petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs game slot terbaik

situs slot gacor sweet bonanza 923Jutaan kata 941077Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs game slot terbaik》

Prabowo tetapkan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan******

Prabowo tetapkan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menetapkan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan untuk para calon dokter dan dokter spesialis dari Universitas Pertahanan (Unhan).

RSPPN merupakan satu dari 25 RS militer yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

“Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan akan kerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan luar negeri,” kata Prabowo melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo saat acara peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi meresmikan RSPPN didampingi Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dalam acara itu, Presiden juga meresmikan 20 RS militer lainnya yang juga dibangun oleh Kemhan RI.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara peresmian menyambut baik peruntukan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan.

“Saya berharap dengan fasilitas yang sangat modern ini RSPPN dapat menjadi rujukan, menjadi rumah sakit pendidikan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit tanggap bencana,” kata Presiden Jokowi.

RSPPN di Jalan Veteran Raya, Pesanggrahan, Jakarta, menempati bangunan 28 lantai di atas lahan 2,2 hektare. Rumah sakit itu, yang disebut Prabowo sebagai RS militer terbesar di Indonesia, memiliki luas bangunan 62.000 meter persegi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk seluruh organ.

Beberapa fasilitas yang tersedia di RS Pusat Pertahanan Negara, antara lain ruang rawat inap berkapasitas 1.000 tempat tidur, ruang operasi sebanyak 11 unit, ruang perawatan intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) berkapasitas 90 tempat tidur, dan instalasi gawat darurat (IGD) berkapasitas 55 tempat tidur.

Layanan radiologi RSPPN juga dilengkapi alat-alat canggih, di antaranya DSA (digital subtraction angiography), MRI Tesla 3, CT scan, cath(catheterization) laboratory, panorama 360 derajat, dan USG empat dimensi.

RSPPN juga menyediakan layanan perawatan terpadu yang dilengkapi dengan alat-alat robotik dan laser untuk penyandang disabilitas dan penderita kelemahan kaki dan tangan.

RSPPN juga punya 30 unit mesin cuci darah (hemodialysis), dua unit alat terapi gangguan pembuluh darah, layanan generative medicine, serta layanan terpadu untuk kemoterapi dan operasi kanker.

Baca juga: Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers******

Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam puncak peringatan Hari Pers National Tahun 2024 di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Dalam kegiatan yang mengangkat tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa tersebut Presiden Jokowi berpesan agar pers harus menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Spt/pri.
Saya tegaskan bahwa 'Publisher Rights' lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hak-hak penerbit atau Publisher Rights ditandatangani bukan untuk mengurangi kebebasan pers.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan telah menandatangani Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal sebagai Perpres "Publisher Rights", pada Senin (19/2).

Jokowi mengatakan dengan penerbitan perpres itu, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platformdigital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas.

Presiden juga mengingatkan bahwa implementasi perpres itu masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres tersebut, baik perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Jokowi berharap arus modal dan investasi meningkat pascapemilu

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp 7meter

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
kudasakti168
bintang138
nenek slot gacor
cara cicilan paylater
gacor168
situs mix parlay terpercaya
cemaraqq
bocoran slot367
pinjam uang terdekat
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpokataslot
Bab 2 situs cari kerja terpercaya
Bab 3 buah4d
Bab 4 dunia hoki slot
Bab 5 slot yang terbaik
Bab 6 keris123
Bab 7 rog777 gacor
Bab 8 cara menghasilkan uang dengan telegram
Bab 9 isototo
Bab 10 vegas388
Bab 11 happybet188
Bab 12 slot play88
Bab 13 cara pola mahjong ways 2
Bab 14 gas789 slot
Bab 15 slot baru launching
Bab 16 trik slot duo fu duo cai modal sedekah
Bab 17 usernesia
Bab 18 detikbet
Bab 19 cara meminjam uang di bca
Bab 20 daftar situs judi slot online terpercaya 2022
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8986bab
takutBacaan TerkaitMore+

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

lgdbet gacor
Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat
Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Disnakertrans Papua Barat, di Manokwari, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Naga perang datang ke pintu

auto jp slot
Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat
Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Disnakertrans Papua Barat, di Manokwari, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Teratai Hijau

cara beli hp lewat kredivo
KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

cara pinjam uang di kredit pintar
Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam
Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengaku belum tahu terkait kabar Hadi Tjahjanto bakal dilantik menjadi Menko Polhukam definitif.

“Saya belum tahu. Belum, saya belum dapat (kabar),” kata Tito menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa.

Namun begitu, Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Menko Polhukam hingga pejabat definitif dilantik.

“Kalau misalnya Pak Presiden sudah punya pejabat definitif, berarti tugas saya sebagai Plt. selesai. Saya tetap melaksanakan tugas sebagai Mendagri,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menko Polhukam.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang menyatakan mengundurkan diri di tengah pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Baca juga: Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non-parpol

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

kemilauqq
Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.

"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.

Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.

"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Siswa Lurus A

qq88asia
Kemenag gelar sidang isbat awal Ramadhan pada 10 Maret 2024
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi pada Minggu, 10 Maret 2024 di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan kegiatan ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. "Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024 Sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan bahwa pihaknya juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat.
 Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik "Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung di Channel Youtube Bimas Islam," ujar Adib. Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Shalat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan  "Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024," demikian bunyi surat Majelis Tarhih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024