mulia slot 123

Selir Chunqiu

RI Buka Kembali Kran Impor Sapi Australia usai Kasus Virus LSD******

Pemerintah membuka kembali impor sapi bakalanasal Australia pascatemuan virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyakit ini ditularkan melalui serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau, tapi tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau non-zoonosis.

"Jadi pada Jumat 8 September 2023, sapi impor asal tujuh fasilitas peternakan di Australia yang telah ditangguhkan, kita buka kembali," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang, dalam konferensi pers daring, Sabtu (9/9).

Bambang mengatakan kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut rapat teknis dengan Pemerintah Australia yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada 7 dan 8 September 2023 di Jakarta.

"Jadi sebelumnya yang ditutup ini cuma tujuh dari 60 fasilitas peternakan sapi Australia. Karena tujuh fasilitas ini ditemukan kasus, tapi tujuh fasilitas itu meliputi 70 persen sapi yang diimpor atau peternakan besar. Sedangkan yang peternakan kecil tetap rutin mengekspor ke Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menangguhkan impor sapi asal 7 dari 60 fasilitas peternakan di Australia akibat terdeteksi secara klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi.

Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, pemerintah melakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Bambang menyebutkan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Australia telah memutuskan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama untuk LSD, akan dijadikan sebagai landasan bagi kelanjutan perdagangan sapi yang saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah menetapkan langkah-langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD," pungkasnya.

Adapun langkah reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD tersebut antara lain Australia akan melakukan deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan dan memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan hewan dari negara pengimpor.

"Australia akan memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia. Indonesia dan Australia, dalam waktu 3 bulan, akan meninjau ulang health requirement," urainya.

Bambang menambahkan Australia akan memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan yang ditargetkan sebagai bagian dari program Pengawasan LSD nasional Australia.

"Tak hanya itu, Australia menyetujui untuk berbagi informasi dengan Indonesia terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak," jelasnya.

Bambang mengatakan Indonesia akan menerapkan sistem prior notice Barantan untuk impor hewan hidup, dimana eksportir memberikan informasi setiap pengapalan atau shipment-nya.

"Australia akan menyampaikan proposal program investigasi bersama terhadap tujuh fasilitas peternakan (premises) yang ditangguhkan," urainya.

Kemudian, Australia secara rutin melakukan pengawasan penyakit hewan untuk memberi jaminan terhadap status kesehatan hewannya dan melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia serta Pemerintah Indonesia, dan mempublikasikan laporan hasil pengawasan per triwulan.

"Lalu Indonesia akan segera mencabut penangguhan tujuh premises, setelah penandatanganan perjanjian dan Indonesia akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia positif LSD serta apabila ada ketidak patuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup," paparnya.

"Barantan memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor telah sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman dan bebas dari hama penyakit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa ke depan akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat bersabar soal masalah polusi udara Indonesia. Ia membandingkan dengan China yang perlu 20 tahun untuk mengatasinya.

Pemerintah, sambungnya, sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok gak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Luhut juga menyinggung soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan bakal ada insentif yang sedang disiapkan.

Kendati, ia tidak menegaskan bagaimana skema insentif tersebut. Luhut hanya meminta masyarakat bersabar.

"Saya tuh selalu basisnya studi. Jadi, dari studi itu supaya orang yang pintar dan ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," tuturnya.

Ia pun menyinggung hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas bahan bakar juga diupayakan.

Luhut menyebut penghapusan pertalite di 2024 masih dalam pembahasan. Ia menekankan langkah-langkah yang ditempuh harus terukur.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Profil Tol MBZ, Hadiah ke Putra Mahkota Abu Dhabi Kini Kena Korupsi******

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsidalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II alias Tol MBZ pada 2016-2017.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender. Dalam hal ini, mantan petinggi salah satu BUMN karya diduga terlibat.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Nama itu merujuk pada putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed, sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan tol yang ini menjadi yang terpanjang dengan membentang dari Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Tol MBZ: Spesifikasi Dikurangi, Pemenang Tender Diatur

Jalan Tol Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan tol tersebut dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di delapan titik lokasi, 100 lebih CCTV, Emergency Exit Ramp di dua lokasi, dan Emergency Parking Bay di empat titik lokasi.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40 persen saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol LayangMBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

Setelah penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA), komposisi pemegang saham PT JJC terdiri atas 40 persen PT JTT, 40 persen PT MUN dan 20 persen PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP) sebagai mitra strategis.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Erick Thohir Sebut Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Lain******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmenyebut salah satu alasan hilirisasikarena bahan mentah Indonesia pernah disedot habis oleh sebuah negara.

"Tadinya raw material(bahan mentah) kita di-absorb(diserap) untuk industrialisasi sebuah negara, saya enggak mau sebutin siapa," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick tak ingin luka lama itu terulang dan menegaskan hilirisasi sumber daya alam (SDA) kini menjadi fokus utama Indonesia. Menurutnya, Indonesia bakal menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia, sekaligus menjaga keseimbangan global.

"Ini yang kita lakukan distribusi kebutuhan raw material untuk ekosistem electric vehicle (EV) dunia, tapi tidak salah dong kalau kita ingin pastikan sebagian produksinya di Indonesia? Bukan hanya raw material saja, industrialisasi harus terjadi di sini," tutupnya.

Hilirisasi memang menjadi program kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi mengklaim hilirisasi sukses membuka keran lapangan kerja sampai 40 kali lipat.

Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang sanggup mempekerjakan 71.500 orang. Padahal, Jokowi menyebut sebelumnya hanya 1.800 tenaga kerja terserap dalam pengolahan nikel di wilayah tersebut.

"Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bekerja di hilirisasi nikel di sana," klaim Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 di Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Jokowi juga tak gentar dikritik banyak pihak, termasuk Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut 90 persen keuntungan hilirisasi Indonesia dinikmati China.

Tak hanya nilai tambah yang jumbo, Jokowi mengatakan negara mengantongi pendapatan pajak lebih besar dari hilirisasi bahan mentah, khususnya nikel.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming,ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," ujar Jokowi membantah tudingan Faisal Basri di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.