekarang ada dua yang akan kita laporkan," sambung dia.

Beberapa waktu lalu Erick menyampaikan telah memberikan pemaparan di Kejagung dan sudah ada indikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, penyelewengan yang terjadi di dapen BUMN harus segera ditertibkan.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam tiga tahun sehingga ke depan akan sehat," ucap dia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/12).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan dapen BUMN melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat dapen BUMN yang bermasalah ke Kejagung. Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Meng Hailan Ye Chengjun

mpo mega303

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Ruang tamu iblis

bank 888 slot

Mendagri imbau kepala daerah percepat regulasi THR dan gaji ke******

Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

"Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

"Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13

Baca juga: Menpan RB: THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 alami kenaikan

Baca juga: Pemerintah pastikan perangkat desa dan honorer tidak dapat THR

Tito menambahkan untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur.

"Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti," tegas Tito.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menegaskan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

"Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskal-nya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalintransfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Yi Ming Li Yueyue

rtp cuan88

Belanja di Transmart Auto Cuan Pakai Allo Bank atau Bank Mega******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja makin hemat di Transmart? Bisa banget dong kalau bayar belanjaannya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Soalnya, belanja dengan metode pembayaran tersebut, pembeli bisa otomatis dapat diskon sebesar 20 persen. Kalau gini belanja auto cuan!

Lihat Juga : Siap-siap Belanja, Transmart Full Day Sale Balik Lagi Hari Ini!

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

gesit77

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)