hasilmacau

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Perusahaan Uni Eropa Rugi Ribuan Triliun Buntut 'Musuhan' dengan Rusia******

Perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa rugi hingga ribuan triliun akibat bermusuhan dengan Rusia. Tiga di antaranya BP, Shell dan TotalEnergies.

Berdasarkan laporan Financial Times yang dikutipbusinessinsider, Rabu (9/8), total kerugian yang dialami perusahaan Eropa mencapai 100 miliar euro atau setara Rp1.667,33 triliun (asumsi kurs Rp16.673 per euro).

Survei yang dilakukan FT terhadap 600 laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa 176 di antaranya mengalami kerugian akibat penurunan penjualan, penutupan usaha hingga pengurangan bisnis di Rusia.

Kerugian terbesar dialami oleh perusahaan Eropa yang ada di sektor energi. Tiga diantaranya BP, Shell dan TotalEnergies mengakumulasi kerugian hingga 40,6 miliar euro Eropa atau Rp676.93 triliun. Kerugian terbesar kedua berasal dari sektor industri kimia dan otomotif.

Namun, kerugian ini masih bisa bertambah. Pasalnya belum semua perusahaan Eropa meninggalkan Rusia. Menurut studi yang dilakukan Yale, setengah dari 1.000 perusahaan yang berjanji untuk meninggalkan Moskow masih belum juga hengkang.

Kendati, studi menyebutkan meski perusahaan tersebut memilih untuk tetap tinggal di Moskow, bukan berarti mereka akan untung. Justru akan menambah kerugian. Artinya, pergi dan tetap tinggal di Rusia memberikan dampak negatif.

"Bahkan jika sebuah perusahaan kehilangan banyak uang (rugi) saat meninggalkan Rusia, mereka yang tetap tinggal menghadapi risiko kerugian yang jauh lebih besar," kata Nabi Abdullaev, partner di konsultan strategis Control Risks.

Serangan Rusia pertama kali ke Ukraina dilakukan pada awal tahun lalu memang mendapat kecaman dari berbagai negara. Sehingga banyak yang memilih untuk 'bermusuhan' dengan Moskow, termasuk AS dan negara-negara Eropa lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Bahlil Akui Ketidakberpihakan Pemerintah ke UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengakui ketidakberpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bahlil mengatakan hal tersebut berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi pelaku UMKM. Di mana pada saat itu untuk mencari tambahan modal dan membuat izin dipersulit.

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ujar Bahlil dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UKM Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Harus jujur saya katakan pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM, ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua 34 menteri di kabinet yang pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya menteri investasi," imbuhnya.

Padahal, Bahlil menilai UMKM adalah tameng pelindung Indonesia dari krisis ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM lebih berjasa ketimbang pengusaha kelas kakap.

Ia menegaskan UMKM membangkitkan gairah perekonomian bangsa selepas pandemi covid-19. Bahlil merinci setidaknya sekarang 99 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyentuh 64,3 juta.

Bahkan, UMKM sanggup menciptakan 120 juta dari 134 juta lapangan kerja.

"Bapak ibu tahu gak? Waktu krisis ekonomi 1998 hampir semua perusahaan kolaps, sebagian pailit, yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan 88 persen inflasi dan defisit ekonomi 15 persen, menjaga Ibu Pertiwi waktu itu bukan pengusaha besar, tapi UMKM," jelas Bahlil.

Bahlil bahkan menyindir pihak yang vokal membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Ia menyebut orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

Karenanya, ia menyampaikan permintaan khusus yang disetujui Presiden Jokowi soal kesejahteraan UMKM.

"Saya minta ke pak presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak presiden setuju, saya cek kenapa bapak presiden setuju, karena pak presiden juga dari UMKM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Lewat Forum GABF, Boy Thohir Ajak Pengusaha Perangi Perdagangan Orang******

Pemerintah bersama sejumlah pihak terus menaruh perhatian besar terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin hari makin marak terjadi. Bahkan kalangan pengusaha juga memberi perhatian serius terhadap isu TPPO yang kian meresahkan akibat penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bersama pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, menggelar Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 di Sanur, Bali, Kamis (10/8). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Februari lalu.

Dalam sambutannya, Boy menekankan bahwa hari ini kasus perdagangan orang makin diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi. Para pelaku kejahatan disebutnya hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kemanusiaan.

Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang perdagangan manusia, namun juga untuk mengidentifikasi serta menemukan cara praktis agar masing-masing pihak dapat mencegah dan menghentikan kejahatan perdagangan manusia.

Dari situ, Boy kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar GABF Tech Forum 2023 di Bali ini. Sebab melalui forum ini masing-masing stakeholder dan pengusaha dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi jitu mengatasi permasalahan TPPO.

"Saya ingin ingin segera mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai di wilayah ini untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara dan sarana praktis untuk mengatasi tantangan ini, terutama di dalam konteks teknologi," ujar Boy dalam acara yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan top Indonesia dan Australia tersebut.

Tak hanya itu, Boy juga menekankan peran penting media, selebritas, dan industri hiburan dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menyoroti masalah TPPO. Karena itu GABF Tech Forum 2023 ini menjadi wadah dan upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia yang kian marak.

"Untuk melawan hal ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Inilah mengapa kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Kita semua membutuhkan dukungan Anda dan bantuan dalam memberantas masalah yang sangat serius ini," ucap Boy.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan, dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Selain itu, dunia bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan secara daring dengan mengembangkan platform pembelajaran berbasis pendengaran untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan.

"Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia," ucap Retno.

Retno menambahkan, kasus-kasus perdagangan manusia merupakan masalah regional, termasuk di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini juga diperlukan peran para pemangku kepentingan di regional, dalam hal ini ASEAN.

"Kita harus menjadi koalisi yang positif dengan bantuan solusi yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penderitaan manusia. Bersama-sama, kita harus membantu sekarang," tambah Retno.

Adapun Menkumham Yassona Laoly mengatakan, GABF Tech Forum 2023 penting dilaksanakan sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah dengan dunia bisnis dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk menerapkan strategi dan prioritas-prioritas baru di masa depan sebagaimana yang dihasilkan dalam pertemuan GABF sebelumnya di Adelaide.

"'2023 Adelaide Strategy for Cooperation"' menyatakan dengan jelas bahwa upaya kolektif dengan sektor swasta bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak," kata Yassona.

Sebagai informasi, Government and Business Forum (GABF) dibentuk sebagai platform kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, GABF juga jadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam upaya mengatasi masalah perdagangan manusia.

Lagu Pemakaman Para Dewa

Erick Thohir Buka Suara Soal Laporkan Podcast Tempo ke Dewan Pers******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai laporannya ke Dewan Pers terkait konten podcast Tempo berjudul 'Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)'.

Menurut Erick, langkah yang ditempuh adalah bagian dari demokrasi karena menganggap konten tersebut tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Sebab, tidak ada hak jawab dari dirinya dalam podcast itu.

"Saya ke Dewan Pers, kan tetap bolehlah namanya demokrasi, itu kan bagian dari keseimbangan. Demokrasi itu kita jaga, apalagi dengan sosial media begini kan kita musti saling jaga," ujarnya dalam siaran Youtube Tempo, Selasa (8/8).

"Kita harus ciptakan juga pers yang beramanah dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Jadi waktu itu saya arahnya ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, saat ini ia meyakinkan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi dendam kepada Tempo karena konten podcast yang sebelumnya dinilai menyudutkan dirinya.

"Jadi sekarang kita nggak ada isu kan. Hak jawabnya ini saja, kita sudah ketemu kan selesai," pungkas Erick.

Sebelumnya, Erick melalui Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Nezar Patria, didampingi asisten pribadi, Ratna Irsana mengadukan Tempo ke Dewan Pers.

Menurut Nezar, Erick Thohir merasa konten tersebut merugikan lantaran tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

"Menurut Pak Erick konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Nezar menyampaikan konten berdurasi 37 menit itu berisikan percakapan tiga orang wartawan Tempo.

Ia menyebut informasi yang dipaparkan dalam konten tersebut lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi.

Namun, konten itu justru ditayangkan untuk konsumsi publik. Sehingga laporan pun dilayangkan oleh tim Erick.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Sempat Bernilai Rp714 T, WeWork Kini Terancam Bangkrut******

Harga saham startup WeWork nyaris mendekati nol usai peringatan kebangkrutan.

Padahal, perusahaan asal Amerika (AS) tersebut sebelumnya bernilai US miliar atau Rp714,40 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

Mengutip Reuters pada Kamis (10/8), perusahaan yang didukung SoftBank telah kacau sejak rencana go public pada 2019 lalu gagal karena investor memilih mundur dari kerugian besar.

Rupanya, tekanan yang dihadapi WeWork tak kunjung mereda setelah bertahun-tahun. Meski akhirnya berhasil go publicpada 2021 lalu, tapi nilai yang diharapkan jauh lebih rendah, sehingga tidak menghasilkan keuntungan.

Bahkan, SoftBank selaku investor utama telah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan tersebut, tetapi terus merugi.

"WeWork mungkin adalah startup yang paling overhypeddalam beberapa tahun terakhir," kata Steve Clayton, kepala dana ekuitas di Hargreaves Lansdown.

Saham WeWork memang telah diperdagangkan di bawah US sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, startup tersebut hampir kehilangan semua asetnya yang sebelumnya begitu besar.

Lihat Juga : ANALISISBisakah RI Nikmati Kentungan Hilirisasi Nikel Lebih dari 10 Persen?

Pada Rabu (9/8), nilai aset WeWork diperkirakan mungkin hanya tertinggal US0 juta atau di bawah kapitalisasi pasar sebesar US0 juta. Kondisi ini membuat banyak eksekutif perusahaan memilih hengkang termasuk CEO Sandeep Mathrani pada Mei lalu dan tiga anggota dewan pada minggu ini.

"Pencarian CEO baru sedang berlangsung," kata WeWork pada Selasa (8/8).

Model bisnis perusahaan dalam penyewaan ruangan jangka panjang dan pendek ini memang berkembang pesat selama bertahun-tahun. Namun, pandemi telah membuat ruang kantor bersama atau co-workingspace menjadi kurang menarik.

Kurangnya peminat atau penyewa membuat WeWork terus merugi. SoftBank yang telah berinvestasi ke perusahaan selama beberapa tahun terakhir telah kehilangan dananya hingga miliaran dolar.

Pendiri SoftBank Masayoshi Son yang sebelumnya mendukung Neumann dan membeli WeWork pada 2019 seharga US miliar setelah IPO yang gagal menyatakan menyesal atas dukungannya.

"Penilaiannya buruk dalam banyak hal dan saya banyak merenungkannya," kata Son.

Pada Maret lalu, WeWork mencapai kesepakatan untuk memangkas utang sekitar US,5 miliar dan memperpanjang beberapa tanggal jatuh tempo untuk menghemat uang.

Langkah tersebut berhasil membuat WeWork melaporkan kerugian bersih yang lebih kecil sebesar US9 juta pada kuartal kedua dari sebelumnya US7 juta tahun lalu.

WeWork mengatakan berencana untuk menopang likuiditas dengan memotong biaya sewa dan mengendalikan biaya lainnya serta mengurangi pegawai. Sementara, divisi perusahaan India mengatakan peringatan kebangkrutan tidak akan mempengaruhi unit tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Teten Bakal Panggil TikTok Lagi Usai 'Bohong' soal Project S******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki bakal memanggil lagiTikTok karena disinyalir berbohong soal janji tak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

Teten hari ini mendapat aduan dari sejumlah produsen lokal yang berjualan di marketplace, termasuk TikTok Shop. Menurut aduan UMKM tersebut, masih banyak barang impor dengan harga sangat murah dijajakan di lokapasar.

"Coba lihat TikTok kan janji untuk tidak melakukan predatory pricing, tapi saya lihat tadi di online ada parfum Rp100, celana pendek Rp2.000. Itu harga pokok penjualan (HPP)-nya saja, ongkos produksinya di dalam negeri sudah pasti di atas Rp15 ribu," katanya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

"Artinya begitu impor biasa masuk dulu barangnya ke dalam negeri, lalu baru jualan online di sini. Berarti saya melihat ini pasti ada yang keliru dari kebijakan bea masuknya. Saya melihatnya itu," tutup Teten.

Co-founder JINISO Dian Fiona menghadap Teten untuk melaporkan kecurigaan soal TikTok memata-matai minat belanja masyarakat Indonesia.

"China itu sudah mulai canggih, misalkan dia beli produk dari JINISO, terus dia kirim ke China supaya dari sana dia bisa buat sedemikian rupa sejenis mereka. Tapi, memang bahan dari mereka kualitasnya kurang dibandingkan dari Bandung (produk JINISO)," ungkap Dian secara terpisah usai konferensi pers di tempat yang sama.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan sebelumnya menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S menjadi cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia bisa dimata-matai demi masuknya produk impor China ke Indonesia. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop merupakan entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Ia menyebut hadirnya TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutup Anggini.

[Gambas:Video CNN]