pinjaman online bulanan terdaftar ojk 857Jutaan kata 459300Orang-orang telah membaca serialisasi
《303vip》
MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******
Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.
“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.
Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.
“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.
Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.
“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.
Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.
Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi Soal Tip Pilih Pemimpin: Jangan yang Diktator******
“Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin,” ujarnya.
Debat kelima yang diikuti tiga capres malam ini menjadi rangkaian penutup acara debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Lima sesi debat yang diikuti secara bergantian oleh capres dan cawapres merupakan forum resmi yang digelar oleh KPU untuk tiga pasangan calon berkampanye dan adu gagasan. Debat-debat sebelumnya berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, dan 21 Januari 2024.
Debat terakhir, yang menjadi penghujung rangkaian debat Pilpres 2024 mengangkat tema: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Label:kilau4d slot、merdeka777 rtp、tafsir mimpi 87
Terkait:slot gacor 328、djarum4d、slot situs gacor hari ini、pascol4d、qq938、gacor4d、online gacor、slot gacor gampang jp、pola gacor thor、voucher hotel tiket com
bab terbaru:buku mimpi 4d abjad(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.
Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).
Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.
Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”
Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia telah siap menyambut perhelatan Pemilu 2024, termasuk koordinasi lintas program dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, hingga Pusat Krisis Kemenkes.
Obrin mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai 820.161 lokasi, dengan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara mencapai 5.741.027 orang, membutuhkan sistem yang andal.
“Sudah ada kesiagaan nomor kontak 119 nanti ada. Sebab untuk posko misalnya di tiap TPS tidak ada, tapi nanti akan ada kesiagaan ini semua dibangun termasuk penempatan terdekat dengan setiap TPS kita ada mappingnanti, termasuk kesiagaan ambulans dan sistem rujukannya bergerak,” katanya.
Obrin menambahkan Kemenkes akan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Komitmen itu salah satunya ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kemenkes dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan pemilu.
Kemudian Kemenkes juga menjadi bagian dari tim koordinasi monitoring evaluasi surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan tentang skrining kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi seluruh petugas pemilu.
Berikutnya, kata Obrin, Menteri Kesehatan sudah menandatangani dan menerbitkan surat edaran Kemenkes yang berisi dukungan seluruh stakeholder kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.
Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.
Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).
Nizar juga mengemukakan pemikiran konseptual terkait isu kemanusiaan dari para akademisi muslim yang berpartisipasi dalam AICIS 2024 bersifat mutlak.
Poin-poin rekomendasi bersumber dari kajian empiris dan mendalam dari para akademisi yang tak hanya mengkaji dari persepektif agama, tetapi juga diselaraskan dengan realitas yang dihadapi saat ini.
“Kajian-kajian yang dipunyai tentu harus disesuaikan dengan praktik kenyataan realitas yang terjadi di muka bumi,” lanjut Nizar.
Hasil rekomendasi tersebut, lanjut dia, diterapkan secara nyata dalam Semarang Charter yang akan menjadi salah satu hal mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi krisis kemanusiaan global.
Sementara itu, penyelenggaraan AICIS ke-23 di UIN Walisongo, Semarang, menjadi momentum pengulangan sejarah pelaksanaan AICIS yang digelar pertama kali pada tahun 2001 di tempat yang sama.
Pada permulaan penyelenggaraannya, AICIS disebut sebagai ACIS (Annual Conference on Islamic Studies) dengan menghadirkan akademisi muslim dari penjuru nusantara.
Seiring berjalannya waktu, konferensi ini semakin masif diminati para akademisi muslim dari luar negeri untuk memberikan sumbangsih pemikiran konseptual terkait isu-isu yang terjadi dengan pendekatan agama. Hal ini kemudian melatarbelakangi perubahan istilah ACIS menjadi AICIS.
AICIS 2024 diselenggarakan dalam beberapa rangkaian, di antaranya sesi pleno, pertemuan pemimpin otoritas agama, diskusi paralel, serta serangkaian expo mulai dari produk halal hingga pameran pendidikan tinggi internasional.
Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.
“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.
Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.
Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.
Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.
Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.
Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.
Dia mengatakan tahapan selanjutnya merupakan implementasi PMWA tersebut berupa pembentukan organ MWA dan Pemilihan Rektor yang lebih memerlukan peran dan tanggung jawab besar.
“Untuk menghindari pandangan dan kekhawatiran bahwa saya memiliki kepentingan pribadi berkaitan dengan pemilihan anggota MWA dan pemilihan Rektor, saya memilih sikap tidak berperan lebih lanjut dalam penataan kelembagaan di UNS,” tulis Jamal.
Dia melanjutkan atas pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan Rektor UNS, tindak lanjut penyelesaian dan keputusan kemudian serahkan sepenuhnya kepada kementerian.
Surat tertulis yang ditandatangani langsung Jamal Wiwoho tersebut menyusul dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Universitas Sebelas Maret No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.
Peraturan di atas sudah terbit dan disosialisasikan pada 8 Januari 2024 lalu oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi beserta tim teknis dari Kemendikbudristek. Setelah peraturan PMWA No. 1 Tahun 2023 terbit proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota (PPA) MWA UNS periode 2024-2029 otomatis dimulai
“Sehubungan dengan hal tersebut, saya telah mengajukan pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan sebagai Rektor UNS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 16 Januari 2024,” tulis Jamal.
《303vip》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,taiwan prediksi togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《303vip》bab terbaru。