joker situs slot 745Jutaan kata 897196Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel full bet》
Harga Minyak Anjlok 1 Persen Tertekan Kekhawatiran dari China******
Harga minyak anjlok hampir 1 persen pada Selasa (5/3) kemarin.
Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent ditutup 76 sen atau 0,9 persen lebih rendah ke US,04 per barel. Penurunan ini merupakan yang keempat hari secara berturut-turut.
Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 59 sen atau 0,8 persen ke US,15 per barel.
Analis menyebut minyak memang mendapatkan tekanan dari keraguan pasar atau kinerja ekonomi China, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonominya.
Maklum, China merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. China kemarin menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2024 ini.
Meski target itu serupa dengan tahun kemarin dan ekspektasi analis, pasar tetap saja khawatir muramnya ekonomi China akan membebani permintaan minyak dan harga.
Apalagi pada saat yang sama, tidak ada rencana dari pemerintah China menggelontorkan stimulus besar-besaran demi menopang ekonomi mereka.
"Target pertumbuhannya baik-baik saja, namun yang hilang adalah bagaimana mereka ingin mencapainya. Stimulus seperti apa yang masih belum jelas untuk saat ini," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.
Namun beruntung, tekanan itu tertahan oleh pelemahan dolar AS.
[Gambas:Video CNN]
PN Jaksel gelar sidang putusan praperadilan Firli Selasa ini******
Betul, keputusan akan dibacakan pukul 15.00 WIBJakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang putusan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa ini
Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******
"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.
Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.
"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.
Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota
Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.
"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.
PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.
"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.
Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
Label:cara hack situs slot、slot 77 slot、bacot138
Terkait:ahha4d、situs online paling gacor、pola dan jam gacor olympus、slot gacor pagi pagi、cara menaikkan skor kredit pinjaman online、situs kredit online、akun demo slot 777、sjo777、jagobet4d、buku mimpi 3d terlengkap
bab terbaru:cara mendapatkan uang di shopeepay(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima.Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan tanggapan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengenai praperadilannya yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memperkirakan Indonesia harus mengimpor berassekitar 4 juta ton pada 2024 untuk memenuhi konsumsi domestik.
Mulanya, Tiko mengungkap Indonesia masih menjadi salah satu importir beras dan gula terbesar. Maka itu, pemerintah berupaya agar Indonesia bisa menjadi pengekspor beras dan gula kelak.
"Jadi ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, bagaimana meningkatkan produksi beras dan gula agar Indonesia dapat mandiri dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan menjadi pengekspor beras dan gula. Jadi ini menjadi tantangan terbesar bagi kita," kata Tiko dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"Tahun ini, misalnya, kami memperkirakan bahwa kita harus mengimpor sekitar 4 juta ton beras untuk memenuhi konsumsi domestik Indonesia. Jadi harus ada program jangka menengah untuk hal ini," lanjut dia.
Lebih lanjut, Tiko mengungkap pihaknya sedang merancang program lumbung pangan (food estate) dengan bekerja sama dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Pertanian hingga Kementerian Keuangan untuk penyediaan pupuk dan benih bagi para petani.
Pemerintah, sambungnya, menghadapi sejumlah tantangan untuk peningkatan hasil panen, salah satunya konversi lahan. Menurut dia, banyak lahan yang telah dikonversi untuk tujuan lain. Tantangan lain berupa hasil panen rendah, biaya produksi tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, hingga guncangan perubahan iklim.
"Oleh karena itu, kami harus memiliki pendekatan komparatif untuk hal ini, dimulai dengan menyediakan lahan yang lebih luas dan juga menyediakan lebih banyak benih berkualitas tinggi, serta menyediakan akses yang mudah ke pupuk, juga menerapkan pertanian yang lebih berbasis teknologi," jelas Tiko lebih lanjut.
Tiko mengungkap BUMN memiliki empat inisiatif utama untuk mendukung pemerintah dalam hal ini. Pertama, sertifikasi ulang lahan. Dalam hal ini, ia mengungkap pemerintah sedang dalam proses mendirikan kawasan ekonomi khusus di Merauke, Papua Selatan.
Kedua,memulai inovasi teknologi untuk perkebunan. Ketiga,mendorong lebih jauh program di bidang ultra-mikro sehingga pemerintah dapat menyediakan pinjaman bersubsidi murah untuk semua petani dan menyediakan waktu yang tepat bagi mereka untuk membeli semua asupan yang diperlukan untuk musim tanam.
Keempat,mendukung pemerintah dalam hal transformasi kebijakan, terutama dalam hal subsidi pupuk.
"Jadi, di Merauke, saat ini, kami berencana untuk membangun food estateseluas 2 juta hektare, jadi kami mulai dengan 60 ribu hektare sebagai tahap awal. Dan kami berharap kami dapat memiliki pendekatan yang komprehensif untuk ini dengan model irigasi yang baik, dan juga dengan mekanisasi produksi," jelas dia.
Tiko mengatakan BUMN bekerja sama dengan beberapa ahli asing dalam hal ini. Perusahaan pelat merah akan bertindak sebagai katalisator dan pengelola perkebunan. Kendati demikian, BUMN mengundang sektor swasta untuk berinvestasi dalam budidaya tanaman itu sendiri.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 dibayarkan secara penuh 100 persen. Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.
Wanita yang akrab disapa Ani itu pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.
"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," imbuhnya.
"Namun, kita akan update terus ya. Karena puasa saja belum, kalian sudah minta THR," imbuhnya berkelakar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata meminta para PNS sabar menanti pengumuman besaran THR dan gaji ke-13. Ia menyebut biasanya pengumuman dilakukan pada awal bulan puasa.
Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.
"Mengenai THR dan gaji ke-13, mengenai besarannya kita tunggu penetapan Bapak Presiden (Jokowi) yang mudah-mudahan di awal Ramadan nanti kita sudah bisa mengetahui bersama," ucapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (22/2).
"Karena pembayaran untuk THR diharapkan 10 hari kerja sebelum Idulfitri, kira-kira di pertengahan Ramadan (pencairan THR PNS). Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah bisa mendapatkan berapa besarannya tersebut," sambung Isa.
Sejak pandemi Covid-19 merebak pada 2020, pemerintah tidak membayar THR PNS penuh 100 persen. Hal ini berlaku hingga 2023, di mana pemerintah hanya mencairkan THR PNS yang mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tukin sebesar 50 persen.
Pada 2022, komponen THR yang dibayar juga gaji pokok dan 50 persen tukin. Sementara pada 2020 dan 2021, PNS hanya menerima THR berupa gaji pokok sedangkan komponen tukin dihapus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencairkan THR PNS secara penuh 100 persen pada masa itu lantaran pemerintah tengah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan pandemi.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《togel full bet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,agen judi slot terbaik dan terpercaya no 1Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel full bet》bab terbaru。