cara menang rezeki nomplok higgs domino

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Kementan Pastikan Stok Cabai Aman Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok cabai dan bawang merah masih tercukupi selama momen Hari Raya Natal 2022dan Tahun Baru 2023.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengklaim dari hasil pemantauan yang telah dilakukan kedua bahan pangan itu masih terkendali baik di wilayah Jawa maupun Luar Jawa.

"Dari hasil laporan Tim Pemantauan, pasokan aneka cabai dari wilayah sentra produksi ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) aman dan terkendali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12).

Prihasto menyebut dari hasil koordinasi dengan champion cabai di berbagai daerah sentra, pasokan ke PIKJ dari Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) mencapai 4-5 ton per hari, Sulawesi Selatan sekitar 2 ton per hari, dan Magelang (Jawa Tengah) mencapai 4 ton per hari.

Manager Unit Pasar Besar PIKJ Mardiyanto memastikan pasokan aneka cabai ke Pasar Induk Kramat Jati juga masih lancar.

Ia menuturkan per Sabtu (24/12), pasokan cabai merah keriting (CMK) mencapai 41 ton, cabai rawit merah (CRM) 30 ton, cabai merah besar (CMB) 19 ton, dan cabai rawit hijau (CRH) 12 ton.

"Pasokan dari lokasi sentra produksi ke PIKJ menjelang Nataru ini lancar. Harga juga tidak ada pergolakan. Aman," jelasnya.

Lihat Juga : H-1 Jelang Nataru, 28 Ribu Orang Menyeberang dari Jawa ke Sumatra

Penjinak Jenius

Jokowi Pede Larangan Ekspor Bijih Bauksit Hasilkan Rp62 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksitmulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi kurang lebih sekitar Rp62 triliun," kata Jokowi, Rabu (21/12).

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri." kata Jokowi.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Menhub Perintahkan KAI Perketat Keamanan Stasiun dengan Metal Detector******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memerintahkan PT Kereta Api (KAI) (Persero) untuk meningkatkan keamanan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menggunakan metal detector.

"Sebagaimana kami lakukan di angkutan udara. Saya menugaskan kepada PT KAI untuk menggunakan metal detector untuk penumpang-penumpang yang akan ikut dalam kegiatan (Nataru) ini," kata Budi di Stasiun Gambir, Kamis (22/12).

Budi meminta para petugas keamanan di stasiun-stasiun yang bertugas selama libur Nataru untuk menggunakan metal detector ketika mengecek para penumpang, baik secara menyeluruh maupun random.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang dilakukan PT KAI dengan TNI-Polri dalam pengamanan jelang libur Nataru. Menurutnya, kereta adalah salah satu moda transportasi favorit karena tepat waktu dan banyak menuai pujian.

Menhub Budi juga menegaskan mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) untuk melayani kegiatan Nataru dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

"Kami menganalisis bahwa jumlah dari penumpang KAI naik 27 persen. Kami tahu jumlah penambahan dari rangkaian mungkin tidak sebesar itu dan itu bisa dicapai apabila kami meningkatkan produktivitas," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]