jam gacor bermain slot

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Koper President buat Staycation Diskon 50%+20% di Transmart******

Punya rencanastaycationdi akhir pekan bareng keluarga? Pastikan kamu bawa koper biar bebas ribet sama barang bawaan sekeluarga.

Masih belum punya koper yang pas buat dibawa jalan-jalan? Sini deh keTransmart sekarang, soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Selasa (19/9).

Lihat Juga : Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart

Selain koper President, ada juga koper Polo Twin yang menawarkan harga spesial mulai dari Rp348.000, plus diskon tambahan 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Hemat dan pastinya bakal muat banyak kalau beli kopernya di Transmart. Apalagi diskonnya nggak main-main.

Yuk, beli kopernya ke Transmart sekarang mumpung diskonnya masih berlangsung sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Orang-orang menghormati

Dirjen Hubla Tekankan Peran Penting Kolaborasi Demi Transportasi Maju******

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting dalam memajukan transportasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Antoni di acara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 Hub Fest dengan tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

"Kalau kita lihat dengan tema Melaju Untuk Transportasi Maju itu adalah evaluasi bahwa untuk menuju Indonesia 2045 kita perlu kolaborasi dan sinergi. Dan kalau kita lihat hari ini melaju itu satu hal yang memang diperlukan ya untuk kecepatan dan sebagainya," ujar Antoni.

Menurutnya, tuntutan kebutuhan transportasi massal yang maju juga sangat tinggi di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

"Di kota-kota besar yang memang membutuhkan transportasi masal tentunya itu akan ditidaklanjutkan dengan memperbaiki," jelas Antoni.

Namun demikian, Antoni juga menekankan pentingnya transportasi laut. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang kebutuhan moda transportasi laut juga sangat penting.

"Nah, ini juga sangat penting. Tidak berarti kemudian ditinggalkan. Jadi tetap kita membangun sesuai dengan koridor, mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya, mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya. Termasuk transportasi udara. Jadi tidak semua daerah dijadikan sama modelnya," jelasnya.

Sekali lagi, Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait untuk memajukan transportasi di Indonesia. Pun demikian, masyarakat juga perlu turut andil dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan transportasi maju.

"Kalau mau melaju untuk transportasi maju, maka ke depan yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita," katanya.

"Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita. Kementerian lembagelain juga perlu berkolaborasi dengan kita. Media pun perlu berkolaborasi dengan kita. Ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami sebagai insan perhubungan di seluruh pelosok Indonesia," ujar Antoni.

Sebagai informasi, untuk memperingati Harhubnas 2023, Kemenhub menyelenggarakan Hub Fest di Istora Senaya, Jakarta, Minggu (17/9). Acara Hub Fest 2023 ini resmi dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Hub Fest 2023 sendiri merupakan 1 dari 3 kegiatan utama dalam memperingati Harhubnas 2023. Dua agenda utama lainnya, yakni Pameran dan Travel Fair di Jakarta, dan Fun Run 5K & 10K di Surabaya.

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Daftar 10 Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Bantu Jokowi Bangun IKN******

Sejumlah pengusahaRI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium nusantara ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group)

[Gambas:Video CNN]

Paparan Otorita IKN saat Rapat Kerja dengan Banggar DPR

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Anthony Salim, Bos Salim Group
3. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
4. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
5. Budi Hartono, Bos Djarum Group
6. Wiliam Katuari, Bos Wings Group
7. TP Rahmat/ Boy Thohir, Bos Adaro
8. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
9. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
10. Soeryadjaya, Bos Astra Group

Dalam daftar tidak ada nama Sukanto Tanoto, Bos Royal Golden Eagle. Padahal, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menyebut Sukanto Tanoto ikut bergabung dalam konsorsium pengusaha dalam negeri yang akan ikut membantu Jokowi membangun IKN.

Setelah Wu Zhou Daxian

Profil Xinyi Group, Investor China yang Siapkan Rp381 T di Rempang******

Xinyi Group adalah perusahaan Chinayang akan mengucurkaninvestasiRp381 triliun di Rempang Eco City.

Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.

Presiden Joko Widodo yang memimpin rombongan Indonesia ke China menyaksikan langsung kesepakatan tersebut. Bahkan, Jokowi sangat mengapresiasi kedatangan China ke Rempang.

Sayang, bentrok pecah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas investasi tersebut. Warga yang notabene masyarakat adat menolak rumahnya dijadikan pabrik, apalagi harus direlokasi ke tempat lain.

Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena bentrok tidak kondusif. Bahkan, belasan anak sekolah disebut terkena gas air mata imbas bentrokan tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Xinyi Group?

Berdasarkan laman perusahaan, Xinyi Group menaungi Xinyi Glass dan Xinyi Solar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1988 ini berbasis di Hong Kong, sedangkan pabriknya banyak di China daratan.

Xinyi merupakan salah satu produsen kaca terbesar di dunia. Mereka membuat berbagai produk kaca yang digunakan di sektor otomotif, konstruksi, hingga energi.

Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Hong Kong sejak Februari 2005. Jejak tersebut juga diikuti oleh anak-anak perusahaan Xinyi.

Mereka mengklaim sudah menjual produknya ke lebih dari 130 negara. Beberapa negara yang disebut sebagai langganan Xinyi, antara lain China, Hong Kong, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara lain di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

"Xinyi Glass punya kapitalisasi pasar lebih dari HK,6 miliar. Kini, perusahaan memiliki total kawasan industri seluas lebih dari 9,15 juta meter persegi dan mempekerjakan lebih dari 15 ribu karyawan. Sedangkan pendapatan lebih dari HK,6 miliar pada paruh pertama 2023," tulis Xinyi di situs resminya.

Khusus di tanah air, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.

Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

Kemenhub Dukung Kemudahan Berinvestasi Lewat Uji Petik PPB******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Uji petik ini merupakan upaya Kemenhub untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi.

"Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujar Novie.

Menurut Novie, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub.

"Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," ucap Novie.

Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan.

Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.

Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi tujuh K/L termasuk Kemenhub.

Hingga saat ini terdapat delapan sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP).

Kemudian, Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI).

Di sisi lain, agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.

Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.

Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.